BentengSumbar.com --- Wakil Gubernur Sumatera Barat H Muslim Kasim mengatakan, tingginya angka pengangguran harus menjadi perhatian semua pihak. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim ketika membuka rapat koordinasi konvensi minyak tanah ke LPG dan Tim Koordinasi Penangulangan kemiskinan daerah se Sumbar tahun 2014 di hotel Daima Padang, Kamis Pagi (5/6).
"Permasalahan yang perlu menjadi perhatian kita adalah masalah pengganguran yang meningkat. Kalau kita lihat angka pengangguran tahun 2012 sebesar 6,25% dan kondisi Agustus 2013 meningkat menjadi 6,99%. Ini merupakan imbas dari krisis keuangan global, pemutusan hubungan kerja," ulasnya.
Bertambahnya angka kemiskinan, ungkap Muslim Kasim lagi, terutama bagi daerah yang masyarakatnya tergantung pendapatan pada komoditi ekspor seperti sawit, karet, dan komoditi lainnya, sehingga menurun daya beli masyarakat akibat rendahnya pendapatan, ditambah pula adanya bencana bumi (gempa).
Selain itu, kata Wagub, belum tertatanya program kemiskinan secara lintas sektoral, rendahnya akses masyarakat miskin ke lembaga keuangan, masih terbatasnya keterampilan dan lembaga yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.
"Mengatasi permasalahan itu semua, perlu di carikan solusinya melalui koordinasi dan keterpaduan program dan pelaksanaannya baik kabu/kota, provinsi dan pusat, sehingga program yang kita jalankan tidak tumpang tindih atau jalan sendiri- sendiri," ungkapnya. (rel)
"Permasalahan yang perlu menjadi perhatian kita adalah masalah pengganguran yang meningkat. Kalau kita lihat angka pengangguran tahun 2012 sebesar 6,25% dan kondisi Agustus 2013 meningkat menjadi 6,99%. Ini merupakan imbas dari krisis keuangan global, pemutusan hubungan kerja," ulasnya.
Bertambahnya angka kemiskinan, ungkap Muslim Kasim lagi, terutama bagi daerah yang masyarakatnya tergantung pendapatan pada komoditi ekspor seperti sawit, karet, dan komoditi lainnya, sehingga menurun daya beli masyarakat akibat rendahnya pendapatan, ditambah pula adanya bencana bumi (gempa).
Selain itu, kata Wagub, belum tertatanya program kemiskinan secara lintas sektoral, rendahnya akses masyarakat miskin ke lembaga keuangan, masih terbatasnya keterampilan dan lembaga yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.
"Mengatasi permasalahan itu semua, perlu di carikan solusinya melalui koordinasi dan keterpaduan program dan pelaksanaannya baik kabu/kota, provinsi dan pusat, sehingga program yang kita jalankan tidak tumpang tindih atau jalan sendiri- sendiri," ungkapnya. (rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
