BentengSumbar.com --- Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Pemerintah Kota Padang yang cepat melakukan tindakan penanganan bencana longsor dan banjir bandang yang melanda beberapa kawasan di ibukota Provinsi Sumatera Barat ini pada 11 November lalu. Rombongan komisi VIII yang dipimpin Prof. Hamka Haq juga menyampaikan apresiasi yang sama terhadap Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek yang langsung berkoordinasi dengan pusat terkait bencana di Padang serta beberapa daerah lain di provinsi ini.
Hamka Haq menilai, Pemprov Sumbar dan Pemko Padang telah melakukan langkah-langkah tepat , baik dalam penanganan bencana maupun pasca bencana. “Informasi bencana yang terjadi di Padang dan daerah lain di Sumatera Barat langsung dapat diketahui pusat berkat adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Dengan demikian mendapat tanggapan cepat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penganggaran rehab rekon pasca bencana. Kami di DPR RI juga langsung membahas untuk menyetujuinya,” ujar Hamka Haq saat disambut Gubernur Reydonnyzar dan Walikota Padang Mahyeldi Dt. Marajo di Istana Gubernuran Sumbar dalam rangka kunjungan kerja di Padang, Jumat (20/11).
Rombongan anggota DPR RI Komisi VIII ini juga didampingi Direktur dari BNPB yang memberikan bantuan sebesar Rp. 500 juta untuk rehabilatasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Padang. Yang turut dalam rombongan, selain Hamka Haq terlihat diantaranya Arzeti Bilbina, Agus Suyanto, Dwi Wulandari dan lain-lain.
Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek dalam kesempatan ini memaparkan peta wilayah berpotensi bencana di Sumatera Barat dan antisipasi serta langkah penanganan yang dilakukan. “Semua potensi bencana terdapat di Sumatera Barat. Kita menyikapi dengan kewaspadaan. Disamping menyiapkan agar masyarakat lebih siaga bila terjadi bencana juga dilakukan pencegahan-pencegahan untuk potensi bencana yang bisa diduga,” ujar Donny, sapaan akrab Penjabat Gubernur Sumbar itu.
Terkait banjir bandang dan longsor yang terjadi di Padang pada 11 November lalu, Donny memuji tindakan Walikota Padang yang langsung pulang dari Jakarta dan meninjau lokasi bencana. “Saya apresiasi Walikota Padang yang bertindak cepat,” kata Donny di hadapan rombongan.
Donny menambahkan, tidak Cuma tentang penangan bencana, Walikota mahyeldi sudah banyak menuai keberhasilan dalam berbagai program di Kota Padang. Termasuk penanganan banjir dengan program revitalisasi drainase dan normalisasi sungai. “Begitu pun untuk berbagai kegiatan nasional dan internasional di Padang, Bapak Mahyeldi selalu sukses,” tukuknya.
Sementara Walikota Mahyeldi dengan sedikit tersipu mengungkapkan, semua keberhasilan tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi dan pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahyeldi menyebutkan, bencana banjir dan longsor 11 November lalu melanda 6 kecamatan di Kota Padang. “Terdapat beberapa kerusakan seperti jalan jembatan dan pemukiman warga,” sebutnya.
Untuk rehab rekon infrastruktur yang rusak, normaslisasi sungai, termasuk relokasi warga, menurut Mahyeldi, Kota Padang membutuhkan dana cukup besar dan tidak mungkin dianggarkan dari APBD. “Kita membutuhkan dana sebesar Rp. 45 miliar untuk itu,” ungkap Mahyeldi.
Siangnya, rombongan Komisi VIII didampingi Gubernur dan Walikota bertolak mengunjungi salah satu lokasi longsor di Indarung-Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan. Disini anggota DPR RI melihat sendiri akibat longsor yang sempat menimbun satu rumah warga. Satu unit ekskavator di lokasi itu distandby-kan guna pembersihan lahan dari material longsor. Rencananya, Pemerintah Kota Padang tengah mencarikan solusi bagi warga yang menjadi korban dengan merelokasi ke tempat pemukiman yang lebih aman. (DU)
Hamka Haq menilai, Pemprov Sumbar dan Pemko Padang telah melakukan langkah-langkah tepat , baik dalam penanganan bencana maupun pasca bencana. “Informasi bencana yang terjadi di Padang dan daerah lain di Sumatera Barat langsung dapat diketahui pusat berkat adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Dengan demikian mendapat tanggapan cepat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penganggaran rehab rekon pasca bencana. Kami di DPR RI juga langsung membahas untuk menyetujuinya,” ujar Hamka Haq saat disambut Gubernur Reydonnyzar dan Walikota Padang Mahyeldi Dt. Marajo di Istana Gubernuran Sumbar dalam rangka kunjungan kerja di Padang, Jumat (20/11).
Rombongan anggota DPR RI Komisi VIII ini juga didampingi Direktur dari BNPB yang memberikan bantuan sebesar Rp. 500 juta untuk rehabilatasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Padang. Yang turut dalam rombongan, selain Hamka Haq terlihat diantaranya Arzeti Bilbina, Agus Suyanto, Dwi Wulandari dan lain-lain.
Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek dalam kesempatan ini memaparkan peta wilayah berpotensi bencana di Sumatera Barat dan antisipasi serta langkah penanganan yang dilakukan. “Semua potensi bencana terdapat di Sumatera Barat. Kita menyikapi dengan kewaspadaan. Disamping menyiapkan agar masyarakat lebih siaga bila terjadi bencana juga dilakukan pencegahan-pencegahan untuk potensi bencana yang bisa diduga,” ujar Donny, sapaan akrab Penjabat Gubernur Sumbar itu.
Terkait banjir bandang dan longsor yang terjadi di Padang pada 11 November lalu, Donny memuji tindakan Walikota Padang yang langsung pulang dari Jakarta dan meninjau lokasi bencana. “Saya apresiasi Walikota Padang yang bertindak cepat,” kata Donny di hadapan rombongan.
Donny menambahkan, tidak Cuma tentang penangan bencana, Walikota mahyeldi sudah banyak menuai keberhasilan dalam berbagai program di Kota Padang. Termasuk penanganan banjir dengan program revitalisasi drainase dan normalisasi sungai. “Begitu pun untuk berbagai kegiatan nasional dan internasional di Padang, Bapak Mahyeldi selalu sukses,” tukuknya.
Sementara Walikota Mahyeldi dengan sedikit tersipu mengungkapkan, semua keberhasilan tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi dan pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahyeldi menyebutkan, bencana banjir dan longsor 11 November lalu melanda 6 kecamatan di Kota Padang. “Terdapat beberapa kerusakan seperti jalan jembatan dan pemukiman warga,” sebutnya.
Untuk rehab rekon infrastruktur yang rusak, normaslisasi sungai, termasuk relokasi warga, menurut Mahyeldi, Kota Padang membutuhkan dana cukup besar dan tidak mungkin dianggarkan dari APBD. “Kita membutuhkan dana sebesar Rp. 45 miliar untuk itu,” ungkap Mahyeldi.
Siangnya, rombongan Komisi VIII didampingi Gubernur dan Walikota bertolak mengunjungi salah satu lokasi longsor di Indarung-Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan. Disini anggota DPR RI melihat sendiri akibat longsor yang sempat menimbun satu rumah warga. Satu unit ekskavator di lokasi itu distandby-kan guna pembersihan lahan dari material longsor. Rencananya, Pemerintah Kota Padang tengah mencarikan solusi bagi warga yang menjadi korban dengan merelokasi ke tempat pemukiman yang lebih aman. (DU)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
