Pengamat: Fenomena Gadai SK Anggota DPRD Tanda Banyak Hutang saat Kampanye

Dedi Kurnia Syah menuturkan, banyak dari mereka rela mengeluarkan biaya besar untuk kampanye, yang sering kali bersumber dari hutang.

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengungkapkan, fenomena anggota DPRD gadai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai anggota dewan menandakan mereka tidak memiliki dana yang cukup saat kampanye.

Dia pun tidak terkejut dan maklum dengan fenomena tersebut. Menurutnya, ada dua faktor mengapa praktik itu terjadi.

"Pertama, karena mayoritas anggota parlemen di tingkat kota atau kabupaten sering kali adalah tokoh yang sebenarnya tidak cukup dana, tetapi membayangkan kehidupan gemerlap sebagai anggota dewan," ujar Dedi saat dihubungi, Jumat malam, 6 September 2024.

Dia menuturkan, banyak dari mereka rela mengeluarkan biaya besar untuk kampanye, yang sering kali bersumber dari hutang.

Kemudian saat dilantik, mereka pun butuh biaya untuk mengembalikan pinjaman atau hutang yang digunakannya untuk kampanye.

"Bahkan tidak sedikit yang sebenarnya berhutang untuk membayar jasa konsultan politik, mengingat sebagian besar dari mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit," lanjutnya.

Dedi juga menyoroti mayoritas pendatang baru di parlemen daerah memiliki ekspektasi yang tidak realistis. 

"Mereka membayangkan gaya hidup mewah sebagai pejabat, sekaligus berpikir bahwa menjadi anggota parlemen berarti berpenghasilan besar," tambahnya. 

Hal itu dimanfaatkan oleh pihak bank yang menawarkan pinjaman dengan SK Pengangkatan Anggota DPRD sebagai jaminan, yang menciptakan hubungan simbiosis mutualisme.

Karena itu, menurut Dedi, hanya sedikit anggota dewan yang memiliki niat memperjuangkan kondisi pemilih.

"Sisi gelapnya, teramat kecil anggota dewan yang berangkat dari niat memperjuangkan kondisi pemilih. Jauh lebih besar kelompok parlemen yang mengejar keuntungan pribadi saat bertarung untuk lolos parlemen," jelasnya.

Menurut Dedi, tekanan finansial dan ekspektasi yang tidak realistis inilah yang membuat banyak anggota parlemen gagal mengendalikan emosi ketika tidak terpilih kembali. 

"Tidak heran, mereka yang gagal sering kali gagal juga mengendalikan emosi hingga terganggu kejiwaannya," tutup Dedi. 

Sumber: Poskota.co.id

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News