 |
| Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai kejanggalan dalam tata niaga beras di tingkat konsumen. |
Apabila dibiarkan, praktik curang dalam distribusi beras dapat merugikan masyarakat dan menyalahgunakan subsidi pemerintah.
Amran mengungkapkan, bentuk kejanggalan dalam tata niaga beras meliputi takaran berat yang tidak sesuai, penurunan kualitas mutu beras, serta harga jual yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia juga menyoroti adanya oknum pengusaha beras yang mempermainkan sistem subsidi dari pemerintah.
"Ingat, beras itu ada subsidi pemerintah di situ. Jangan pengusaha permainkan, ada subsidi pemerintah di situ, tidak kecil. Harus kita kawal," kata Amran di kompleks parlemen Senayan, Rabu (16/7/2025).
Menurut Amran, langkah untuk menumpas praktik curang seperti beras oplosan sangat penting untuk memperbaiki perekonomian nasional.
Ia menyebut kerugian akibat peredaran beras oplosan mencapai Rp 99 triliun per tahun, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
"Ini (apabila ditumpas) bisa tepat sasaran, daya beli masyarakat bisa naik. Yang biasanya beli, katakan lah, cuma satu kilogram (kg), bisa menjadi 1,2 sampai 1,3 kilogram," jelas Amran.
Tak hanya berdampak pada konsumen, Amran juga mengatakan perbaikan tata niaga akan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pangan.
Ia menegaskan bahwa sektor pertanian, terutama beras, sangat vital bagi Indonesia sebagai negara agraris.
"Kesejahteraan petani juga meningkat. Dan ini pangan adalah sektor yang vital," tegas Amran.
Saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Amran menjelaskan bahwa sejak Mei 2025, terjadi kejanggalan harga beras, di mana harga di tingkat konsumen meningkat padahal harga di tingkat produsen justru menurun.
"Kami mencoba menganalisa di mana 2 bulan lalu itu terjadi penurunan harga di tingkat petani dan penggilingan, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen," jelas Amran.
Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya kenaikan produksi beras sebesar 14%, yang seharusnya tidak diiringi dengan kenaikan harga di pasar.
Lebih lanjut, Amran menyebut saat ini merupakan momen penting untuk memperbaiki tata niaga beras nasional, mengingat stok beras nasional telah mencapai 4,2 juta ton.
Dalam inspeksi di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas beras yang beredar tidak sesuai standar.
"Ternyata kami menemukan terdapat 85% yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, tidak dioplos tetapi langsung diganti kemasannya, beras curah dijual harga medium, beras medium dijual harga premium," ungkap Amran. (*)
Sumber: BeritaSatu.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
