 |
| Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh |
BentengSumbar.com --- Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, sesuai dengan ancaman dari elit DPP Partai Golkar akan adanya sanksi Pemecatan kepada para Kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK merupakan suatu langkah yang tidak masuk akal.
Hal ini akan berpotensi menjadi preseden yang buruk dari kepemimpinan Ical dan memicu gejolak internal Partai yang tidak diperlukan.Pendapatnya ini dimuat di situs nuansabaru.com.
Dikatakannya, seyogianya DPP PG harus dapat memahami situasi yang berkembang saat ini di dalam internal Golkar, sehingga diperlukan suatu langkah kebijakan yang akomodatif. Menurutnya, ada empat basis rasionalitas terhadap hal tersebut. Pertama, Keputusan Rapimnas VI memberikan mandat penuh kepada ARB dalam membangun Koalisi itu berdasarkan harapan memberikan dukungan ke PDIP. Hal ini sangat terasa menjadi suasana kebatinan yang ada pada saat Rapimnas kemarin.
Kedua, Jusuf Kalla yang dipasangkan sebagai Cawapres dari Capres PDIP DNA koailisinya, Jokowi, adalah kader Golkar Tulen, bahkan Beliau adalah Mantan Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga, Banyaknya kekecewaan arus bawah atas keputusan DPP untuk berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo-Hatta. Keempat, Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar Pemecatan Kader itu bukan Hak Prerogatif Ketua Umum. Harus berbasis prosedural yang dilandaskan oleh pelanggaran yang fatal terhadap Organisasi Partai.
"Jika kemudian terjadi kebijakan Pemecatan ini, maka saya melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Saya melihat bahwa para elit DPP Partai Golkar masih dapat berpikir rasional dan lebih menekankan pada soliditas Partai. Karena Partai Golkar diciptakan bukan sekedar dalam konteks berkaoalisi tapi harus berbasis pada pemikiran membangun Bangsa ke depan," ungkapnya.
Pro-kontra di tubuh Partai Golkar ini pun sudah mulai terlihat. Sebagaimana diberitakan tribunnews.com, pilihan Ical selaku pemegang mandat hasil rapimnas itu tak melulu sesuai harapan sejumlah pengurus DPP, DPD Tingkat I dan II. Mereka pun sudah mengambil aba-aba untuk merapat dan mendukung capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Keberadaan JK selaku tokoh senior Partai Golkar menjadi salah satu penyebabnya.
"Kami akan membentuk tim relawan dan jaringan pemenangan. Tapi, kami juga sedang konsolidasi dengan tim pemenangan Jokowi. Ini perlu waktu. Selain relawan dan jaringan, bahkan ada juga, lumayan banyak, dari pengurus Partai Golkar yang mendukung JK," ujar juru bicara JK, Poempida Hidayatullah.
Poempida yang juga anggota DPR dari Partai Golkar itu mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menginventarisir para pengurus Partai Golkar yang ingin bergabung mendukung pasangan Jokowi-JK.
"Yang mau gabung ada pengurus DPP, DPD Tingkat I dan II dan pengurus organisasi sayap. Pokoknya banyaklah dari pengurus," ujar Poempida. (Ogah)
Hal ini akan berpotensi menjadi preseden yang buruk dari kepemimpinan Ical dan memicu gejolak internal Partai yang tidak diperlukan.Pendapatnya ini dimuat di situs nuansabaru.com.
Dikatakannya, seyogianya DPP PG harus dapat memahami situasi yang berkembang saat ini di dalam internal Golkar, sehingga diperlukan suatu langkah kebijakan yang akomodatif. Menurutnya, ada empat basis rasionalitas terhadap hal tersebut. Pertama, Keputusan Rapimnas VI memberikan mandat penuh kepada ARB dalam membangun Koalisi itu berdasarkan harapan memberikan dukungan ke PDIP. Hal ini sangat terasa menjadi suasana kebatinan yang ada pada saat Rapimnas kemarin.
Kedua, Jusuf Kalla yang dipasangkan sebagai Cawapres dari Capres PDIP DNA koailisinya, Jokowi, adalah kader Golkar Tulen, bahkan Beliau adalah Mantan Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga, Banyaknya kekecewaan arus bawah atas keputusan DPP untuk berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo-Hatta. Keempat, Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar Pemecatan Kader itu bukan Hak Prerogatif Ketua Umum. Harus berbasis prosedural yang dilandaskan oleh pelanggaran yang fatal terhadap Organisasi Partai.
"Jika kemudian terjadi kebijakan Pemecatan ini, maka saya melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Saya melihat bahwa para elit DPP Partai Golkar masih dapat berpikir rasional dan lebih menekankan pada soliditas Partai. Karena Partai Golkar diciptakan bukan sekedar dalam konteks berkaoalisi tapi harus berbasis pada pemikiran membangun Bangsa ke depan," ungkapnya.
Pro-kontra di tubuh Partai Golkar ini pun sudah mulai terlihat. Sebagaimana diberitakan tribunnews.com, pilihan Ical selaku pemegang mandat hasil rapimnas itu tak melulu sesuai harapan sejumlah pengurus DPP, DPD Tingkat I dan II. Mereka pun sudah mengambil aba-aba untuk merapat dan mendukung capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Keberadaan JK selaku tokoh senior Partai Golkar menjadi salah satu penyebabnya.
"Kami akan membentuk tim relawan dan jaringan pemenangan. Tapi, kami juga sedang konsolidasi dengan tim pemenangan Jokowi. Ini perlu waktu. Selain relawan dan jaringan, bahkan ada juga, lumayan banyak, dari pengurus Partai Golkar yang mendukung JK," ujar juru bicara JK, Poempida Hidayatullah.
Poempida yang juga anggota DPR dari Partai Golkar itu mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menginventarisir para pengurus Partai Golkar yang ingin bergabung mendukung pasangan Jokowi-JK.
"Yang mau gabung ada pengurus DPP, DPD Tingkat I dan II dan pengurus organisasi sayap. Pokoknya banyaklah dari pengurus," ujar Poempida. (Ogah)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
