DPRD Kota Padang Rapat Banggar Malam dengan TAPD, Tutup Defisit Anggaran APBD: Mengurangi Pokir hingga Perjalanan Dinas

DPRD Kota Padang Rapat Banggar Malam dengan TAPD, Tutup Defisit Anggaran APBD: Mengurangi Pokir hingga Perjalanan Dinas
Anggota Banggar DPRD Kota Padang rapat dengan TAPD Pemerintah Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memimpin rapat tersebut. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Malam - malam anggota DPRD Kota Padang masih saja rapat Badan Anggaran (Banggar), Sabtu, 22 November 2025.

Mereka rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) Pemerintah Kota Padang. Mereka basitungkin membahas dan mencari jalan keluar atau solusi defisit yang dihadapi Pemko Padang. 

Defesit itu sekitar Rp109 milliar. Itu lah yang mereka bahas. Masing-masing anggota Banggar memplototi buku Rancanngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Setelah pesong sana pesong sini, tarik sana tarik sini, kurang sana kurang sini, maka dapat lah solusi yang dicari. 

Menurut Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Banggar DPRD Kota Padang dan TAPD Pemko berkesimpulan dari rapat itu untuk melakukan beberapa langkah untuk mengatasi defisit anggaran Rp109 miliar lebih kurang tersebut.

Pertama, pengurangan pokok - poko pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang. Uang yang terkumpul sekitar Rp18 miliar. Kedua, pengurangan TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai. Saat ini TPP yang diberikan selama 14 bulan, sedangkan kewajiban pemko hanya 12 bulan. Berarti terjadi pengurangan 2 bulan, sehingga uang terkumpul diperkirakan Rp60 miliar. 

Ketiga, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, red). Ada sekitar Rp8 miliar SILPA ini yang dikumpulkan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red). Namun angka pastinya menunggu hasil pemeriksaan BPK RI. "Misalnya leleng, pasti ada anggaran lebihnya. Namun kita masih menunggu angka pastinya, " katanya. 

Keempat, perjalanan dinas anggota DPRD. Uang yang berhasi dihemat sekitar Rp4 miliar. Kelima, pinjaman. Semula direncanakan pinjaman Rp85 miliar, tapi ada kegiatan yang dicancer, sehingga menjadi Rp. 61 miliar. Pinjaman ini bisa dari  ank, baik Bank Nagari maupun bank lain. 

Dikatakan Muharlion, kalau tidak ada pinjaman bank ini, maka boleh dikata anggaran untuk infrastruktur tidak ada. Agar pembanguan infrastruktur tetap jalan, dilakukan pinjaman bank. 

Rapat Banggar itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye, dan Osman Ayub didampingi Sekwan Hendrizal Azhar, serta dihadiri Asisten Bidang Anggaran Corry Saidan lengkap dengan TAPD Pemko. (BY)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA TERBARU
Anda sedang membaca berita terbaru
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »