Belum Tahan Tersangka Kasus Kuota Haji Gus Yaqut

Ihwal bakal ditahannya Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo atau tidak, Budi menegaskan keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan penyidik. 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2024. 

Namun, KPK belum menahan mantan Menteri Agama (Menag) itu. Apa alasannya? 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan, komisi antirasuah itu akan kembali memeriksa Gus Yaqut sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan, tentu nanti akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Budi kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

Ihwal bakal ditahannya Gus Yaqut atau tidak, Budi menegaskan keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan penyidik. 

"Termasuk dalam rangka penahanannya nanti, kita sesuaikan dengan kebutuhan penyidik," ujar Budi. 

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengungkap, Gus Yaqut menjadi sosok yang membagi kuota haji tambahan pada 2024 yang sebanyak 20.000 menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Padahal menurut Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya dibagi menjadi 92 persen untuk reguler, dan 8 persen untuk khusus. 

"Oleh Menteri Agama pada saat itu, Saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas) ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen 50 persen. 10.000:10.000," ujar Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026). 

Pada 2024, Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000. 

Namun pada akhir 2023, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS).

Dalam pertemuan tersebut, Asep menceritakan bahwa Jokowi menyampaikan kepada MBS bahwa antrean haji di Indonesia bisa mencapai puluhan tahun. 

Walhasil, MBS pun memberikan kuota tambahan bagi Indonesia sebanyak 20 ribu untuk tahun haji 2024. 

Asep menekankan, tambahan kuota haji tersebut diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada negara Republik Indonesia, bukan perorangan. 

"Kemudian cerita terkait dengan bahwa antrean haji reguler itu sudah mencapai puluhan tahun. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota, yang biasanya 221.000 kemudian ditambah 20.000 kuotanya," jelas Asep.

Pemberian kuota tambahan haji bagi Indonesia diberikan untuk mengurangi antrean yang telah mencapai puluhan tahun.

Namun pada pelaksanaannya, Gus Yaqut justru membagi kuota haji tambahan tersebut menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50:50. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya dibagi menjadi 92 persen untuk reguler, dan 8 persen untuk khusus. 

"Tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000:10.000," ujar Asep.

Selain Gus Yaqut, KPK juga menetapkan mantan staf khusus (stafsus Gus Yaqut, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Dalam perkara ini, KPK menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang adanya kerugian negara. (*) 

Sumber: Komopas.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News