BentengSumbar.com --- Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, DPRD Kota Padang, mendorong lahirnya peraturan wali kota terkait pendidikan gratis, dari mulai dari SD sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion, mengatakan, untuk pendidikan gratis, DPRD akan mendorong lahirnya peraturan wali kota (perwako) dari pempinan daerah yang baru. Selanjutnya dibahas lebih lanjut di tingkat legislator, yakni terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, terutama pendidikan dasar sampai menengah atas.
“DPRD Padang juga akan menjadikan anggaran pendidikan gratis tersebut dibahas secepat mungkin,” kata Muharlion di DPRD Padang, Selasa (6/6).
Ia menambahkan, saat ini untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di kota itu, anggaran yang ditampung pada APBD 2014, baru sekitar Rp45 miliar, sedangkan pengajuan dari dinas terkait mencapai Rp80 miliar.
Anggota DPRD tersebut menjelaskan, pelaksanaan pendidikan gratis, membutuhkan dana yang cukup besar yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Setidaknya butuh Rp400 miliar agar pelaksanaannya efektif, dan tanpa adanya pungutan-pungutan yang memberatkan siswa dalam pelaksanaan,” ujar Ketua Timses Mahyeldi-Emzalmi ini.
Dia menjelaskan, untuk pelaksanaan pendidikan gratis, juga perlu adanya penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar berjalan dengan baik. Muharlion, mengatakan, tujuan melaksanakan kunjungan kerja komisi, memang terkait pendidikan gratis yang diharapkan juga dapat dilaksanakan di Kota Padang dengan baik.
“Terkait hal tersebut, kita juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanggerang dan Kota Bekasi. Di daerah tersebut pelaksanaan sekolah gratis telah berjalan dengan baik, sehingga ada hal-hal positif yang dapat diambil, untuk diterapkan di Kota Padang,” kata Muharlion.
Ia menambahkan, nantinya konsep yang ada didaerah tersebut, akan disesuaikan dengan Kota Padang, sehingga pelaksanaan sekolah gratis akan dapat berjalan semaksimal mungkin didaerah ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion, mengatakan, untuk pendidikan gratis, DPRD akan mendorong lahirnya peraturan wali kota (perwako) dari pempinan daerah yang baru. Selanjutnya dibahas lebih lanjut di tingkat legislator, yakni terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, terutama pendidikan dasar sampai menengah atas.
“DPRD Padang juga akan menjadikan anggaran pendidikan gratis tersebut dibahas secepat mungkin,” kata Muharlion di DPRD Padang, Selasa (6/6).
Ia menambahkan, saat ini untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di kota itu, anggaran yang ditampung pada APBD 2014, baru sekitar Rp45 miliar, sedangkan pengajuan dari dinas terkait mencapai Rp80 miliar.
Anggota DPRD tersebut menjelaskan, pelaksanaan pendidikan gratis, membutuhkan dana yang cukup besar yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Setidaknya butuh Rp400 miliar agar pelaksanaannya efektif, dan tanpa adanya pungutan-pungutan yang memberatkan siswa dalam pelaksanaan,” ujar Ketua Timses Mahyeldi-Emzalmi ini.
Dia menjelaskan, untuk pelaksanaan pendidikan gratis, juga perlu adanya penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar berjalan dengan baik. Muharlion, mengatakan, tujuan melaksanakan kunjungan kerja komisi, memang terkait pendidikan gratis yang diharapkan juga dapat dilaksanakan di Kota Padang dengan baik.
“Terkait hal tersebut, kita juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanggerang dan Kota Bekasi. Di daerah tersebut pelaksanaan sekolah gratis telah berjalan dengan baik, sehingga ada hal-hal positif yang dapat diambil, untuk diterapkan di Kota Padang,” kata Muharlion.
Ia menambahkan, nantinya konsep yang ada didaerah tersebut, akan disesuaikan dengan Kota Padang, sehingga pelaksanaan sekolah gratis akan dapat berjalan semaksimal mungkin didaerah ini.
“Dari sisi anggaran memang kita masih jauh untuk melaksanakan pendidikan gratis secara maksimal. Kalau dihitung, dan belajar dari kunjungan yang dilakukan komisi IV ini, untuk Padang, membutuhkan Rp100 miliar,” jelasnya. (BY)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
