 |
| Haryono Suyono Puji Perhatian Wako Padang Terhadap Kesos. |
BentengSumbar.com --- Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Prof. Dr. Haryono Suyono mengapresiasi Pemerintah Kota Padang yang telah menghasilkan Perda Disabilitas yang mendorong untuk terpenuhinya kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Menurutnya, Perda tersebut suatu langkah maju yang seiring dengan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional yang jadi salah satu program yang dicanangkan (DNIKS).
"Meskipun belum setahun pimpin Padang, tetapi Walikota bersama DPRD sudah menghasilkan Perda untuk melaksanakan GAUN. Ini menakjubkan," kata Haryono Suyono saat menutup Rapat Kerja dan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Ahad (19/4) malam.
Haryono menambahkan, Pemerintah Kota Padang bisa menjadi contoh karena paling besar memberikan perhatian terhadap kesejahteraan sosial terutama bagi penyandang disabilitas. Namun di tingkat nasional, Sumatera Barat merupakan provinsi yang paling besar membawa kesejahteraan ke desa, disamping beberapa daerah lain yang melaksanakan kegiatan hampir serupa.
"Jadi, sejak Raker di Surabaya dua tahun lalu, kita tidak saja bicara tentang konsep tetapi telah membawa kesejahteraan sampai desa dalam berbagai kegiatan," kata Haryono.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat era Presiden Soeharto ini juga mengaku lega terhadap pengakuan yang diberikan Menteri Sosial RI Kofifah Indar Parawangsa terhadap DNIKS sebagai satu - satunya organisasi koordinasi untuk lembaga - lembaga sosial nasional. Pengakuan itu juga diikuti dengan menandatangani Letter of Intens (LoI).
"Terlebih Mensos telah berjanji akan mengusahakan mendorong penerbitan Perpres terkait hambatan yang dihadapi DNIKS," ungkapnya.
Kesulitan tersebut, disebutkan Haryono , karena aturan - aturan yang makin kaku terkait kegiatan sosial, seperti dihapuskannya bantuan sosial (Bansos) dan di beberapa daerah tak bisa disalurkannya Bansos.
"Mudah - mudahan ke depan ada petunjuk Perpres yang dapat kita laksanakan agar memudahkan untuk pelaksanaan kegiatan - kegiatan sosial," imbuhnya.
Dalam acara penutupan KNKS yang dihadiri Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar, Nevi Irwan Prayitno serta Ketua LKKS dari kabupaten/ kota tersebut, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah berharap hasil konfrensi akan membawa peningkatan kesejahteraan yang luas di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan deklarasi pengukuhan kawasan peduli disabilitas atau ramah disabilitas. Menyusul disahkannya Perda tentang Tata Bangunan yang mengakomodir kebutuhan disabilitas.
"Dengan adanya Perda itu, gerak langkah pembangunan di Kota Padang ke depan akan betul - betul memperhatikan fasilitas yang ramah disabilitas," imbuh Wako. (du)
"Meskipun belum setahun pimpin Padang, tetapi Walikota bersama DPRD sudah menghasilkan Perda untuk melaksanakan GAUN. Ini menakjubkan," kata Haryono Suyono saat menutup Rapat Kerja dan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Ahad (19/4) malam.
Haryono menambahkan, Pemerintah Kota Padang bisa menjadi contoh karena paling besar memberikan perhatian terhadap kesejahteraan sosial terutama bagi penyandang disabilitas. Namun di tingkat nasional, Sumatera Barat merupakan provinsi yang paling besar membawa kesejahteraan ke desa, disamping beberapa daerah lain yang melaksanakan kegiatan hampir serupa.
"Jadi, sejak Raker di Surabaya dua tahun lalu, kita tidak saja bicara tentang konsep tetapi telah membawa kesejahteraan sampai desa dalam berbagai kegiatan," kata Haryono.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat era Presiden Soeharto ini juga mengaku lega terhadap pengakuan yang diberikan Menteri Sosial RI Kofifah Indar Parawangsa terhadap DNIKS sebagai satu - satunya organisasi koordinasi untuk lembaga - lembaga sosial nasional. Pengakuan itu juga diikuti dengan menandatangani Letter of Intens (LoI).
"Terlebih Mensos telah berjanji akan mengusahakan mendorong penerbitan Perpres terkait hambatan yang dihadapi DNIKS," ungkapnya.
Kesulitan tersebut, disebutkan Haryono , karena aturan - aturan yang makin kaku terkait kegiatan sosial, seperti dihapuskannya bantuan sosial (Bansos) dan di beberapa daerah tak bisa disalurkannya Bansos.
"Mudah - mudahan ke depan ada petunjuk Perpres yang dapat kita laksanakan agar memudahkan untuk pelaksanaan kegiatan - kegiatan sosial," imbuhnya.
Dalam acara penutupan KNKS yang dihadiri Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar, Nevi Irwan Prayitno serta Ketua LKKS dari kabupaten/ kota tersebut, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah berharap hasil konfrensi akan membawa peningkatan kesejahteraan yang luas di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan deklarasi pengukuhan kawasan peduli disabilitas atau ramah disabilitas. Menyusul disahkannya Perda tentang Tata Bangunan yang mengakomodir kebutuhan disabilitas.
"Dengan adanya Perda itu, gerak langkah pembangunan di Kota Padang ke depan akan betul - betul memperhatikan fasilitas yang ramah disabilitas," imbuh Wako. (du)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
