Tingkatkan PAD, Komisi III DPRD Kota Padang Kunjungi Kota Cilegon dan Kementerian Perhubungan RI

H Erisman Chaniago, Ketua DPRD Kota Padang. 

BentengSumbar.com --- Komisi III DPRD Kota Padang kembali melakukan kunjungan komisi, dari tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2015. Kali ini, kunjungan dilakukan ke Kota Cilegon dan Kementerian Perhubungan RI. Di Kota Cilegon, Komisi III DPRD Kota Padang mengunjungi Dinas Pengeloaan dan Penataan Keuangan Daerah (PPKD) dan DPRD Kota Cilegon. Sedangkan di Kementerian Perhubungan RI, Komisi III DPRD Kota Padang mengunjungi Dirjen Transportasi Darat.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Yandri Hanafi, Selasa (6/7/2015), dipilihnya kedua lokasi ini karena banyak hal yang akan dipelajari, terutama berkenaan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Padang di sektor perhubungan laut, retribusi perkapalan, penambahan jumlah armada Trans Padang, cara memperoleh dana pusat untuk perencanaan pembangunan jalan darat untuk mengurai kemacetan di Kota Padang, retribusi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelolaan rusunawa. 

Asrizal, Wkl Ketua DPRD Kota Padang dan Koordinator Komisi III. 

"Alhamdulillah, melalui kunjungan kerja kali ini, kita memperoleh gambaran yang jelas tentang itu semua. Tentu perlu penyesuaian untuk daerah kita. Tapi yang jelas, kita sudah punya gambaran, terutama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015," ujar mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Padang ini.

Dikatakannya, Kota Cilegon denga luas lebih kurang 175,5 km2 dengan jumlah penduduk 398.304 jiwa memiliki PAD Rp511,6 Milyar. Sementara Kota Padang PAD-nya hanya Rp398.000 Milyar. Padahal jumlah penduduk Kota Padang lebih besar dari Kota Cilegon. Potensi yang dimiliki Kota Padang juga tidak kalah dari Kota Cilegon.

Ali Basar, Sekretaris DPRD Kota Padang. 

"Di Kota Cilegon, mereka banyak mengandalkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari industri, disamping PBB. Kita di Kota Padang, walau fokus kepada pendidikan dan pariwisata, sudah semestinya juga berpikir uutuk industri, karena sudah ada kawasan Padang Industrial Park Koto Tangah dan kawasan industri serta pergudangan di sepanjang By Pass. Disamping untuk memajukan kota, degan mendatangkan investor, itu juga dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran," ujar calon kuat Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Padang ini.

Dikatakan Yandri, kunjungan ke Dirjen Transportasi Darat Kemenhub RI bertujuan untuk mendapat informasi tentang kebijakan pemerintah berkenaan dengan tranportasi massal. Di Kota Padang, untuk mengurangi kemacetan diperlukan juga jalan layang di kawasan Lubuk Buaya dan Bandar Buat serta ruas jalan lainnya yang sering mengalami kemacetan. Disamping perlu pemecahan konsentrasi kemacetan, sehingga kemacetan tidak terjadi di satu atau dua tempat. Dengan dipecahnya konsentrasi kemacetan ini, maka kendaraan tidak lagi terpuasat pada satu atau dua ruas jalan. 

Yandri Hanafi, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang H Erisman Chaniago mengharapkan, kunjungan yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Padang ke Kota Cilegon dan Dirjen Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI betul-betul bermanfaat bagi kemajuan daerah ini. Hal ini akan terlihat nantinya melalui aplikasi kunjungan tersebut terhadap penyusunan kebijakan bagi Kota Padang, sebagaimana tujuan kunjungan tersebut dilakukan.

"Kita tentu berharap, kunjungan tersebut dapat diaplikasikan nantinya dalam bentuk lahirnya kebijakan dalam pembangunan Kota Padang ke depannya. Semuanya tentu bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Sebab, jika PAD dapat ditingkatkan di segala sektor, maka pembangunan di kota ini akan dapat berjalan dengan baik karena didanai dengan dana yang memadai. Dan jika pembangunan jalan, maka kesejahteraan masyarakat otomatis akan dapat diwujudkan," jelas calon Kuat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang ini, Selasa (6/7/2015). 

Helmi Moesim, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Padang. 

