Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha, Ketua MPR Berikan Dukungan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan TNI/Polri menindak pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (Ormas).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan TNI/Polri menindak pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (Ormas). 

Menurut Muzani, penindakan memang perlu dilakukan. Apalagi, aksi pungli semakin sering terjadi menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri atau Lebaran. 

“Saya kira begini, menjelang Lebaran ini berbagai macam kelompok masyarakat atas nama apa pun kemudian melakukan upaya untuk pungutan-pungutan di luar penghutan resmi,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

“Karena itu, saya berharap (ditertibkan), karena itu bisa menjadi atau bisa menjadi problem bagi ketidakkondusifan dunia usaha kita, termasuk dunia investasi kita,” katanya lagi.

Muzani menekankan bahwa apa yang diinginkan oleh Prabowo adalah penertiban terhadap perilaku pungli, demi menjaga kondusifitas dunia usaha di tanah air. 

“Maka yang dilakukan oleh Presiden Prabowo harapannya adalah melakukan penertiban atas itu semua,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan TNI/Polri untuk menindak pungli yang diminta oleh organisasi masyarakat (ormas) kepada pengusaha. 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2025.

"Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu," kata Luhut, Rabu.

Luhut mengungkapkan, pemerintah dan aparat penegak hukum bakal mempelajari masalah itu dengan baik. Dia ingin praktik berusaha di Indonesia mudah dan tertib. 

"Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib," ujar Luhut. 

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu sebelumnya juga menyatakan bahwa masalah pungli harus mendapat perhatian serius.

"Persoalan ormas yang meminta THR adalah masalah yang sangat khusus," ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi pada Selasa, 18 Maret 2025. (*)

Sumber: Kompas.com 

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News