Menkeu Purbaya Soroti Dampak Fiskal dan Citra dari Penonaktifan Massal Peserta PBI BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kericuhan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan merupakan persoalan serius yang merugikan pemerintah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kericuhan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan merupakan persoalan serius yang merugikan pemerintah. Kerugian tersebut, menurutnya, mencakup dua aspek utama: keuangan negara dan citra pemerintah di mata publik.

Dalam pernyataannya, Purbaya memberikan contoh konkret dampak yang dirasakan masyarakat. Ia menyinggung kasus peserta dengan penyakit berat, seperti gagal ginjal, yang tiba-tiba tidak dapat menjalani cuci darah karena status kepesertaannya berubah.

“Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah mengalami kerugian ganda dari situasi ini, yakni rugi uang keluar dan juga image jelek jadinya. 

Purbaya Yudhi Sadewa menganalisis bahwa besarnya jumlah peserta yang terdampak tanpa pemberitahuan memicu keresahan.

“Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang,” ujarnya.

Menurut Menkeu, penyesuaian data peserta seharusnya dikelola dengan mekanisme transisi untuk menghindari gejolak.

“Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegas Purbaya.

Sebagai langkah respons jangka pendek, Kementerian Keuangan telah menyetujui pembiayaan darurat. Langkah ini dimaksudkan agar peserta PBI yang terdampak penonaktifan tetap dapat mengakses layanan kesehatan selama proses perbaikan data berlangsung.

Untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan, Purbaya menekankan perlunya solusi jangka panjang yang mengutamakan koordinasi solid. Ia menyebut bahwa kerja sama yang lebih baik antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan merupakan kunci utama.

Menkeu juga menegaskan bahwa instansi terkait perlu menyelesaikan masalah secara internal. Menurutnya, langkah koordinasi harus dilakukan dengan duduk bersama, bukan dengan saling menyalahkan di ruang publik, untuk mencegah kerugian pemerintah yang lebih besar akibat manajemen data yang belum optimal. (*)

Sumber: Jabaran. id

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News