Warga Kuranji dan Pauh Dilanda Kekeringan Sepekan Terakhir, Ini Kata Anggota DPRD Padang Rafdi

Anggota DPRD Kota Padang, Rafdi saat rapat kerja Komisi II DPRD Padang dengan mitra kerja terkait penanganan pasokan air bersih pascabencana hidrometeorologi. 

BENTENGSUMBAR.COM - Warga di Kecamatan Kuranji dan Pauh dilanda kekeringan sepekan terakhir. Sumur warga mengering seiring tak mengalirnya air pada saluran irigasi pascaruntuhnya bendungan Gunung Nago akibat banjir bandang 28 November 2025 lalu. "Warga di dua kecamatan ini, sumber air warganya dari sumur yang berasal dari air permukaan. Sejak jaringan irigasi tak lagi dialiri air, sumur juga kehilangan sumber mata airnya," ungkap anggota Komisi II DPRD Padang, Rafdi. 

Hal itu disampaikannya, saat rapat kerja Komisi II DPRD Padang dengan mitra kerja terkait penanganan pasokan air bersih pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang, akhir November 2025 lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Padang, Muharlion didampingi Rachmad Wijaya (ketua Komisi II), Mizwar Jambak (wakil ketua) dan Arnedi Yarmen (sekretaris). Dari Pemko Padang, dihadiri Tri Hadi Yanto (Kadis PUPR) beserta tiga orang Kabid, Marzuki, Novianti dan Well of Sanora. Kemudian, Kepala BPBD, Hendri Zulfiton, Hendra Pebrizal (Dirut Perumda AM), serta perwakilan dari Dinas Perkim, Febriani Rusyda dan Berliani Osmeiri. 

Ditegaskan Rafdi, secara pribadi, dirinya sudah kewalahan menampung aspirasi warga yang meminta pasokan air bersih dari dua kecamatan itu. 

Ketua Fraksi PKS DPRD Padang ini mengaku, sejak sepekan terakhir tak henti memasok air bersih dengan tandon yang dibawa dengan mobil pikap. "Untuk solusi jangka pendek, sebenarnya telah dilakukan dengan membuat jalur air ke saluran irigasi di bendungan Gunung Nago. Namun, gagal seiring banjir yang kembali melanda tanggal 2 Januari 2026. Tanggul sementara yang difungsikan untuk mengaliri air ke saluran irigasi, jebol sepanjang 10 meter. Sayangnya, tanggul yang jebol itu, tak kunjung diperbaiki Pemko Padang. Kami heran juga, kenapa setelah dibantu Pemprov Sumbar untuk membuat tanggul sementara, lalu jebol, malah terkesan dibiarkan saja," terang Rafdi.

"Padahal, dengan mengalirnya air di saluran irigasi, akan membuat sumur warga kembali mengalir mata airnya. Karena, sumur warga di dua kecamatan ini, mayoritas merupakan air permukaan," tegas wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan itu. 

Rafdi memahami, Perumda AM Padang tidak bisa melayani warga di dua kecamatan itu secara langsung. Karena, mayoritas warga yang alami kekeringan, tidak tercatat sebagai pelanggan perusahaan air ledeng itu. "Karena bukan pelanggan Perumda AM, kita minta Pemko Padang untuk memasok air bersih pada daerah terdampak kekeringan ini. Apakah itu dipasok truk air milik BPBD, Damkar atau melalui hidrant umum (HU) milik Dinas PUPR," tegas Rafdi.

Merespon kasus kekeringan yang disampaikan Rafdi ini, Kadis PUPR Padang, Tri Hadi Yanto menyebut, dirinya akan segera berkoodinasi dengan Pemprov Sumbar dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V. Tri saat dikonfirmasi usai rapat kembali menegaskan, Dinas PUPR Padang tidak bisa ikut berkontribusi mengatasi jebolnya tanggul sementara sepanjang 10 meter itu, terkait kewenangan penanganan sungai yang ada di lingkup pemerintahan provinsi dan BWS. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News