BentengSumbar.com --- Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus Walikota Padang untuk melakukan perbaikan di seratus hari pertama kepemimpinan. Terutama pada 9 SKPD yang yang masuk zona merah dan 4 SKPD zona kuning dari hasil penelitian Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumatera Barat pada 2013 lalu.
Hal ini diungkapkan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai membuka Rapat Evaluasi dan Fasilitasi Standar Pelayanan Publik di lingkugannPemerintah Kota Padang, Rabu (4/6) di Hotel Mercure Padang.
"Indikasi rendahnya pelayanan publik sangat mudah dikenali, yakni dengan masih terdapatnya calo. Masih antipatinya masyarakat untuk berhadapan langsung dengan petugas, tapi lebih meimlih jasa calo atau makelar menjadi tanda ketidakberhasilan satuan kerja menyuguhkan pelayanan publik yang baik," kata Mahyeldi.
Selain itu, lanjutnya, indeks kepuasan masyarakat ataupun penilaian lembaga eksternal juga suatu indikasi yang bisa menjadi ukuran kualitas pelayanan tersebut, seperti hasil penelitian Ombudsman RI baru - baru ini di Pemko Padang.
"Peningkatan kualitas pelayanan tidak melulu soal perubahan perform bersifat hardware, seperti ruang tunggu yang bagus, petugas berpakaian menarik. Akan tetapi aspek yang lebih penting adalah budaya kerja yang dibangun dengan perubahan mindset, perubahan perspektif dan perubahan perilaku dari setiap aparatur," ulas Walikota.
Lebih lanjut Walikota mengatakan, bercermin dari kisah sukses pelayanan di institusi perbankan, asuransi dan sebagainya semestinya mampu diadopsi untuk diterapkan pada satuan kerja masing - masing. Kemudian juga mengambil refrensi dari beberapa penerapan pelayanan publik yang baik di daerah lain, juga tak ada salahnya.
"Untuk itu, saya berharap terhadap satuan kerja agar dapat mengaplikasikan komitmen, gagasan dan ilmu yang didapat untuk mewujudkan pelayanan yang baik di instansi pemerintahan khususnya di lingkungan Pemko Padang,'' ujar Mahyeldi sembari menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya Rapat Evaluasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Padang Swesti Fanloni, selaku penyelenggara kegiatan ini menyebutkan, peserta rapata evaluasi ini dikuti oleh pejabat struktural dari 21 SKPD atau unit kerja yang menjadi pilot project tahun 2014.
"Tujuannya, terwujudnya persepsi yang sama di setiap SKPD tentang standar pelayanan publik dan meingkatnya kemampuan SKPD selaku penyelenggara pelayanan publik, serta terwujudnya kepastian mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (BY/rel)
Hal ini diungkapkan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah usai membuka Rapat Evaluasi dan Fasilitasi Standar Pelayanan Publik di lingkugannPemerintah Kota Padang, Rabu (4/6) di Hotel Mercure Padang.
"Indikasi rendahnya pelayanan publik sangat mudah dikenali, yakni dengan masih terdapatnya calo. Masih antipatinya masyarakat untuk berhadapan langsung dengan petugas, tapi lebih meimlih jasa calo atau makelar menjadi tanda ketidakberhasilan satuan kerja menyuguhkan pelayanan publik yang baik," kata Mahyeldi.
Selain itu, lanjutnya, indeks kepuasan masyarakat ataupun penilaian lembaga eksternal juga suatu indikasi yang bisa menjadi ukuran kualitas pelayanan tersebut, seperti hasil penelitian Ombudsman RI baru - baru ini di Pemko Padang.
"Peningkatan kualitas pelayanan tidak melulu soal perubahan perform bersifat hardware, seperti ruang tunggu yang bagus, petugas berpakaian menarik. Akan tetapi aspek yang lebih penting adalah budaya kerja yang dibangun dengan perubahan mindset, perubahan perspektif dan perubahan perilaku dari setiap aparatur," ulas Walikota.
Lebih lanjut Walikota mengatakan, bercermin dari kisah sukses pelayanan di institusi perbankan, asuransi dan sebagainya semestinya mampu diadopsi untuk diterapkan pada satuan kerja masing - masing. Kemudian juga mengambil refrensi dari beberapa penerapan pelayanan publik yang baik di daerah lain, juga tak ada salahnya.
"Untuk itu, saya berharap terhadap satuan kerja agar dapat mengaplikasikan komitmen, gagasan dan ilmu yang didapat untuk mewujudkan pelayanan yang baik di instansi pemerintahan khususnya di lingkungan Pemko Padang,'' ujar Mahyeldi sembari menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya Rapat Evaluasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Padang Swesti Fanloni, selaku penyelenggara kegiatan ini menyebutkan, peserta rapata evaluasi ini dikuti oleh pejabat struktural dari 21 SKPD atau unit kerja yang menjadi pilot project tahun 2014.
"Tujuannya, terwujudnya persepsi yang sama di setiap SKPD tentang standar pelayanan publik dan meingkatnya kemampuan SKPD selaku penyelenggara pelayanan publik, serta terwujudnya kepastian mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (BY/rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
