 |
| Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya tak akan segan memecat pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang tak mau berubah, seiring upayanya memperbaiki kinerja DJBC. |
Dia bahkan secara khusus telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan pembenahan DJBC secara menyeluruh dalam waktu setahun ke depan.
Apabila hal itu masih dirasanya tak berhasil, maka Purbaya memastikan akan membekukan instansi tersebut sebagaimana ancamannya sebelumnya.
"Kalau enggak bisa perform, ya kita bekukan, dan betul-betul beku, artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan," kata Purbaya.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapimnas Kadin 2025 di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember 2025.
"Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai," ujarnya.
Meski demikian, Purbaya meyakini bahwa kinerja para pegawai Bea Cukai masih bisa diperbaiki.
Meskipun di sisi lain, Dia menegaskan bahwa tidak ada kompromi bagi pegawai DJBC yang tak mau mengubah kinerjanya menjadi lebih baik ke depannya.
"Nanti kan dalam prosesnya akan kelihatan mana yang bisa gabung, mana yang enggak," kata Purbaya.
"Dan yang enggak bisa gabung, enggak bisa mengubah diri, saya selesaikan langsung dengan cepat. Tapi sebaiknya kita perbaiki diri dulu selama setahun," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Purbaya telah menegaskan bahwa pihaknya akan fokus memonitor kinerja DJBC dalam rentang waktu setahun ke depan, sebagai imbas dari kurang bagusnya citra DJBC di mata masyarakat.
Hal ini bahkan sudah disampaikannya kepada Presiden Prabowo.
Purbaya mengancam akan membekukan DJBC, apabila dalam setahun ke depan tidak ada perbaikan di internalnya.
"Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk enggak diganggu dulu. Beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai, karena ancamannya serius," kata Purbaya di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Jika pembekuan DJBC itu sampai terjadi, Purbaya berencana mengalihkan peran DJBC kepada perusahaan swasta asal Swiss, yakni Societe Generale de Surveilance (SGS), sebagaimana yang dilakukan pemerintah di masa Orde Baru.
Kala itu, Presiden Soeharto membekukan DJBC pada tahun 1985 hingga 1995, karena banyaknya praktik pungli dan penyelundupan.
"Kalau bea cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih enggak puas, bea cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," ujarnya. (*)
Sumber: VIVA.co.id
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
