BentengSumbar.com --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan "Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gibernur Sumatera Barat", Senin (16/11), bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang. Thema yang diambil kali ini adalah Sosial, Budaya, Pendidikan, dan Agama.
Debat tersebut dihadiri kedua pasang calon, Komisioner KPU, Muspika, Tim Sukses (Timses) kedua paslon dan dipandu oleh seorang moderator yang telah ditunjuk KPU Sumber. Pertanyaan diajukan secara bergantian antara paslon nomor urut 1 Muslim Kasim - Fauzi Bahar dan Irwan Prayitno - Nasrul Abit.
Pertanyaan pertama diajukan kepada pasangan nomor urut 1 Muslim Kasim dan Fauzi Bahar mengenai dihapusnya mata pelajaran lokal Budaya Adat Minangkabau (BAM) dalam kurikulum 2013. Menjawab pertanyaan tersebut, Muslim Kasim menyorot tidak adanya bantuan pemerintah kepada lembaga adat menyebabkan lemahnya peran lembaga tersebut dalam menjaga budaya dan adat Minangkabau. Sedangkan Irwan Prayitno menjawab secara gamblang dengan mengatakan, seorang gubernur punyak hak menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memasukan mata pelajaran BAM ke dalam kurikulum 2013.
Mengenai merosotnya nilai moral dan malu di tengah-tengah masyarakat, Muslim Kasim kembali menyorot minimnya bantuan pemerintah kepada ulama. Senada dengan itu, Fauzi Bahar menceritakan pengalaman selama menjadi Walikota Padang dengan program Asmaul Husna. Menurutnya, tanpa pendanaan, maka tidak mungkin kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Tidak mungkin himbauan saja, tanpa pendanaan.
Sementara itu, Irwan Prayitno lebih menekankan kepada pendidikan karekter. Dengan pendidikan karakter tersebut, anak-anak diperkenalkan nilai-nilai agama dan adat budaya sejak dini. Menurut Nasrul Abit, pendidikan karakter ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik, tanpa partisipasi orang tua dalam memberikan keteladanan dan mengawasi anak-anak sehari-hari.
Ditambahkan Irwan Prayitno, penekanan pendidikan karakter tersebut terletak pada agama, adat budaya, dan nasionalismenya. Ketiganya tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan revolusi metal yang menjadi program pokok Presiden Jokowi yang dijabarkan dalam Nawa Cita. Apatah lagi, fungsi gubernur adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. (by)
Debat tersebut dihadiri kedua pasang calon, Komisioner KPU, Muspika, Tim Sukses (Timses) kedua paslon dan dipandu oleh seorang moderator yang telah ditunjuk KPU Sumber. Pertanyaan diajukan secara bergantian antara paslon nomor urut 1 Muslim Kasim - Fauzi Bahar dan Irwan Prayitno - Nasrul Abit.
Pertanyaan pertama diajukan kepada pasangan nomor urut 1 Muslim Kasim dan Fauzi Bahar mengenai dihapusnya mata pelajaran lokal Budaya Adat Minangkabau (BAM) dalam kurikulum 2013. Menjawab pertanyaan tersebut, Muslim Kasim menyorot tidak adanya bantuan pemerintah kepada lembaga adat menyebabkan lemahnya peran lembaga tersebut dalam menjaga budaya dan adat Minangkabau. Sedangkan Irwan Prayitno menjawab secara gamblang dengan mengatakan, seorang gubernur punyak hak menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memasukan mata pelajaran BAM ke dalam kurikulum 2013.
Mengenai merosotnya nilai moral dan malu di tengah-tengah masyarakat, Muslim Kasim kembali menyorot minimnya bantuan pemerintah kepada ulama. Senada dengan itu, Fauzi Bahar menceritakan pengalaman selama menjadi Walikota Padang dengan program Asmaul Husna. Menurutnya, tanpa pendanaan, maka tidak mungkin kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Tidak mungkin himbauan saja, tanpa pendanaan.
Sementara itu, Irwan Prayitno lebih menekankan kepada pendidikan karekter. Dengan pendidikan karakter tersebut, anak-anak diperkenalkan nilai-nilai agama dan adat budaya sejak dini. Menurut Nasrul Abit, pendidikan karakter ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik, tanpa partisipasi orang tua dalam memberikan keteladanan dan mengawasi anak-anak sehari-hari.
Ditambahkan Irwan Prayitno, penekanan pendidikan karakter tersebut terletak pada agama, adat budaya, dan nasionalismenya. Ketiganya tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan revolusi metal yang menjadi program pokok Presiden Jokowi yang dijabarkan dalam Nawa Cita. Apatah lagi, fungsi gubernur adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
