Pilkada Padang, Zulkifli: Transaksi Politik Fantastis, Rakyat Harus Hati-hati Tentukan Pilihan

BENTENGSUMBAR. COM - Dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.

"Ironisnya, banyak calon berkilah tentang mahalnya kendaraan politik untuk mencapai sebuah kekuasaan dengn dalih untuk biaya operasional," ujarnya ketua Forum Kelompok Siaga Bencana (FKSB) kota Padang, Zulkifli melalui keterangan tertulisnya kepada media ini, Minggu, 3 Desember 2017.

Ia mengatakan, publik pun memahami sebuah organisasi membutuhkan biaya operasional dalam menjalani organisasi tersebut. Kalau adanya mahar politik dengn sebatas kewajaran publik bisa memahaminya.

"Kalau transaksi mahar politik sudah puluhan milyar ini patut kita waspadai, tentang keberlangsuangan tantanan di jajaran pemerintahan dan kehidupan bernegara," tegasnya.

"Anda bayangakan, misalnya ada calon kepala daerah membayar mahar sampai Rp20 milyar, sementara periode kepala daerah hanya 5 tahun. Dalam hitungan bulan, yaitu 60 bulan, pertanyaannya berapa gaji kepala daerah ???" ungkapnya.

Sementara modal yang harus di kembalikan Rp400 juta satu bulan. "Apakah ada manusia menggelontor rupiahnya hanya cuma-cuma?? Tidak kan," ujarnya.

Ia mengatakan, jika masyarakat tidak arif dalam menentukan sikap untuk memberikan hak suaranya, Indonesia tidak akan pernah bangkit dari keterpurakan ekonomi. Masyarakat selalu di jadikan objek untuk merebut kekuasaan dengan pmahaman politik keterbatasan.

"Janji untuk mengatasi kemiskinan, peningkatan kesejahteraan itu hanyalah sebagai nyanyian politik menjelang kekuasaan di dapatkan. Sementara mereka setelah duduk hanya memikirkan bagaimana mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi dan bagaimana modal pilkada kembali," tukuk pria asal Pesisir Selatan ini.

Ia pun mengutup sebuah hadis Rasulullah SAW untuk menjelaskan soal jabatan. "Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya," terangnya dengan mengutip Sahih Buchari nomor 7149 dan Muslim nomor 1733.

(malin)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News