 |
| Presiden RI H. Prabowo Subinto, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra bersama Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga Ketua MPR RI. |
"Apa yang menjadi komplain, catatan, dan masalah, pemerintah tidak tutup mata," kata Muzani saat berpidato dalam penutupan Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya di Jakarta pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Perempuan Indonesia Raya merupakan organisasi sayap Partai Gerindra. Organisasi ini didirikan pada 9 Oktober 2008.
Muzani mengungkapkan Prabowo kerap mencatat, mendengar, dan memperhatikan pelbagai sisi untuk mengevaluasi salah satu program prioritas pemerintahannya tersebut.
Sebab, ucap dia, MBG dibuat tidak hanya untuk meningkatkan gizi generasi penerus bangsa.
"Pemerintah akan terus memperbaiki tiap masalah, komplain yang dihadapi di lapangan," ujarnya.
Muzani mengatakan alasan Prabowo menciptakan MBG juga untuk meningkatkan gairah perekonomian di daerah-daerah Tanah Air.
Menurut dia, hal ini sudah memiliki dampak positif untuk warung dan toko bahan pokok. Selain itu, dia menilai program MBG ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
"Banyak ibu-ibu di daerah yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, sekarang punya pekerjaan untuk membantu menyukseskan MBG," ucap Muzani.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan program MBG sejatinya dibuat untuk jangka panjang.
Dia yakin, dengan target pemenuhan gizi kepada puluhan juta anak, beban negara dalam pengeluaran BPJS Kesehatan bisa berkurang.
"Kami yakin generasi emas Indonesia akan tercapai dari program MBG ini," kata Muzani.
Salah satu masalah dalam pelaksanaan program MBG ialah keracunan makanan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat jumlah korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 orang per Sabtu, 4 September 2025.
Berdasarkan catatan JPPI, sejak pemerintah menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang bermasalah pada akhir September lalu, angka kasus keracunan MBG justru melonjak signifikan.
Bahkan kasus keracunan menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat sebanyak 122 anak dan Kalimantan Tengah 27 anak.
"Dengan data ini, kami bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif," kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis pada Ahad, 5 September 2025.
Ia mendesak pemerintah menutup semua dapur MBG sampai proses audit dan perbaikan kualitas dapur selesai.
"Jika tidak semua dapur ditutup, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam," tuturnya.
Pemerintah telah merespons desakan menghentikan proyek MBG setelah banyaknya kasus keracunan.
Dalam rapat lintas kementerian dan lembaga pada 28 September 2025, pemerintah bersepakat hanya akan menutup SPPG yang bermasalah.
Adapun SPPG yang belum pernah menyebabkan keracunan tetap boleh beroperasi.
Meski begitu, sebagai langkah perbaikan, pemerintah mewajibkan semua SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur dengan mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). (*)
Sumber: Tempo.co
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
