 |
| Ket: Pendaftaran Syamsu Rahim, Balogub Sumbar ke Partai Gerindra. |
ERA pilkada sudah memasuki satu dekade usia perjalanannya. Walhasil sudah banyak juga dampak-dampak yang diberikan oleh Pilkada itu sendiri. Khususnya di Kota Padang dan Sumatera Barat, Pilkada menghasilkan pemimpin-pemimpin yang multi karakter dan multitalenta pula.
Pilkada di Sumatera Barat diawali dengan keberhasilan Gamawan Fauzi menjadi Gubernur Sumatera Barat yang kemudian berlanjut menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di periode kedua kepemimpinan Presiden SBY. Di tingkat kota, Pilkada juga menghasilkan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang dengan masa jabatan dua periode yang juga bisa dikatakan fenomenal.
Berbeda dengan Gamawan Fauzi saat menjadi Gubernur yang mengedepankan soft power and approach, Fauzi Bahar justru terkenal sebagai Walikota yang memiliki quick response dan quick action. Dengan kepemimpinan yang serba quick alias cepat itu, tidak jarang menghadirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat apalagi di kalangan lawan politik.
Sebagai sesama tokoh politik, keduanya juga memiliki pendekatan yang berbeda. Gamawan Fauzi dikenal sebagai media darling dan juga politisi yang sangat dingin. Fauzi Bahar ? Banyak tindakan sekaligus banyak kontroversi yang dihadirkan oleh oposisi. Tidak lagi menyerang kebijakan, namun Fauzi Bahar cenderung diserang sebagai pribadi individu. Namun, di atas semua kekurangan mereka berdua, Fauzi Bahar maupun Gamawan Fauzi memiliki sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Bisa dikatakan mereka mengaplikasikan politik pemerintahan yang baik.
Pasca berakhirnya jabatan mereka berdua tidak ada lagi pemimpin yang memiliki karakter yang menyerupai mereka bahkan mungkin kemampuan seperti mereka berdua. Gamawan Fauzi dengan semua kecintaan media kepadanya pada saat itu berhasil meneruskan tongkat estafet pembangunan yang sebelumnya diserahkan oleh Zainal Bakar. Tidak kurang pembangunan Bandara Internasional Minangkabau, pembangunan jalan kelok sembilan, pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat menjadi tonggak perjalanan Gamawan Fauzi selaku Gubernur.
Setelah masa mereka, penyelenggaraan pemerintahan cenderung menjadi sebuah pemerintahan politik. Kepala daerah lebih menempatkan diri mereka sebagai seorang politisi dibandingkan sebagai seorang Kepala Daerah yang seharusnya mengayomi dan menyelenggarakan pemerintahan. Mereka lebih dominan sebagai kepala/ketua partai dibandingkan menjadi Bapak bagi semua warga mereka.
Saya pribadi tidak bisa menyalahkan Pilkada, karena itu akan bertentangan dengan UU Otonomi Daerah yang menjadi pasal titipan ketika IMF “menyelamatkan” Indonesia pada tahun 1998. Namun jika kiranya terdapat hidden agenda yang disematkan dalam memberlakukan pilkada tersebut, agaknya hidden agenda tersebut sudah berjalan dan berada dalam track yang benar. Berapa banyak kepala daerah hasil pilkada yang mampu membawa daerah yang mereka pimpin menjadi lebih baik ? berapa banyak yang akhirnya terlibat kasus hukum dan justru membawa daerah yang dipimpinnya jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran.
Memang terlalu subjektif jika saya mengatakan bahwa pilkada adalah sebuah kemunduran bagi pemerintahan Republik Indonesia, namun berapa banyak Walikota yang memiliki kreatifitas dan kualitas seperti Ibu Risma di Surabaya dan Ridwan Kamil di Bandung ? Berapa banyak Bupati seperti Bupati yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng ? Tidak banyak.
Lebih lanjut, berapa banyak pasangan calon yang diusung dalam pilkada sanggup bertahan untuk dua periode masa jabatan ? Seperti yang sama-sama kita ketahui banyak dari mereka yang malah berselisih hingga bermusuhan pada semester kedua masa jabatan mereka. Akibatnya adalah, politik menjadi lebih dominan daripada pemerintahan itu sendiri.
Berbeda dengan negara maju, proses politik dan negosiasi politik terjadi antara eksekutif dan legislatif, namun di kampung halaman yang sama-sama kita cintai ini proses politik juga terjadi di internal eksekutif itu sendiri. Lebih buruk lagi proses politik yang tidak pada tempatnya itu juga tidak menggunakan cara-cara yang bermartabat. Sehingga perselisihan politik berkembang menjadi perselisihan pribadi. Dampak dari itu semua, sudah barang tentu akan mendegradasi pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.
Apakah sudah sedemikian langkanya sosok seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Buya Hamka di negara kita ini ? khususnya di Sumatera Barat ini ? Sejarah pernah mencatat perselisihan yang terjadi antara Bung Karno dan Bung Hatta, namun perbedaan politik di antara mereka tidak sampai merusak hubungan silaturrahmi mereka sesama manusia. “Terkadang aku akan berdebat dengan Hatta hingga ingin menggebuknya, namun menghilangkan nama Hatta selaku proklamator bukanlah tindakan ksatria”. Kenyataannya Bung Hatta pun masih menangis ketika menjenguk kawan sekaligus lawan debatnya itu di akhir masa hidupnya.
Buya Hamka yang bahkan pernah dipenjarakan oleh Soekarno akibat perbedaan pandangan politiknya, namun ketika ajal sang proklamator menjelang, waiatnya justru sangat mencengangkan, menunjukan sebuah sikap ksatria yang luar biasa. Beliau ingin Buya Hamka yang menjadi Imam Shalat jenazah. Buya Hamka pun menunjukan kebesaran hati dan sikap yang sangat gentleman dengan bersedia menjadi Imam shalat jenazah bagi lawan politiknya itu. Tidak berbeda dengan M. Natsir, Buya Hamka pun kembali mendampingi lawan politiknya itu menjelang ajal menjemput. Mereka adalah sosok-sosok yang menjadi tiang berdirinya bangsa yang besar ini. Mereka berbeda pandangan ? Ya ! Mereka berperang ? Ya ! Namun mereka berperang layaknya lelaki yang memiliki kehormatan. Mereka berperang dalam keadaan yang sangat jujur !
Pilkada di Sumatera Barat diawali dengan keberhasilan Gamawan Fauzi menjadi Gubernur Sumatera Barat yang kemudian berlanjut menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di periode kedua kepemimpinan Presiden SBY. Di tingkat kota, Pilkada juga menghasilkan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang dengan masa jabatan dua periode yang juga bisa dikatakan fenomenal.
Berbeda dengan Gamawan Fauzi saat menjadi Gubernur yang mengedepankan soft power and approach, Fauzi Bahar justru terkenal sebagai Walikota yang memiliki quick response dan quick action. Dengan kepemimpinan yang serba quick alias cepat itu, tidak jarang menghadirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat apalagi di kalangan lawan politik.
Sebagai sesama tokoh politik, keduanya juga memiliki pendekatan yang berbeda. Gamawan Fauzi dikenal sebagai media darling dan juga politisi yang sangat dingin. Fauzi Bahar ? Banyak tindakan sekaligus banyak kontroversi yang dihadirkan oleh oposisi. Tidak lagi menyerang kebijakan, namun Fauzi Bahar cenderung diserang sebagai pribadi individu. Namun, di atas semua kekurangan mereka berdua, Fauzi Bahar maupun Gamawan Fauzi memiliki sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Bisa dikatakan mereka mengaplikasikan politik pemerintahan yang baik.
Pasca berakhirnya jabatan mereka berdua tidak ada lagi pemimpin yang memiliki karakter yang menyerupai mereka bahkan mungkin kemampuan seperti mereka berdua. Gamawan Fauzi dengan semua kecintaan media kepadanya pada saat itu berhasil meneruskan tongkat estafet pembangunan yang sebelumnya diserahkan oleh Zainal Bakar. Tidak kurang pembangunan Bandara Internasional Minangkabau, pembangunan jalan kelok sembilan, pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat menjadi tonggak perjalanan Gamawan Fauzi selaku Gubernur.
