Tuding Pemerintah Diktator Soal Perpu Ormas, Fadli Zon Diskakmat Mendagri

Presiden Joko Widodo salaman dengan Ketua DPR RI Setya Novanto disaksikan Fadli Zon.

Tuding Pemerintah Diktator Soal Perpu Ormas, Fadli Zon Diskakmat Mendagri
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal UU No.17 tahun 2013.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, menilai pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru.

"Semangat tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalnya saja, Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu kemaren.

Begitupun Pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas juga dihapuskan.

Bahkan, kata Fadli, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60 sudah ditiadakan.

Fadli mengatakan Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013.

"Artinya, kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita," kata Waketum Gerindra itu.

Fadli Zon mempertanyakan ihwal kegentingan dalam Perppu ini. Bila merujuk pada konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu, maka dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.

"Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu? Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial," tegas Fadli Zon.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menjelaskan, pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk mengeluarkan Perppu tersebut. Menurut dia, aturan yang tertuang dalam UU Ormas tidak lagi memadai.

Menurut Tjahjo, pemerintah memiliki banyak pertimbangan sebelum akhinya memutuskan untuk mengeluarkan Perppu tersebut. Salah satu pertimbanganya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan pemerintah dapat melakukan penyelesaian hukum secara cepat dengan keadaan yang mendesak.

"Aturan hukum yang belum memadai, dan juga Perppu dapat diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru," jelasnya.

Dalam penjelasannya, Tjahjo juga menyampaikan, pemerintah telah mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan segala elemen masyarakat sebelum memutuskan penerbitan Perppu itu.

"Proses penyusunan melibatkan banyak pihak di antaranya pemerintah, ahli hukum, akademisi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat," imbuhnya.

Politisi PDIP ini pun kembali menegaskan, pemerintah sama sekali tidak menyudutkan kelompok agama tertentu khususnya Islam dalam penerbitan Perppu tersebut.

"Perppu ini tidak menyasar pada suatu agama maupun organisasi tertentu, tetap lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegasnya.

"Saat ini pemerintah sedang menyiapkan langkah konkret dalam melaksanakan Perppu dimaksud, tentunya dengan tidak mengedepankan kerepresifan (otoriter) sebagaimana dituduhkan (isukan) belakangan ini," tambahnya.

Lebih jauh, Tjahjo dalam penjelasanya juga menyampaikan, pihaknya bersama Kemenko Polhukam sedang mengumpulkan semua informasi terakit ormas yang melanggar dan terindikasi melakukan pelanggaran untuk dicabut perizinanya, sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017.

"Bagi ormas (melanggar larangan) yang berbadan hukum maka akan dicabut SK badan hukum oleh Kemenkum HAM, bila ormas (melanggar larangan) dan tidak berbadan hukum SKT nya akan dicabut oleh Kemendagri sesuai dengan asas Contrarius Actus yang telah diatur dalam perppu," tandasnya.

Di sisi lain, Tjahjo juga berharap, DPR dapat menyetujui rencana pemerintah untuk dapat menjadikan Perppu tersebut sebagai Undang-undang. "Pemerintah juga tengah menyiapkan bahan untuk disampaikan kepada DPR, dan mudah-mudahan DPR dapat menyetujui dan menetapkan Perppu menjadi UU," singkatnya. 

(ongga/tnc/ma)

COMMENTS

BLOGGER

$hide=page$show=post

Loading...

$show=post

Maklumat:

Wartawan Portal Berita BentengSumbar.com namanya tercantum di Box Redaksi dan dalam bertugas dilengkapi Id.Card. Redaksi menerima kiriman tulisan atau artikel dari pembaca yang dikirim via e-mail: bentengsumbar@gmail.com. Tulisan yang dikirim akan kami edit sesuai kebijakan redaksi.

Ttd. Redaksi
Nama

Afrika Agama Amerika Asia-Pasifik Australia Budaya dan Sastra Catatan BY Celebrity Ekonomi Eropa Hukrim Kesehatan Lifestyle Nagari Nusantara Olahraga Opini Pariwara Pariwisata Parlementaria Pembangunan Pendidikan Pertahanan Pertanian Politik Radikalisme Ranah Bingkuang Ranah Minang Timur Tengah Warta Warta Dunia Warta Emzalmi-Desri
false
ltr
item
BentengSumbar.com: Tuding Pemerintah Diktator Soal Perpu Ormas, Fadli Zon Diskakmat Mendagri
Tuding Pemerintah Diktator Soal Perpu Ormas, Fadli Zon Diskakmat Mendagri
Presiden Joko Widodo salaman dengan Ketua DPR RI Setya Novanto disaksikan Fadli Zon.
https://4.bp.blogspot.com/-XelVyHQzrNo/WWp1xgy9ZZI/AAAAAAAAs1Y/2AHS4NVPiOo9TeS_EEH_kVFo2k9s3wThwCLcBGAs/s640/Fadli.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-XelVyHQzrNo/WWp1xgy9ZZI/AAAAAAAAs1Y/2AHS4NVPiOo9TeS_EEH_kVFo2k9s3wThwCLcBGAs/s72-c/Fadli.jpg
BentengSumbar.com
http://www.bentengsumbar.com/2017/07/tuding-pemerintah-diktator-soal-perpu.html
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/2017/07/tuding-pemerintah-diktator-soal-perpu.html
true
153895970414697633
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Baca Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All BACA JUGA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April May Juni Juli Agustus September Oktober November Desember just now 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy