Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan verikasi data terlebih dulu sebelum memberikan memberikan bansos permanen kepada lansia hingga ODGJ. (Kolase Foto). |
Menurutnya, validasi dan verifikasi data tersebut merupakan hal yang krusial agar skema penyaluran bansos tepat sasaran.
"Terkait dengan bansos yang paling penting adalah bagaimana validasi, verifikasi dan hal-hal yang terkait dengan data itu harus betul-betul didata dahulu," kata Puan kepada wartawan di kompleks DPR/MPR pada Selasa (15/7/2025).
Selain itu, kata Puan, verifikasi juga harus dilakukan agar skema baru penyaluran bansos tak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Jadi jangan kemudian ada polemik kemudian tiba-tiba kita sepertinya buru-buru kemudian mengubah sesuatu yang sudah dilakukan," tuturnya.
Puan mengungkapkan, nantinya dewan bakal mengawasi verifikasi pendataan tersebut agar penerima bansos sebelumnya tak merasa kecewa bila ada perubahan skema tanpa kejelasan data.
"Itu yang seperti saya sampaikan DPR tentu saja akan mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data dahulu," ucap Puan.
Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) seumur hidup hanya kategori lansia, difabel dan ODGJ.
Selain kategori itu, bansos bakal dibatasi maksimal lima tahun sesuai ketentuan Badan Pusat Statistik (BPS). (*)
Sumber: BeritaSatu.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »