Persepsi Negetif yang Sengaja Dibangun

POINT kelima yang menyebabkan Syamsu Rahim lebih memilih mendukung pasangan Muslim Kasim - Fauzi Bahar adalah Irwan Prayitno membuat hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menjadi tidak baik. Jadi, jika Ia duduk kembali menjadi gubernur, maka bisa  memungkinkan anggaran Sumatera Barat hanya tertampung dalam kerangka normatif saja, tidak bisa mendapatkan lebih untuk pembangunan Sumatera Barat kedepannya.

Siapa pun yang membaca alasan Syamsu Rahim ini, akan tertawa keheranan. Betapa tidak, ironis saja, sebagai mantan Walikota Solok dan Bupati Solok, pamong senior ini mengungkapkan persepsi dan prasangka yang berlebihan. Apatah lagi, dalam memperjuangkan anggaran APBN untuk daerah tak hanya menjadi tanggungjawab seorang kepala daerah, tetapi anggota DPR RI yang berasal dari daerah tersebut.

Dan secara logika dan fakta, Irwan Gusman sebagai Ketua DPD RI dan anggota DPD RI lainnya asal Sumatera Barat tentu juga punya andil besar dan cara tersendiri membawa dana APBN tersebut ke Sumatera Barat. Publik Sumatera Barat tahu, kalau hubungan antara Irwan Prayitno dan Irman Gusman selama ini terbilang harmonis dan saling dukung mendukung untuk membangun Sumatera Barat.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” (Al-Hujurat ayat 12).

Menurut Syahrial Aziz dari LSM Mamak Ranah Minang dalam sebuah diskusi dengan penulis, tudingan semacam ini merupakan persepsi dan prasangka negetif yang sengaja dibangun oleh lawan-lawan politik Irwan Prayitno. Tujuannya semata-mata adalah untuk menjatuhkan Irwan Prayitno secara politis, dan mencoba mengangkat pamor pasangan calon gubernur tertentu yang dianjungkan oleh orang-orang yang membangun persepsi dan prasangka negetif tersebut. 

Tapi mereka lupa, ujar Syahrial Aziz lagi, kalau Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertanggungjawab penuh kepada daerah-daerah yang merupakan bagian dari NKRI, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi jatah daerah, tentu disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Andil dan peran anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Barat sangat besar dalam memperjuangkan 'kue' pembangunan untuk daerah ini. Jika "kue" pembangunan itu kecil, maka wakil rakyat asal Sumatera Barat perlu dipertanyakan kinerja mereka memperjuangkan angggaran untuk Sumatera Barat.

Syahrial Aziz pun menyarankan kepada Syamsu Rahim selaku Ketua Tim Pemenangan Muslim Kasim - Fauzi Bahar agar jangan seperti robot yang remotnya ada pada orang lain yang berseberangan secara politik dengan Irwan Prayitno. Alangkah baiknya, jika Syamsu Rahim membangun persepsi positif terhadap calon yang didukungnya, ketimbang membangun persepsi negetif terhadap Irwan Prayitno. 

“Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR Bukhari - Muslim).

Perlu diingat, Presiden Joko Widodo adalah seorang negarawan yang tidak mungkin membeda-bedakan daerah yang termasuk dalam lingkup NKRI. Dan ini dirasakan sendiri oleh Irwan Prayitno sewaktu menjadi Gubernur Sumatera Barat, walau di Sumatera Barat Jokowi - JK mendapat 22 persen suara dalam pilpres kemaren, tetapi anggaran APBN untuk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Publik Sumatera Barat bisa bertanya langsung kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait soal penambahan anggaran APBN ini. Misalnya Kepala Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Dinas Pekerbunan, dan SKPD lainnya untuk mengetahui kebenarannya dan tidak terpengaruh dengan persepsi negetif yang sengaja dibangun dan dihembuskan dalam pilkada Gubernur Sumatera Barat 2015 ini.

Buktinya, pada saat Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 untuk Sumatera Barat kepada Irwan Prayitno selaku gubernur di Istana Negara Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015. Dibandingkan tahun 2014, tahun 2015 DIPA Sumbar mengalami peningkatan drastis. Tahun 2014 DIPA Sumbar hanya Rp 9,127 triliun, sedangkan tahun 2015 DIPA Sumbar sebesar Rp 17,216 triliun.

Untuk  Sumbar rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp 17, 216 triliun. Sedangkan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2015 bagi Sumbar adalah Rp 2,182 triliun. Rinciannya, Dana Bagi Hasil Pajak Rp 142,443 miliar, Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 13,543 miliar, DAU Rp 1, 221 triliun DAK Rp 62,731 miliar, serta dana transfer lainnya Rp 742,282 miliar.

Agar tidak terjebak dengan persepsi negetif yang dibangun terhadap Irwan Prayitno, nasehat Khalifah Umar bin Khatab ra ini layak untuk disimak, “Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik.”

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Amin.

Ditulis Oleh :
Zamri Yahya, SHI
Wakil Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kota Padang

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News