 |
| Drs. Nasharuddin Pulungan, MHI, Kepala KUA Kuranji. |
BentengSumbar.com --- Seiring dengan pelarangan masuk dan berkembangnya paham atau ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kemudian menjadi Islamic State (IS) di Indonesia oleh pemerintah secara resmi, masing-masing institusi di negeri ini mulai melakukan pemantauan terhadap gerakan ini.
Pemantauan tak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, namun juga institusi terkait, misalnya Kementerian Agama RI. Masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI di lapangan mulai melakukan pendeteksian anggota ISIS di wilayah masing-masing.
Misalnya saja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kuranji Nasharuddin Pulungan, Selasa (5/8), sampai saat ini di wilayah kerjanya belum ada laporan terkait pergerakan ISIS tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan secara maksimal dengan melibatkan penyuluh agama yang terdapat di KUA Kuranji.
"Kita tetap melakukan pemantauan dengan melibatkan penyuluh agama yang ada. Mereka bertugas mengawasi gerak-gerik aktivitas yang dicurigai sebagai kelompok ISIS di daerah kita," ujarnya.
Dikatakannya, gerakan ISIS sangat berbahaya dan dikategorikan sebagai gerakan menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan pengamatan Nasharuddin Pulungan, ada dua hal yang menyebabkan paham ISIS sangat berbahaya bagi ummat Islam di Indonesia.
"Kami melihat mereka suka mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pemikiran dengan mereka. Ini yang pertama, dan tentunya ini tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, ISIS dibiayai untuk berperang oleh beberapa donatur di Arab Saudi. Awalnya dibiayai Amerika dan Zionist Israel," ungkapnya.
Untuk itu, kata Nasharuddin lagi, pihaknya berupaya membendung paham ISIS ini dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. "Para penyuluh agama sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman yang benar itu, karena mereka langsung berhadapan dengan ummat," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah RI telah menyatakan paham ISIS sangat berbahaya dan untuk itu dilarang masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, Senin, (4/8), usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan, Jakarta. (BY)
Pemantauan tak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, namun juga institusi terkait, misalnya Kementerian Agama RI. Masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI di lapangan mulai melakukan pendeteksian anggota ISIS di wilayah masing-masing.
Misalnya saja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kuranji Nasharuddin Pulungan, Selasa (5/8), sampai saat ini di wilayah kerjanya belum ada laporan terkait pergerakan ISIS tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan secara maksimal dengan melibatkan penyuluh agama yang terdapat di KUA Kuranji.
"Kita tetap melakukan pemantauan dengan melibatkan penyuluh agama yang ada. Mereka bertugas mengawasi gerak-gerik aktivitas yang dicurigai sebagai kelompok ISIS di daerah kita," ujarnya.
Dikatakannya, gerakan ISIS sangat berbahaya dan dikategorikan sebagai gerakan menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan pengamatan Nasharuddin Pulungan, ada dua hal yang menyebabkan paham ISIS sangat berbahaya bagi ummat Islam di Indonesia.
"Kami melihat mereka suka mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pemikiran dengan mereka. Ini yang pertama, dan tentunya ini tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, ISIS dibiayai untuk berperang oleh beberapa donatur di Arab Saudi. Awalnya dibiayai Amerika dan Zionist Israel," ungkapnya.
Untuk itu, kata Nasharuddin lagi, pihaknya berupaya membendung paham ISIS ini dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. "Para penyuluh agama sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman yang benar itu, karena mereka langsung berhadapan dengan ummat," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah RI telah menyatakan paham ISIS sangat berbahaya dan untuk itu dilarang masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, Senin, (4/8), usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan, Jakarta. (BY)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
