DPRD Kota Padang Kawal Hasil Musrembang Koto Tangah untuk Perkuat Infrastruktur dan Target PAD 2026, Ini Pesan Ustad Muharlion

Ketua DPRD Kota Padang, Ustad H. Muharlion. 

BENTENGSUMBAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam mengawal seluruh hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Koto Tangah yang digelar di Ruang Baghindo Aziz Chan, Balai Kota Padang. Musrembang tersebut menjadi forum strategis dalam menyusun prioritas pembangunan tahun anggaran 2027, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan pemulihan pascabanjir di wilayah Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa Kecamatan Koto Tangah sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Padang memiliki tantangan pembangunan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan anggaran daerah.

Dalam forum Musrembang tersebut, berbagai usulan masyarakat mengemuka, khususnya terkait perbaikan jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas publik yang belum terjangkau pembangunan secara optimal.

Ketua DPRD menegaskan bahwa lembaga legislatif akan memastikan setiap usulan prioritas dikaji secara objektif dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Koto Tangah adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Padang. Tentu kebutuhan infrastrukturnya juga sangat besar. DPRD akan mengawal agar pembangunan dilakukan secara merata, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Muharlion.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian PAD tahun 2025 yang telah melampaui target. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan pada 2026 hingga mendekati Rp1 triliun. DPRD Kota Padang mendukung langkah optimalisasi potensi pajak daerah, seperti: • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) • BPHTB • Pajak hotel dan restoran • Pajak rumah makan dan sektor jasa

Muharlion menekankan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. “Peningkatan pendapatan daerah bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana kita memperkuat kemandirian fiskal demi membiayai pembangunan yang berkelanjutan. DPRD akan memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

DPRD juga menyoroti tantangan penyesuaian belanja pegawai sesuai regulasi nasional yang mengharuskan proporsi belanja pegawai berada di kisaran 30 persen pada 2027. Saat ini komposisi belanja pegawai masih berada di atas angka tersebut, sehingga diperlukan langkah strategis dan perencanaan yang matang agar struktur APBD tetap sehat tanpa mengganggu pelayanan publik. “Penataan belanja daerah harus dilakukan secara bijak dan bertahap. Kita tidak boleh tergesa-gesa, namun tetap harus disiplin dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah,” jelas Muharlion.

Salah satu agenda penting yang turut dibahas adalah percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang. Program tersebut direncanakan menelan anggaran sekitar Rp600 miliar dan diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. DPRD memastikan akan mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar berjalan transparan dan tepat sasaran. “Pemulihan pascabencana adalah tanggung jawab bersama. DPRD akan mengawal setiap tahapannya agar masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian dan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Ketua DPRD Kota Padang mengajak seluruh unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, serta warga untuk menjaga semangat kebersamaan dalam membangun daerah. “Musrembang adalah wujud partisipasi publik dalam pembangunan. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang musyawarah yang produktif dan bermartabat. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, insya Allah Kota Padang akan semakin maju, tangguh, dan sejahtera.” (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News