Setelah masa mereka, penyelenggaraan pemerintahan cenderung menjadi sebuah pemerintahan politik. Kepala daerah lebih menempatkan diri mereka sebagai seorang politisi dibandingkan sebagai seorang Kepala Daerah yang seharusnya mengayomi dan menyelenggarakan pemerintahan. Mereka lebih dominan sebagai kepala/ketua partai dibandingkan menjadi Bapak bagi semua warga mereka.
Saya pribadi tidak bisa menyalahkan Pilkada, karena itu akan bertentangan dengan UU Otonomi Daerah yang menjadi pasal titipan ketika IMF “menyelamatkan” Indonesia pada tahun 1998. Namun jika kiranya terdapat hidden agenda yang disematkan dalam memberlakukan pilkada tersebut, agaknya hidden agenda tersebut sudah berjalan dan berada dalam track yang benar. Berapa banyak kepala daerah hasil pilkada yang mampu membawa daerah yang mereka pimpin menjadi lebih baik ? berapa banyak yang akhirnya terlibat kasus hukum dan justru membawa daerah yang dipimpinnya jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran.
Memang terlalu subjektif jika saya mengatakan bahwa pilkada adalah sebuah kemunduran bagi pemerintahan Republik Indonesia, namun berapa banyak Walikota yang memiliki kreatifitas dan kualitas seperti Ibu Risma di Surabaya dan Ridwan Kamil di Bandung ? Berapa banyak Bupati seperti Bupati yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng ? Tidak banyak.
Lebih lanjut, berapa banyak pasangan calon yang diusung dalam pilkada sanggup bertahan untuk dua periode masa jabatan ? Seperti yang sama-sama kita ketahui banyak dari mereka yang malah berselisih hingga bermusuhan pada semester kedua masa jabatan mereka. Akibatnya adalah, politik menjadi lebih dominan daripada pemerintahan itu sendiri.
Berbeda dengan negara maju, proses politik dan negosiasi politik terjadi antara eksekutif dan legislatif, namun di kampung halaman yang sama-sama kita cintai ini proses politik juga terjadi di internal eksekutif itu sendiri. Lebih buruk lagi proses politik yang tidak pada tempatnya itu juga tidak menggunakan cara-cara yang bermartabat. Sehingga perselisihan politik berkembang menjadi perselisihan pribadi. Dampak dari itu semua, sudah barang tentu akan mendegradasi pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.
Apakah sudah sedemikian langkanya sosok seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Buya Hamka di negara kita ini ? khususnya di Sumatera Barat ini ? Sejarah pernah mencatat perselisihan yang terjadi antara Bung Karno dan Bung Hatta, namun perbedaan politik di antara mereka tidak sampai merusak hubungan silaturrahmi mereka sesama manusia. “Terkadang aku akan berdebat dengan Hatta hingga ingin menggebuknya, namun menghilangkan nama Hatta selaku proklamator bukanlah tindakan ksatria”. Kenyataannya Bung Hatta pun masih menangis ketika menjenguk kawan sekaligus lawan debatnya itu di akhir masa hidupnya.
Buya Hamka yang bahkan pernah dipenjarakan oleh Soekarno akibat perbedaan pandangan politiknya, namun ketika ajal sang proklamator menjelang, waiatnya justru sangat mencengangkan, menunjukan sebuah sikap ksatria yang luar biasa. Beliau ingin Buya Hamka yang menjadi Imam Shalat jenazah. Buya Hamka pun menunjukan kebesaran hati dan sikap yang sangat gentleman dengan bersedia menjadi Imam shalat jenazah bagi lawan politiknya itu. Tidak berbeda dengan M. Natsir, Buya Hamka pun kembali mendampingi lawan politiknya itu menjelang ajal menjemput. Mereka adalah sosok-sosok yang menjadi tiang berdirinya bangsa yang besar ini. Mereka berbeda pandangan ? Ya ! Mereka berperang ? Ya ! Namun mereka berperang layaknya lelaki yang memiliki kehormatan. Mereka berperang dalam keadaan yang sangat jujur !
Kenapa pemimpin sekarang begitu sulit untuk mencontoh mereka ? Mereka pun juga politisi, juga pemimpin. Semoga pemimpin ke depan akan mengambil keteladan dari beliau-beliau, tidak saja meneladani mereka sebagai pemimpin, namun sederhanya teladanilah mereka sebagai lelaki !!!
Oleh: Tommy TRD, S.STP, Pamong Muda Kota Padang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
