 |
| H Yendril, Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Padang. |
BentengSumbar.com --- Sebagai Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Padang Yendril mengatakan dengan adanya penambahan anggaran untuk gaji pegawai kontrak maupun pegawai honorer semestinya harus dibarengi dengan kinerja yang baik.
“Agar tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi diharapkan untuk data terkait jumlah pegawai kontrak maupun honorer harus valid agar singkron dengan dana anggaran yang dikeluarkan,”ucapnya usai sidang paripurna ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2015 beberapa waktu lalu.
Yendril juga menyampaikan semua SKPD harus segera bergerak cepat melakukan persiapan atau membuat RKA untuk langkah awal melakukan penyerapaan anggaran dalam pelaksanaan program belanja pokok. Apabila SKPD tidak bergerak cepat dalam penyerapan anggaran maka akan terjadi Silpa yang cukup besar.
Kemudian agar nantinya terlaksana pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan berpedoman kepada peraturan yang ada, maka diminta SKPD-SKPD berkaitan tentang PAD harus berkomitmen dan serius dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD). SKPD tersebut harus menyepakati dan memutuskan kemampuan pada SKPD bersangkutan agar nantinya dapat mencapai keberhasilan yang maksima. (by)
“Agar tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi diharapkan untuk data terkait jumlah pegawai kontrak maupun honorer harus valid agar singkron dengan dana anggaran yang dikeluarkan,”ucapnya usai sidang paripurna ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2015 beberapa waktu lalu.
Yendril juga menyampaikan semua SKPD harus segera bergerak cepat melakukan persiapan atau membuat RKA untuk langkah awal melakukan penyerapaan anggaran dalam pelaksanaan program belanja pokok. Apabila SKPD tidak bergerak cepat dalam penyerapan anggaran maka akan terjadi Silpa yang cukup besar.
Kemudian agar nantinya terlaksana pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan berpedoman kepada peraturan yang ada, maka diminta SKPD-SKPD berkaitan tentang PAD harus berkomitmen dan serius dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD). SKPD tersebut harus menyepakati dan memutuskan kemampuan pada SKPD bersangkutan agar nantinya dapat mencapai keberhasilan yang maksima. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
