 |
| Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi, S.STP., M.M. Era ASN mengikuti pelatihan tanpa arah mulai didorong untuk berakhir. (Foto: Budi). |
Program tersebut digagas Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi, S.STP., M.M., sebagai Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VII Tahun 2026. SINERGI ASN diarahkan untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN tidak sekadar menghasilkan sertifikat pelatihan, tetapi memiliki hubungan nyata dengan kebutuhan pekerjaan dan pencapaian kinerja organisasi.
Pesan yang dibawa inovasi ini cukup tegas. Pengembangan kompetensi tidak lagi semata-mata dimulai dari siapa yang ingin mengikuti pelatihan atau usulan kegiatan pelatihan. Sebaliknya, kebutuhan organisasi harus dipetakan lebih dahulu, kemudian dicari kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang tepat untuk dikembangkan.
Alur tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan strategis organisasi, pemetaan kompetensi, identifikasi ASN yang membutuhkan pengembangan, hingga penyusunan rencana pengembangan individu. Dengan pola ini, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan semakin tepat sasaran.
SINERGI ASN juga mempertemukan dua instrumen penting, yakni Human Capital Development Plan (HCDP) dan Individual Development Plan (IDP). HCDP menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi, sementara IDP memberikan arah pengembangan bagi masing-masing ASN sesuai kebutuhan tugas dan organisasi.
“Peta kebutuhan tersebut kemudian diarahkan kepada ASN yang membutuhkan pengembangan diri. Tujuannya agar kompetensi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan organisasi,” jelas Wiwi di Padang, Jumat (18/9/2026).
Untuk menjalankan inovasi tersebut, BKD Sumbar tidak bekerja sendiri. Implementasi SINERGI ASN dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan BPSDM, Bappeda, Biro Organisasi, serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
BKD juga menyiapkan instrumen identifikasi dan pemetaan kebutuhan kompetensi. Instrumen tersebut akan diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah agar penerapannya memiliki standar dan arah yang sama.
“Inovasi ini akan kita terapkan secara bertahap, sembari melakukan penyempurnaan instrumen-instrumen teknisnya,” ungkap Wiwi.
Data yang terkumpul nantinya tidak dibiarkan menjadi sekadar dokumen administrasi. Data akan diverifikasi dan dikonsolidasikan untuk memotret kebutuhan kompetensi ASN secara lebih terstruktur. Hasilnya menjadi bahan bagi BKD untuk menentukan prioritas pengembangan dan memperkuat koordinasi dengan BPSDM dalam penyusunan program pembelajaran.
Bagi perangkat daerah, SINERGI ASN diharapkan memberikan acuan yang lebih jelas untuk menentukan kebutuhan pengembangan pegawai. Sementara bagi ASN, program ini memberikan gambaran lebih terukur mengenai keterkaitan antara tuntutan pekerjaan, kebutuhan organisasi, dan rencana pengembangan kompetensi pribadi.
“InsyaAllah ini akan positif baik untuk perangkat daerah maupun bagi ASN,” ucapnya.
Lebih jauh, SINERGI ASN diproyeksikan menjadi salah satu fondasi menuju penerapan ASN Corporate University di Sumbar. Paradigma yang dibangun adalah bahwa pembelajaran ASN bukan sekadar aktivitas mengikuti pelatihan, melainkan investasi organisasi yang harus berdampak pada kinerja. Ke depan, BKD Sumbar akan memperkuat verifikasi dan validasi data, konsolidasi kebutuhan kompetensi tingkat provinsi, penyusunan HCDP, penguatan keterkaitan dengan IDP, serta monitoring dan evaluasi agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai program, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pengembangan kompetensi ASN. (adpsb/Budi)
Editor: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
