Evaluasi Tepat, Pembangunan Selamat: BPBJ Padang Tegaskan Standar Jasa Konsultasi

Kepala BPBJ Setdako Padang, Malvi Hendri saat membuka sharing sessions terkait evaluasi metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, baik untuk sektor konstruksi maupun non konstruksi.

BENTENGSUMBAR.COM - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdako Padang mengadakan sharing sessions terkait evaluasi metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, baik untuk sektor konstruksi maupun non konstruksi. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten I, Balai Kota Padang, Kamis (24/7/2025).

"Kita diskusi secara khusus membahas spesifikasi mutu material dengan kode R30 dan R40, yang mengacu pada ketentuan teknis dan ketegasan dalam dokumen review yang digunakan untuk penilaian dalam proses pengadaan jasa konstruksi," ujar Kepala BPBJ Setdako Padang, Malvi Hendri saat membuka sharing sessions tersebut. 

Sharing sessions itu menghadirkan Kepala Biro PBJ Sumatera Barat, Harry Fitriadi. Selain itu hadir sejumlah perwakilan OPD di lingkup Pemko Padang. 

Di kesempatan itu, Kepala Biro PBJ Sumatera Barat, Harry Fitriadi menyebut, jika terdapat dokumen lain selain R40, maka perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut agar tidak terjadi interpretasi ganda dalam proses evaluasi. 

Harry juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk KPK, terutama dalam kaitannya dengan sistem dan struktur kerja konsultan.

Untuk sektor konstruksi, ditekankan pentingnya kesesuaian pengalaman kerja pengawasan dengan jenis proyek yang diawasi. 

Hal ini untuk menjamin pelaksanaan manajemen proyek konstruksi berjalan dengan optimal  baik pada pembangunan gedung, irigasi, maupun infrastruktur lainnya. 

"Dalam seleksi pengalaman perusahaan, nilai perlu dibatasi. Konsultan tetap dinilai dari pengalamannya agar bisa menentukan berapa lama kontrak bekerjanya,” jelas Harry.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa menempatkan tenaga kerja yang tidak sesuai bidangnya dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, sehingga pengalaman yang relevan menjadi faktor utama dalam seleksi penyedia jasa.

Sementara itu, untuk sektor non konstruksi, yang mencakup jasa konsultasi seperti penyusunan kajian kebijakan, studi kelayakan, perencanaan strategis, pengembangan sistem informasi, dan pelatihan manajemen, juga diharapkan memiliki standar evaluasi yang jelas.

Harry menekankan pentingnya memperhatikan kualitas output dalam jasa non konstruksi yang cenderung berbasis hasil pemikiran dan rekomendasi strategis. 

Oleh karena itu, metode evaluasi harus mempertimbangkan pendekatan metodologis, kapabilitas tim ahli, serta track record lembaga penyedia jasa.

“Evaluasi jasa konsultasi non konstruksi bukan hanya soal harga terendah, tapi soal kualitas hasil dan kemampuan dalam mengidentifikasi solusi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan daerah,” tambahnya.

Melalui forum ini, BPBJ berharap seluruh stakeholder semakin memahami pentingnya ketepatan dalam evaluasi penyedia jasa baik konstruksi maupun non konstruksi demi terciptanya efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan pemerintah.(Bunga / Charlie)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News