Titiek Soeharto Tak Masalah Pro-Kontra Gelar Pahlawan Soeharto: Ini Negara Demokrasi

Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

BENTENGSUMBAR.COM – Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan hal biasa di alam demokrasi.  

"Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi," kata Titiek Soeharto saat memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu, 12 November 2025. 

Titiek melihat mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Presiden ke-2 RI tersebut mendapatkan penghargaan dan dihargai meski ada pro dan kontra yang muncul.

"Saya rasa itu sudah jelas terang benderang nggak usah kita lanjutkan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan keprihatinan dan keberatan atas penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto.

Langkah itu dinilai mencederai cita-cita Reformasi 1998 serta fakta sejarah berbagai peristiwa pelanggaran HAM selama Soeharto menjabat. 

Pelanggaran HAM berat yang dimaksud Komnas HAM, yaitu peristiwa 1965–1966, penembakan misterius, peristiwa Talangsari, peristiwa Tanjung Priok, dan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh. 

"Penetapan almarhum Soeharto tidak hanya melukai para korban pelanggaran HAM yang berat, tetapi juga keluarganya yang masih terus menuntut hak-haknya sampai saat ini," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara. 

Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin (10/11), diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.

Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025. 

Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni: 

1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur. 

2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah. 

3. Marsinah – Jawa Timur 

4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat. 

5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat. 

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah. 

7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat. 

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur. 

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara. 

10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara. 

(*) 

Sumber: Viva. co. id

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News