 |
| Davip Maldian, Pegamat Sosial Politik STIH YPKMI |
BentengSumbar.com --- Sebagian Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat belum negarawan. Demikian disampaikan Pengamat Sosial dan Politik, Davip Maldian, Rabu (16/7).
Hal itu disampaikan Davip Maldian terkait banyaknya Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota di Sumatera Barat yang terlibat sebagai Ketua Tim Sukses (Timses) salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sebagai Kepala Daerah semestinya mereka mengambil posisi netral atau bermain dibelakang layar.
"Saya termasuk gerah melihat ulah mereka. Sebab, sebagai Kepala Daerah, mestinya mereka mengurus rakyatnya atau daerah yang dia pimpin, bukan malah ikut-ikutan menjadi Ketua Timses. Jika Capres atau Cawapres yang mereka dukung kalah, maka yang menjadi korban bukan dia saja, tetapi seluruh rakyat di daerah ini juga ikut menganggung konsekuensi politik yang mereka ambil," cakapnya.
Menurut Davip, dengan terlibatnya mereka sebagai Ketua Timses, dugaan penggunaan fasilitas negara tak dapat dielakan lagi. Beberapa kasus di daerah lain juga terjadi demikian, dimana Camat diperintahkan mengkondisikan Kepala Desa atau Lurah memenangkan salah satu pasangan Capres dan Cawapres.
"Sebagai Kepala Daerah, seharusnya mereka tak terlibat menjadi Ketua Timses. Kalau mereka orang partai, seharusnya dia meminta kadernya yang lain menjadi Ketua Timses atau Ketua DPD partainya. Itu lebih cantik saya rasa, ketimbang dia sendiri yang terjun," ungkap Davip. (BY)
Hal itu disampaikan Davip Maldian terkait banyaknya Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota di Sumatera Barat yang terlibat sebagai Ketua Tim Sukses (Timses) salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sebagai Kepala Daerah semestinya mereka mengambil posisi netral atau bermain dibelakang layar.
"Saya termasuk gerah melihat ulah mereka. Sebab, sebagai Kepala Daerah, mestinya mereka mengurus rakyatnya atau daerah yang dia pimpin, bukan malah ikut-ikutan menjadi Ketua Timses. Jika Capres atau Cawapres yang mereka dukung kalah, maka yang menjadi korban bukan dia saja, tetapi seluruh rakyat di daerah ini juga ikut menganggung konsekuensi politik yang mereka ambil," cakapnya.
Menurut Davip, dengan terlibatnya mereka sebagai Ketua Timses, dugaan penggunaan fasilitas negara tak dapat dielakan lagi. Beberapa kasus di daerah lain juga terjadi demikian, dimana Camat diperintahkan mengkondisikan Kepala Desa atau Lurah memenangkan salah satu pasangan Capres dan Cawapres.
"Sebagai Kepala Daerah, seharusnya mereka tak terlibat menjadi Ketua Timses. Kalau mereka orang partai, seharusnya dia meminta kadernya yang lain menjadi Ketua Timses atau Ketua DPD partainya. Itu lebih cantik saya rasa, ketimbang dia sendiri yang terjun," ungkap Davip. (BY)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
