Inflasi dari Pinggiran

Bank Indonesia menyebut cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan antarwilayah sebagai pemicu utama inflasi Sumatera Barat. (Ilustrasi). 

LONJAKAN inflasi Sumatera Barat yang menembus 5,15 persen (year-on-year) pada akhir 2025 menjadi alarm yang nyaring bagi ekonomi nasional. Angka itu jauh melampaui inflasi nasional yang, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), masih dijaga di kisaran 2,6–2,8 persen sepanjang paruh kedua 2025. Di atas kertas, inflasi nasional terlihat terkendali. Namun dari daerah, cerita berbeda muncul: tekanan harga semakin keras, terutama dari pangan.

Bank Indonesia menyebut cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan antarwilayah sebagai pemicu utama inflasi Sumatera Barat. Dua faktor ini bukan fenomena lokal semata. Ia berkelindan langsung dengan fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan stabilitas harga pangan.

Sumatera Barat bukan pusat industri manufaktur. Namun posisinya strategis dalam peta pangan Sumatera. Cabai, bawang merah, beras, dan sejumlah komoditas hortikultura mengalir dari provinsi ini ke daerah lain. Ketika produksi terganggu oleh hujan berkepanjangan dan cuaca tak menentu, pasokan menyusut. Harga naik. Permintaan dari luar daerah justru meningkat. Inflasi pun meledak dari hulu.

Konsumsi Nasional di Bawah Tekanan Harga

Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 54 persen. Setiap tekanan inflasi—terutama inflasi pangan—akan langsung memukul mesin utama pertumbuhan. Kenaikan harga cabai atau beras mungkin tampak sepele bagi pembuat kebijakan di Jakarta, tetapi bagi rumah tangga kelas bawah, itu berarti memangkas belanja lain: pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.

Inflasi Sumatera Barat yang menembus 5 persen mencerminkan risiko yang lebih luas: ketimpangan inflasi antarwilayah. Ketika rata-rata nasional terlihat jinak, beberapa daerah justru mengalami tekanan berat. Ketimpangan ini membuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional menjadi rapuh—tumbuh di atas kertas, tetapi timpang dalam kenyataan.

Bank Indonesia berkali-kali menegaskan bahwa inflasi pangan bergejolak (volatile food) adalah musuh laten stabilitas ekonomi. Dalam berbagai pernyataan resminya, BI menyebut target inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen sebagai jangkar kebijakan moneter. Namun realitas daerah seperti Sumatera Barat menunjukkan bahwa jangkar itu sering terombang-ambing oleh faktor non-moneter: cuaca, distribusi, dan tata niaga.

Suku Bunga Tinggi, Pertumbuhan Ditahan

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia sepanjang 2025 mempertahankan BI-Rate di level relatif tinggi, 6 persen. Kebijakan ini dinilai perlu untuk meredam imported inflation dan menjaga kepercayaan pasar. Namun konsekuensinya jelas: biaya kredit mahal, investasi tertahan, dan ekspansi usaha melambat.

Di sinilah dilema ekonomi-politik muncul. Di satu sisi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 persen. Di sisi lain, inflasi daerah yang tinggi memaksa BI tetap bersikap hawkish.

Pertumbuhan akhirnya berjalan dengan rem tangan tertarik setengah.

Kasus Sumatera Barat memperlihatkan paradoks itu dengan telanjang. Inflasi tinggi bukan karena konsumsi berlebihan semata, melainkan karena pasokan terganggu. Namun obat yang tersedia—pengetatan moneter—justru bekerja dari sisi permintaan. Akibatnya, rumah tangga tertekan harga, dunia usaha tertekan bunga.

Cuaca Ekstrem dan Politik Ketahanan Pangan

Cuaca ekstrem yang disebut BI bukan sekadar variabel teknis. Ia adalah isu politik ekonomi jangka panjang. Perubahan iklim membuat musim tanam tak menentu, produksi fluktuatif, dan harga mudah bergejolak. Jika pemerintah pusat dan daerah gagal berinvestasi serius pada irigasi, teknologi pertanian, dan logistik pangan, inflasi seperti di Sumatera Barat akan menjadi pola berulang, bukan pengecualian.

Dalam konteks nasional, ini berarti beban ganda bagi APBN. Pemerintah harus menggelontorkan anggaran stabilisasi harga, operasi pasar, dan bantuan sosial untuk meredam dampak inflasi. Padahal ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat.

Inflasi daerah juga memiliki implikasi politik. Kenaikan harga pangan adalah isu paling sensitif bagi pemilih. Ketika harga melonjak, kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut tergerus. Stabilitas ekonomi makro yang dibanggakan pusat bisa runtuh oleh keresahan dapur-dapur rumah tangga di daerah.

Dari Sumbar ke Jakarta

Inflasi Sumatera Barat sebesar 5,15 persen seharusnya dibaca sebagai peringatan dini bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selama inflasi pangan di daerah produsen tidak terkendali, konsumsi nasional akan terus terancam. Selama ketimpangan antarwilayah dibiarkan, angka pertumbuhan hanya akan menjadi statistik kosong.

Menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan semata soal mengejar angka PDB. Ia menuntut keberanian politik untuk membenahi rantai pasok pangan, memperkuat koordinasi pusat-daerah, dan mengakui bahwa stabilitas nasional sering runtuh dari pinggiran.

Dari Sumatera Barat, kita belajar satu hal: inflasi daerah bukan catatan kaki ekonomi nasional. Ia adalah halaman depan yang menentukan apakah pertumbuhan Indonesia akan berkelanjutan—atau sekadar tampak indah dari kejauhan. (*)

Ditulis Oleh: Muhibbullah Azfa Manik

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News