Senada dengan itu, Sekretaris DPRD Kota Padang Ali Basar, Selasa (6/7/2015), mengatakan, dipilihnya Kota Cilegon dan Dirjen Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI melalui berbagai pertimbangan. Sebab, penentuan lokasi kunjungan didasarkan kepada berbagai indikator, salah satunya adalah keberhasilan daerah yang dikunjungi terhadap pembahasan yang dilakukan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Kota Padang juga mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Usman Ismail mengaku banyak hal yang dapat dipelajari dari kunjungan kali ini terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Padang. Apatah lagi di Kota Padang, masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. 

Iswanto Kwara, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang. 

"Dari kunjungan tersebut, kita berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Retribusi Jasa Kepelabuhanan. Di Kota Cilegon mereka sudah punya Perda semacam ini, yaitu Perda Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan dan Perda Nomor: 13 tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal. Kita di Padang juga punya pelabuhan seperti Teluk Bayur, tentunya kita juga akan membuat perda semacam ini karena akan mendatangkan PAD bagi daerah kita," ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang ini, Selasa (6/7/2015).

Menurut Usman Ismail, pada kunjungan di Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Komisi III DPRD Kota Padang mengusulkan penambahan armada Trans Padang. Usulan penambahan sekitar 15 unit lagi untuk koridor satu. Apalagi nantinya Trans Padang akan terdiri dari tiga koridor, sehingga penambahan tersebut sangat diperlukan.

Saling Tukar Cindera Mata Dengan DPRD Kota Cilegon. 

Muzni Zen, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra menambahkan, dipilihnya Kota Cilegon sebagai lokasi kunjungan, karena Kota Cilegon sudah selesai melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2015. Bagi Muzni Zen yang menarik pada kunungan kali ini adalah tentang pengelolaan Rusunawa. Di Kota Cilegon, pengelolaan Rusunawa diserahkan kepada Yayasan.

"Dengan diserahkannya pengelolaan Rusunawa kepada Yayasan, Pemerintah Kota Cilegon tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan. Bahan mereka mendapatkan keuntungan dari Rusunawa tersebut. Ada pemasukan untuk APBD mereka. Dibanding dengan Kota Padang, pengelolaan Rusunawa kita selalu mengalami kerugian dan tidak ada pemasukan bagi APBD. Tentu ini patut kita contoh dari Kota Cilegon," tegasnya, Selasa (6/7/2015). 

Diterima di DPPKD Kota Cilegon. 

Muzni Zen juga mengatakan, Pemerintah Kota Padang juga perlu melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembuatan perencanaan jalan. Sebab, dana tersebut ada di pusat dan hanya perlu kepiawaian Pemko Padang dalam menggait dana tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim mengatakan, dari kunjungan Komisi III DPRD Kota Padang ke Kota Cilegon dan Kementerian Perhubungan RI, banyak informasi yang diperoleh anggota dewan dan SKPD terkait tentang kebijakan di daerah tersebut. Namun, perlu kajian yang mendalam untuk penerapannya di Kota Padang.

"Jika banyak manfaat dan keuntungannya, kenapa tidak kita terapkan. Kita di DPRD tentu akan berusaha mendorong Pemko Padang untuk menerapkannya. Tentunya dengan membuat payung hukum yang jelas tentang itu," ungkap politisi Partai Golkar ini, Selasa (6/7/2015). 

Foto Bersama Usai Diterima Dirjen Transportasi Darat Kemenhub RI. 

Kunjungan Komisi III DPRD Kota Padang ke Kota Cilegon dan Kementerian Perhubungan RI dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi III yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal (Fraksi PAN), dan Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Yandri Hanafi (Fraksi PAN). Anggota Komisi III DPRD Kota Padang yang ikut serta dalam rombongan adalah Helmi Moesim (Wakil Ketua/Fraksi Golkar), Iswanto Kwara (Sekretaris/Fraksi Perjuangan Bangsa), Yendril (Ketua Fraksi Hanura), Muzni Zen (Sekretaris Fraksi Partai Gerindra), Delma Putra (Fraksi Partai Gerindra), Junaidi Hendri (Fraksi PKS), Amrizal Hadi (Fraksi Partai NasDem), dan Jumadi (Ketua Fraksi Partai Golkar). Kepala SKPD yang mendampingi  kunjungan kali ini adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang Rudi Rinaldy, dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Afrizal BR. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News