Usai Diperiksa KPK, Boediono Irit Bicara

Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 Boediono.

Usai Diperiksa KPK, Boediono Irit Bicara
BENTENGSUMBAR. COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 Boediono soal Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi sehubungan dengan kapasitas yang bersangkutan saat itu sebagai Menteri Keuangan yang sesuai dengan Kepres Nomor 177 Tahun 1999 tentang KKSK adalah sebagai anggota KKSK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 28 Desember 2017.

KPK memeriksa Boediono sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung yang merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK pun menyatakan pemeriksaan terhadap Boediono dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai mantan Menteri Keuangan 2001-2004 atau pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Seusai menjalani pemeriksaan, Boediono enggan berkomentar banyak alias irit bicara.

"Saya dimintai keterangan mengenai beberapa hal yang terkait dengan masa jabatan saya sebagai Menteri Keuangan," kata Boediono yang diperiksa sekitar enam jam itu. 

Namun, selanjutnya Boediono tidak menjelaskan lebih lanjut terkait materi pemeriksaannya kali ini dan menyerahkannya kepada KPK. 

"Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK untuk menyampaikan mana yang disampaikan, mana yang tidak," ucap Boediono.

Sebelumnya, KPK baru saja menahan Syafruddin Arsyad Temenggung pada Kamis (21/12) lalu di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan. 

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017 lalu.

Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-jakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun.

KPK telah menerima hasil Audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai "suistanable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

Sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut.

Sehingga dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp4,58 triliun.

Syafruddin pun sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya dalam pembacaan putusan pada 2 Agustus 2017 lalu.

(Ibnu/Antara)

COMMENTS

BLOGGER

$hide=page$show=post

Loading...

$show=post

Maklumat:

Wartawan Portal Berita BentengSumbar.com namanya tercantum di Box Redaksi dan dalam bertugas dilengkapi Id.Card. Redaksi menerima kiriman tulisan atau artikel dari pembaca yang dikirim via e-mail: bentengsumbar@gmail.com. Tulisan yang dikirim akan kami edit sesuai kebijakan redaksi.

Ttd. Redaksi
Nama

Afrika Agama Amerika Asia-Pasifik Australia Budaya dan Sastra Catatan BY Celebrity Ekonomi Eropa Hukrim Kesehatan Lifestyle Nagari Nusantara Olahraga Opini Pariwara Pariwisata Parlementaria Pembangunan Pendidikan Pertahanan Pertanian Politik Radikalisme Ranah Bingkuang Ranah Minang Timur Tengah Warta Warta Dunia Warta Emzalmi-Desri
false
ltr
item
BentengSumbar.com: Usai Diperiksa KPK, Boediono Irit Bicara
Usai Diperiksa KPK, Boediono Irit Bicara
Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 Boediono.
https://4.bp.blogspot.com/-KKjqTvIoWIk/WkUt6VE-arI/AAAAAAAALNc/YFkNuXpkMNQlQ6MjOTP8Kc0uQknDpQqlwCLcBGAs/s640/Boediono.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-KKjqTvIoWIk/WkUt6VE-arI/AAAAAAAALNc/YFkNuXpkMNQlQ6MjOTP8Kc0uQknDpQqlwCLcBGAs/s72-c/Boediono.jpg
BentengSumbar.com
http://www.bentengsumbar.com/2017/12/usai-diperiksa-kpk-boediono-irit-bicara.html
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/2017/12/usai-diperiksa-kpk-boediono-irit-bicara.html
true
153895970414697633
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Baca Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All BACA JUGA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April May Juni Juli Agustus September Oktober November Desember just now 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy