 |
| Muharlion, Ketua F-PKS DPRD Kota Padang. |
BentengSumbar.com --- Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Muharlion mendesak Dinas Pendidikan Kota Padang menuntaskan pendataan aset yang ada di dinas tersebut. Menurut Muharlion, persoalan aset Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan persoalan lama yang belum tuntas sampai sekarang.
"Persoalan aset ini sudah berlarut-larut yang tidak jelas penyelesaiannya dari dulu. Dengan Kepala Dinas Pendidikan yang baru, kita harap dapat menyelesaikan persoalan ini, sehingga jelas keberadaan aset tersebut, jelas statusnya, termasuk di dalam lembaran aset daerah. Kita mendorong Dinas Pendidikan segara menyelesaikan persoalan ini, harus jelas siapa yang bertanggungjawab," tegas Muharlion, Selasa (31/3/2015) kepada www.bentengsumbar.com di ruangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Padang.
Dikatakan Muharlion, sidak yang dilakukan Walikota Mahyeldi Ansharullah merupakan suatu kewajaran, termasuk warning kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi. Tujuannya adalah untuk menuntaskan persoalan aset tersebut, dan menegakan wibawa walikota.
"Kita memahami tugas Dinas Pendidikan tersebut berat, di satu sisi mereka membangun, dan disatu sisi mereka harus melakukan pendataan aset yang sudah ada. Untuk itu, kita harus memberikan kesempatan kepada Habibul Fuadi dan jajaran pejabat teras dinas yang rata-rata baru semua. Warning walikota itu biasa, tak hanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, tetapi juga Kepala SKPD lainnya," cakapnya.
Muharlion menyarankan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk bekerjasama dengan Lurah dan Camat dalam mendata aset mereka. Sebab, yang tahu wilayah dimana aset tersebut berada adalah Lurah dan Camat. Lagian, Lurah dan Camat disegani oleh warga, disamping mereka memahami status tanah lokasi aset tersebut berada. (by)
"Persoalan aset ini sudah berlarut-larut yang tidak jelas penyelesaiannya dari dulu. Dengan Kepala Dinas Pendidikan yang baru, kita harap dapat menyelesaikan persoalan ini, sehingga jelas keberadaan aset tersebut, jelas statusnya, termasuk di dalam lembaran aset daerah. Kita mendorong Dinas Pendidikan segara menyelesaikan persoalan ini, harus jelas siapa yang bertanggungjawab," tegas Muharlion, Selasa (31/3/2015) kepada www.bentengsumbar.com di ruangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Padang.
Dikatakan Muharlion, sidak yang dilakukan Walikota Mahyeldi Ansharullah merupakan suatu kewajaran, termasuk warning kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi. Tujuannya adalah untuk menuntaskan persoalan aset tersebut, dan menegakan wibawa walikota.
"Kita memahami tugas Dinas Pendidikan tersebut berat, di satu sisi mereka membangun, dan disatu sisi mereka harus melakukan pendataan aset yang sudah ada. Untuk itu, kita harus memberikan kesempatan kepada Habibul Fuadi dan jajaran pejabat teras dinas yang rata-rata baru semua. Warning walikota itu biasa, tak hanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, tetapi juga Kepala SKPD lainnya," cakapnya.
Muharlion menyarankan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk bekerjasama dengan Lurah dan Camat dalam mendata aset mereka. Sebab, yang tahu wilayah dimana aset tersebut berada adalah Lurah dan Camat. Lagian, Lurah dan Camat disegani oleh warga, disamping mereka memahami status tanah lokasi aset tersebut berada. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
