PDAM Angkat Bicara soal Krisis Air Bersih Meluas di Padang, DPRD Kota Padang Desak Penanganan Darurat Lebih Proaktif

DPRD Kota Padang menggelar rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis, (22/1/2026). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kota Padang tengah menghadapi krisis air bersih yang kian meluas pascabencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Dampak kerusakan infrastruktur serta menurunnya debit air tanah, yang diperparah oleh musim kemarau, menyebabkan ratusan sumur dangkal milik warga mengering. 

Kondisi ini dirasakan di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Kuranji, Pauh, dan sebagian kawasan Padang Timur. Sejak pascabencana tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama berbagai pihak telah menyalurkan bantuan air bersih. 

Suplai air pada tahap awal datang dari pemerintah provinsi, BPBD, Damkar, Dinas PUPR, hingga dukungan TNI. Namun dalam dua pekan terakhir, kekeringan semakin meluas seiring turunnya permukaan air tanah, sehingga semakin banyak sumur warga yang tidak lagi menghasilkan air.

Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kota Padang menggelar rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis, (22/1/2026), guna memastikan penanganan darurat krisis air bersih dapat dilakukan secara lebih proaktif, terkoordinasi, dan merata di seluruh wilayah terdampak.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PDAM Kota Padang Hendra Pebrizal, menyampaikan bahwa secara umum tingkat layanan PDAM masih berada pada angka 98,3 persen atau sekitar 127 ribu pelanggan. 

Namun demikian, sekitar 1,7 persen atau kurang lebih 2.165 pelanggan masih mengalami gangguan layanan akibat dampak pascabencana dan kondisi kemarau. “Untuk pelanggan PDAM yang terdampak, kami telah menyiapkan layanan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki serta penempatan tedmon. Sementara untuk masyarakat non-pelanggan PDAM, suplai air bersih dilakukan oleh BPBD bersama OPD terkait, dengan sumber air yang diambil dari IPA Pelukahan dan IPA Sikayan,” ujar Hendra Pebrizal

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa krisis air bersih ini tidak hanya dialami oleh pelanggan PDAM, tetapi juga masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur mandiri yang kini mengering pascabencana. “Kita tidak boleh membiarkan masyarakat kekurangan air bersih. Pascabencana ini harus ditangani secara serius. PDAM fokus melayani pelanggannya, sementara BPBD dan pemerintah kota harus memastikan warga non-pelanggan juga terlayani. Penanganannya harus satu pintu dan satu komando agar tidak tumpang tindih dan tidak ada wilayah yang terabaikan,” tegas Muharlion.

Selain penanganan darurat, DPRD Kota Padang juga menekankan pentingnya langkah antisipatif ke depan. DPRD meminta penambahan armada mobil tangki, penguatan koordinasi lintas OPD, serta pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai bagian dari mitigasi pascabencana, agar krisis serupa tidak kembali terulang dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News