BentengSumbar.com --- Sungguh Ironis, meski memainkan peran yang sama, namun perlakuan Departemen Dalam Negeri RI dan Departemen Keuangan RI terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Padang berbeda jauh dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Hal ini terlihat dari ketersediaan dana liputan dan penyebarluasan kegiatan melalui media, dimana di DPR RI sangat melimpah, sedangkan di DPRD Kota Padang justru sangat minim. Hal ini dikeluhkan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra saat berkunjung ke DPR RI.
Dikatakannya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan membatasi keuangan untuk penyebarluasan informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan setiap anggota DPRD. Keluhan tersebut juga disampaikan politisi Golkar ini saat dialog dengan Kesekretariatan Jendral DPR-RI, Selasa (1/12) di gedung DPR-RI. Menurut Wahyu, pembatasan ini membuat kinerja dewan tidak terekspos secara maksimal.
''Kami ingin membawa wartawan pada kegiatan kedewanan, tapi anggarannya terbatas,'' kata Wahyu.
Untuk itu, harap Wahyu, ke depan Setjen DPR-RI diharapkan mau menyuarakan, sehingga ketersediaan dana yang cukup untuk itu dapat terpenuhi, tanpa ada keraguan karena pelarangan Kemendagri dan Kemenkeu.
Sementara Kepala Biro Humas Setjen DPR-RI, Djaka Dwi Winarko mengaku kaget dengan fakta minimnya anggaran peliputan kegiatan kedewanan di daerah. Sebab, menurutnya, hal itu berbeda dengan kondisi di DPR. Dijelaskannya, di DPR, wartawan selalu diikutkan setiap agenda DPR.
''Baik agenda kunker ataupun agenda.lainnya, wartawan selalu diajak meliput kegiatan. Baru-baru ini wartawan ikut rombongan anggota DPR RI dan meliput kegiatan dewan,'' tegasnya. (by/gs)
Hal ini terlihat dari ketersediaan dana liputan dan penyebarluasan kegiatan melalui media, dimana di DPR RI sangat melimpah, sedangkan di DPRD Kota Padang justru sangat minim. Hal ini dikeluhkan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra saat berkunjung ke DPR RI.
Dikatakannya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan membatasi keuangan untuk penyebarluasan informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan setiap anggota DPRD. Keluhan tersebut juga disampaikan politisi Golkar ini saat dialog dengan Kesekretariatan Jendral DPR-RI, Selasa (1/12) di gedung DPR-RI. Menurut Wahyu, pembatasan ini membuat kinerja dewan tidak terekspos secara maksimal.
''Kami ingin membawa wartawan pada kegiatan kedewanan, tapi anggarannya terbatas,'' kata Wahyu.
Untuk itu, harap Wahyu, ke depan Setjen DPR-RI diharapkan mau menyuarakan, sehingga ketersediaan dana yang cukup untuk itu dapat terpenuhi, tanpa ada keraguan karena pelarangan Kemendagri dan Kemenkeu.
Sementara Kepala Biro Humas Setjen DPR-RI, Djaka Dwi Winarko mengaku kaget dengan fakta minimnya anggaran peliputan kegiatan kedewanan di daerah. Sebab, menurutnya, hal itu berbeda dengan kondisi di DPR. Dijelaskannya, di DPR, wartawan selalu diikutkan setiap agenda DPR.
''Baik agenda kunker ataupun agenda.lainnya, wartawan selalu diajak meliput kegiatan. Baru-baru ini wartawan ikut rombongan anggota DPR RI dan meliput kegiatan dewan,'' tegasnya. (by/gs)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
