Komunikasi Publik Pemerintah Sering Blunder, Ini Kata LAB45 Menilai Setahun Pemerintahan Prabowo

LAB45 mencatat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BENTENGSUMBAR.COM - Lembaga kajian Laborotarorium Indonesia 2045 atau LAB45 mencatat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sering melontarkan pernyataan publik yang blunder. 

Analis Utama Mahadata LAB45 Diyauddin mengatakan, beberapa rislis survei memaparkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo relatif terjaga baik.

“Namun, kepuasan tersebut tidak langsung tercermin jika meninjau bagaimana komunikasi publik pemerintahan yang masih menghadapi sejumlah tantangan,” kata Diyauddin saat pemaparan kajian LAB45 di Jakarta pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, LAB45 mengklasifikasikan berbagai komunikasi yang dinilai blunder ke dalam tiga kategori utama, yakni blunder kebijakan dan personal, blunder berdasarkan topik isu, serta blunder yang terjadi pada program-program prioritas pemerintah. 

Diyauddin menjelaskan, blunder kebijakan merujuk pada kesalahan dalam mengartikulasikan kebijakan pemerintah. 

Sedangkan blunder personal terjadi ketika pejabat melakukan kesalahan komunikasi di luar konteks kebijakan, seperti pada isu-isu sosial atau politik lainnya. 

“Sejak Prabowo-Gibran dilantik, blunder pemerintahan dalam artikulasi kebijakan tampak lebih menonjol dibandingkan kategori lainnya,” ujar dia.  

LAB45 mencatat 81 kasus blunder kebijakan dan 70 blunder yang dilakukan pemerintahan Prabowo dalam setahun terakhir. 

Politik merupakan kelompok topik yang sering dianggap blunder dengan jumlah 65 kasus. 

Adapun makan bergizi gratis menjadi program prioritas yang sering blunder dengan 11 kasus. 

Diyauddin mencontohkan blunder yang membuat gaduh, seperti tagar #Kabur aja dulu, #Indonesia Gelap, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. 

Kemudian ada blunder pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram yang kemudian dianulir Prabowo.

Kemudian, pernyataan yang melukai hati masyarakat sipil dan korban 1998 serta pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) atas teror kepala babi terhadap redaksi Tempo. 

Menurut Diyauddin, blunder artikulasi kebijakan mengindikasikan implementasi kebijakan pemerintah tak selalu berjalan mulus. 

Presiden Prabowo Subianto kerap mengambil peran langsung untuk membatalkan atau merevisi sejumlah kebijakan yang sebelumnya telah dirancang dan dijalankan oleh para menterinya.

Di sisi lain, kata Diyauddin, blunder personal sejumlah pejabat publik juga perlu mendapat perhatian serius.

Sebab, frekuensinya hampir sebanding serta sama-sama berpotensi menimbulkan kontroversi di ruang publik.

Blunder pejabat publik terjadi karena pernyataannya yang tidak selaras dengan peran dan tugas pokok serta fungsinya. 

“Komunikasi publik penyelenggara negara masih menyebabkan polemik yang berisi respons nirempati di tengah krisis masyarakat,” katanya. 

Pola komunikasi sebagian pejabat masih menunjukkan kecenderungan elitis dalam merespons isu maupun kritik masyarakat. 

Di saat bersamaan, pemerintah juga tampak belum memiliki tim komunikasi yang terkoordinasi dan terlatih dengan baik. (*)

Sumber: Tempo.co

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News