Ingin Dapatkan Penghargaan WTP, Pemko Bekasi Pelajari Kiat SPIP ke Kota Padang

Cory Saidan menyerahkan cindera mata

BentengSumbar.com --- Pemerintah Kota Padang yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah, mengundang minat daerah lain untuk mengikutinya. Diantaranya ingin mengetahui lebih jauh kiat - kiat yang diterapkan Pemko Padang sehingga meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut. Selain itu, juga ingin "mengulik" penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di induk Provinsi Sumatera Barat ini.

Kali ini, sebanyak 31 orang rombongan Pemko Bekasi dipimpin Inspektur H. Cucu M. Syamsudin berkunjung ke Balaikota Padang, Rabu (23/4). Rombongan yang terdiri dari bebrapa pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi ini disambut oleh Asisten Administrasi Kota Padang Corri Saidan, Inspektur Yosefriawan, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) Syahrul serta beberapa pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Corri Saidan memaparkan terkait pengelolaan keuangan di Pemko Padang. Menurutnya, sejak 2010 Pemerintah Kota Padang tetap menganggarkan dalam APBD untuk melakukan sosialisasi tekait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap SKPD di lingkunga Pemerintah Kota Padang.

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Padang kembali menjalin kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk melakukan kajian Penilaian resiko. Pilot project yaitu SKPD Inspektorat, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan serta Pembentukan Satgas SPIP dengan ditetapkannya Perwako No. 221A Tahun 2013.

Tahun 2014 akan dilanjutkan melakukan kajian penilaian resiko untuk seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2014.

Inspektur Kota Padang, Yosefriawan menambahkan, dari pemetaan yang dilakukan di SKPD sample memang terdapat permasalahan perencanaan aset tetap berupa tanah, bangunan dan peralatan mesin. Kemudian Permasalahan proses penganggaran belanja terutama belanja modal, hibah dan barang dan jasa. Serta proses pengelolaan dan penatausahaan aset berupa tanah, bangunan dan peralatan mesin. Permasalahan proses pelaporan aset tetap.

"Lalu kita lakukan rencana tindakan SPI dengan adanya penyusunan standar kompetensi bagi pejabat yang terkait dengan penganggaran. Adanya SOP berkaitan dengan koordinasi antar SKPD. Adanya aturan prilaku bagi pejabat pengelola aset serta pedoman pengambilan keputusan," imbuh Yosef.

Kepala DPKA Syahrul juga menambahkan, permasalahan yang ada, masih kurangnya kegiatan pemantauan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. "Maka kita buat regulasi dan pedoman pemantauan berkelanjutan terutama pada pengelolaan aset tetap berupa tanah, bangunan, peralatan mesin serta barang dan jasa," ujar Syahrul.

Sementara itu, Inspektur Kota Bekasi H. Cucu M. Syamsudin mengungkapkan, pemaparan yang disampaikan oleh pejabat Pemko Padang merupakan suatu oleh - oleh berharga yang dapat diterapkan di Kota Bekasi nantinya. "Kami mencari perbandingan dengan beberapa daerah lain tertutama yang bagus pengelolaan keuangannya. Kota Padang ternyata sudah menerapkan SPIP yang baik dan masuk zona integritas, maka tidak salah tujuan kami kesini," ujar Cucu.

Terkait opini WTP, Cucu mengaku bukanlah tujuan yang sesungguhnya. "WTP cuma penghargaan tapi kami ingin lebih dari itu, yaitu pengelolaan keuangan yang baik dengan menerapkan SPIP yang dapat membuat perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan tersebut," ujar Cucu.

Di penghujung pertemuan ini kedua pemerintahan saling bertukar cinderamata. Pemko Padang sendiri mengisyaratkan akan melakukan kunjungan balasan terkait kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). (rel)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News