 |
| Azwar Siry, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang |
BentengSumbar.com --- DPRD menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas belanja tak terduga sebesar Rp811,250 juta di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Daerah (BPBD dan PK) Padang. Temuan BPK itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap APBD Padang tahun 2013.
Dalam LHP tersebut, BPK menilai kepala BPBD dan Damkar Padang, tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dana tersebut tidak jelas penggunaanya. Anggota Pansus LKPj, Azwar Siry menyatakan ketidakjelasan itu seharusnya tidak terjadi jika dilakukan sesuai dengan protap yang ada. Dia menyampaikan ketegasan dari kepala BPBD dan PK tidak ada sehingga menimbulkan ketidakjelasan dengan jumlah yang cukup besar.
Dalam laporan juga menyinggung soal bantuan sosial diberikan kepada penerima bantuan yang tidak memi liki resiko sosial. Selain itu, belanja hibah juga menjadi temuan. Dalam penjelasannya, bantuan sosial sebesar Rp17,995 miliar dengan realisasi Rp13,147 miliar atau 73,06 persen. Untuk dana hibah mencapai Rp59,615 miliar dengan realisasi Rp40,346 miliar atau 67,68 persen.
Sementara belanja tidak terduga ini sebesar Rp3,7 miliar dengan realisasi Rp2,142 persen atau 57,92 persen. Untuk dana bansos, diduga sebesar Rp713 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, pengajuan Bansos ini dilakukan dengan dua cara yakni melalui SKPD dan langsung ke Walikota Padang. Anggota pansus juga mempertanyakan mengapa harus dua ‘pintu’ dalam penyaluran dana bansos ini.
Sedangkan untuk dana hibah, temuan BPK adalah penerima hibah belum menyampaikan laporan dan surat pertanggungjawaban ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dana hibah yang dinilai bermasalah ini mencapai Rp22,929 miliar.
Sedangkan untuk belanja tak terduga yang belum dipertanggungjawabkan adalah membantu masyarakat korban puting beliung pada 28 September 2013 sebesar Rp155 juta. Lalu, bantuan biaya lauk pauk korban banjir dan air bah di Bungus pada 19 Oktober 2013 sebesar Rp520 juta. Lalu, penanggulangan bencana pada 3 Desember 2013 sebesar Rp136 juta. (BY/rel)
Dalam LHP tersebut, BPK menilai kepala BPBD dan Damkar Padang, tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dana tersebut tidak jelas penggunaanya. Anggota Pansus LKPj, Azwar Siry menyatakan ketidakjelasan itu seharusnya tidak terjadi jika dilakukan sesuai dengan protap yang ada. Dia menyampaikan ketegasan dari kepala BPBD dan PK tidak ada sehingga menimbulkan ketidakjelasan dengan jumlah yang cukup besar.
Dalam laporan juga menyinggung soal bantuan sosial diberikan kepada penerima bantuan yang tidak memi liki resiko sosial. Selain itu, belanja hibah juga menjadi temuan. Dalam penjelasannya, bantuan sosial sebesar Rp17,995 miliar dengan realisasi Rp13,147 miliar atau 73,06 persen. Untuk dana hibah mencapai Rp59,615 miliar dengan realisasi Rp40,346 miliar atau 67,68 persen.
Sementara belanja tidak terduga ini sebesar Rp3,7 miliar dengan realisasi Rp2,142 persen atau 57,92 persen. Untuk dana bansos, diduga sebesar Rp713 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, pengajuan Bansos ini dilakukan dengan dua cara yakni melalui SKPD dan langsung ke Walikota Padang. Anggota pansus juga mempertanyakan mengapa harus dua ‘pintu’ dalam penyaluran dana bansos ini.
Sedangkan untuk dana hibah, temuan BPK adalah penerima hibah belum menyampaikan laporan dan surat pertanggungjawaban ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dana hibah yang dinilai bermasalah ini mencapai Rp22,929 miliar.
Sedangkan untuk belanja tak terduga yang belum dipertanggungjawabkan adalah membantu masyarakat korban puting beliung pada 28 September 2013 sebesar Rp155 juta. Lalu, bantuan biaya lauk pauk korban banjir dan air bah di Bungus pada 19 Oktober 2013 sebesar Rp520 juta. Lalu, penanggulangan bencana pada 3 Desember 2013 sebesar Rp136 juta. (BY/rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
