Ketua Pansus II Rachmad Wijaya Ungkap Catatan Penting Pembahasan LKPJ Untuk Maksimal Capaian PAD Kota Padang

Menindaklanjuti penyampaian LKPJ 2024 oleh Walikota Padang Fadly Amran swbelumnya, DPRD Kota Padang  membentuk Panitia Khusus (Pansus) Komisi II yang diketuai oleh Rahcmad Wijaya.

BENTENGSUMBAR.COM - Menindaklanjuti penyampaian LKPJ 2024 oleh Walikota Padang Fadly Amran swbelumnya, DPRD Kota Padang  membentuk Panitia Khusus (Pansus) Komisi II yang diketuai oleh Rahcmad Wijaya.

Sementara, Miswar Jambak selaku Wakil, Arnedi Yarmen selaku Sekretaris dan Koordinator Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye.

Kemudian anggota Komisi II lainnya yakni Rafli Boy, Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudy Kurniawan Sutiono, Indra Guswandi dan Yosrizal Effendi.

Dalam rapat pembahasan LKPJ 2024 itu DPRD Padang fokus  membahasa urusan perekonomian dan pembangunan dengan delapan mitra kerja (OPD) terkait selama 4 hari sejak, Selasa (11/3) hingga Jumat (14/3).

Ada 8 mitra kerja terkait yaitu Bapenda, BPKAD, Dinas Perdagangan, PSM, PDAM, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Pangan,” ujar Rachmad kepada media ini, Kamis dini hari, 20 Maret 2025.

Ada beberapa point yang dibahas dalam rapat tersebut khususnya untuk Bapenda.

"Catatan untuk Bapenda kita minta memaksimalkan capaian PAD. Bapenda juga berperan ganda sebagai koordinator TAPD,” tegas Rachmad Wijaya.

Pansus II juga meminta Bapenda membuat langkah konkret dan inovasi menarik dalam meningkatkan capaian PAD Kota Padang.

“Potensi kita ada, tapi belum maksimal. Seperti mendorong memaksimalkan digitalisasi,” ucapnya.

Pansus II juga mengimbau pengawasan aset Pemko agar lebih transparan dan fokus.

Untuk Dinas Perdagangan, Pansus II mendorong peningkatan PAD dengan target 2025 potensi tergarap lebih maksimal.

“Jika perlu menyewa kajian akuntan publik untuk menilai berapa potensi yang bisa dimaksimalkan dalam pengelolaan 9 pasar yang ada di Kota Padang ini,” ucapnya.

Rachmad juga menyayangkan target Rp 6 miliar pertahun yang  terbilang sangat kecil untuk capaian PAD setahun.

Ada 9 pasar di Kota Padang, termasuk Pasar Raya, Pasar Tanah Kongsi, Pasar Bandar Buat, Pasar Gaung, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Nanggalo, Pasar Belimbing, Pasar Simpang Haru dan Pasar Ulak Karang.  

“Sangat disayangkan jika hanya Rp.6 miliar pertahun. Jauh panggang dari api,” ucapnya.

Selain itu Komisi II mempertanyakan keseiusan Pemko Padang dalam mengelola PSM. 

Komisi II memberi catatan peringatan sebab selama enam tahun, tidak ada peningkatan yang dihasilkan PSM.

“Kita tanya keseriusan Pemko. Bagaimana pengelolaan PSM ini. Ada tiga yang dikelola yakni trans Padang, Retribusi Pantai Air Manis dan Parkir. Kalau masih tidak maksimal dibubarkan saja. Jangan hanya jadi beban dengan penyertaan modal terus,” ucapnya.

Khusus untuk Dinas Pertanian, Pansus II mensorong maksimalkan pemberdayaan bagi para petani millenial.

“Sebab di Kota Padang bisa dibilang tidak ada lahan pertaniannya, jadi Dinas terkait melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas,” tuturnya.

Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perikanan dan Pangan juga didorong digitalisasi.

“Intinya juga kita mendorong layanan digitalisasi untuk memudahkan masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat zaman sekarang dipermudah untuk bertransaksi secara cashless (tanpa uang tunai),” ucapnya.

Rahcmad juga meminta PDAM meningkatkan layanan konsumen.

"Kita minta 2025 cakupan layanan diangka 60 persen yang 2024 baru 51 persen, supaya masyarakat mendapatkan fasilitas air bersih secara merata" imbuhnya.

Terakhir Rachmad Wijaya menyoroti masalah pengelolaan parkir kota Padang yang masih belum maksimal.

"300 lebih titik parkir yang di kelola Pemko hanya menghasilkan 1.8 M per tahun sementara kita akan mentargetkan  Rp.6 Milyar, jika perlu nanti kita dorong anggarkan untuk pakai KJPP menilai potensi PAD yang ada," tutupnya.(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News