BentengSumbar.com --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mendesak Gubernur Irwan Prayitno untuk mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) dan dana hibah APBD 2013. "Kesan proses pencairan tidak berkeadilan kental sekali terlihat," ujar Anggota DPRD Sumbar, Saidal Masfiuddin, Kamis (19/12) di ruang Komisi III.
Anggota dewan menduga adanya jumlah dana bansos hibah pada lembaga tertentu. Seperti bansos dan hibah yang diterima Yayasan Cendikia Agam dalam APBD 2013 awalnya hanya Rp150 juta tapi dalam APBD 2013 Perubahan menjadi Rp550 juta.
Temuan lain oleh Anggota DPRD HM Nurnas adalah bansos dan hibah untuk Yayasan Isafat yang merupakan pengelola pendidikan gratis karena mengakomodir pendidikan dhuafa dalam APBD 2013 mendapat bantuan Rp150 juta, tapi dalam APBD 2013 Perubahan menjadi hilang sama sekali alias nol rupiah.
Namun, kata Nurnas, bantuan organisasi Pelajar As Salam yang dikenal dekat dengan gubernur justru melonjak. Dalam APBD 2013 Pelajar As Salam mendapat bantuan Rp10 juta tetapi berubah menjadi Rp200 juta pada APBD 2013 Perubahan. Kemudian DPD As Salam dari Rp15 juta dalam APBD 2013 berubah menjadi Rp85 juta pada APBD 2013 Perubahan.
Ironisnya, ungkap Saidal Masfiudin adalah bantuan untuk PAUD jika dibangun pemerintah minimal butuh bantuan Rp1 miliar lengkap infrastruktur dan SDM-nya. Sementara itu PAUD atas swadaya masyarakat hanya minta bantuan Rp3 hingga 10 juta sulit mengurusnya.
Saat ini, menurut HM Nurnas, dari 6.000 lebih permohonan bansos dan hibah hanya sepertiga yang permohonannya melewati aspirasi anggota DPRD, sisanya permohonannya langsung melalui Gubernur Sumbar. "Supaya adil, masyarakat penerima jangan dipersulit apalagi yang mengajukan aspirasi lewat anggota DPRD," ujar Nurnas.
Sedangkan Saidal Masfiudin menyoroti soal syarat dalam pencairan bansos dan hibah itu. Bahkan adanya Surat Pernyataan tidak pernah menerima Bansos menjadi kewajiban mutlak, akibatnya proposal yang diajukan masyarakat lewat DPRD sampai saat ini menumpuk di Biro Binsos Pemprov Sumbar dibiarkan menumpuk tanpa diproses.
Kata Saidal Masfiudin, kalau tidak ada perbaikan signifikan dalam proses pencairan dana bansos dan hibah ini, maka tidak perlu membahas APBD 2014. "Nggak masalah jika APBD 2014 tidak dibahas. DPRD akan membahas APBD 2014 sepanjang gubernur dan perangkatnya mengakomodir aspirasi rakyat," ujar Saidal.
Pada APBD tahun 2013, terdapat 6.149 proposal permohonan bansos dan hibah, namun baru 20 persen yang cair. Totalnya Rp618 miliar bansos dan hibah plus dana BOS, berupa program yang dihibah atau pun hibah untuk kelompok masyarakat dan orang perorangan yang mayoritas berada di Dinas Pendidikan dan Biro Binsos Sumbar. (Tim)
Anggota dewan menduga adanya jumlah dana bansos hibah pada lembaga tertentu. Seperti bansos dan hibah yang diterima Yayasan Cendikia Agam dalam APBD 2013 awalnya hanya Rp150 juta tapi dalam APBD 2013 Perubahan menjadi Rp550 juta.
Temuan lain oleh Anggota DPRD HM Nurnas adalah bansos dan hibah untuk Yayasan Isafat yang merupakan pengelola pendidikan gratis karena mengakomodir pendidikan dhuafa dalam APBD 2013 mendapat bantuan Rp150 juta, tapi dalam APBD 2013 Perubahan menjadi hilang sama sekali alias nol rupiah.
Namun, kata Nurnas, bantuan organisasi Pelajar As Salam yang dikenal dekat dengan gubernur justru melonjak. Dalam APBD 2013 Pelajar As Salam mendapat bantuan Rp10 juta tetapi berubah menjadi Rp200 juta pada APBD 2013 Perubahan. Kemudian DPD As Salam dari Rp15 juta dalam APBD 2013 berubah menjadi Rp85 juta pada APBD 2013 Perubahan.
Ironisnya, ungkap Saidal Masfiudin adalah bantuan untuk PAUD jika dibangun pemerintah minimal butuh bantuan Rp1 miliar lengkap infrastruktur dan SDM-nya. Sementara itu PAUD atas swadaya masyarakat hanya minta bantuan Rp3 hingga 10 juta sulit mengurusnya.
Saat ini, menurut HM Nurnas, dari 6.000 lebih permohonan bansos dan hibah hanya sepertiga yang permohonannya melewati aspirasi anggota DPRD, sisanya permohonannya langsung melalui Gubernur Sumbar. "Supaya adil, masyarakat penerima jangan dipersulit apalagi yang mengajukan aspirasi lewat anggota DPRD," ujar Nurnas.
Sedangkan Saidal Masfiudin menyoroti soal syarat dalam pencairan bansos dan hibah itu. Bahkan adanya Surat Pernyataan tidak pernah menerima Bansos menjadi kewajiban mutlak, akibatnya proposal yang diajukan masyarakat lewat DPRD sampai saat ini menumpuk di Biro Binsos Pemprov Sumbar dibiarkan menumpuk tanpa diproses.
Kata Saidal Masfiudin, kalau tidak ada perbaikan signifikan dalam proses pencairan dana bansos dan hibah ini, maka tidak perlu membahas APBD 2014. "Nggak masalah jika APBD 2014 tidak dibahas. DPRD akan membahas APBD 2014 sepanjang gubernur dan perangkatnya mengakomodir aspirasi rakyat," ujar Saidal.
Pada APBD tahun 2013, terdapat 6.149 proposal permohonan bansos dan hibah, namun baru 20 persen yang cair. Totalnya Rp618 miliar bansos dan hibah plus dana BOS, berupa program yang dihibah atau pun hibah untuk kelompok masyarakat dan orang perorangan yang mayoritas berada di Dinas Pendidikan dan Biro Binsos Sumbar. (Tim)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
