 |
| Presiden RI, Ir H Joko Widodo. |
BENTENGSUMBAR.COM --- Ada dua pendekatan umum dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pendekatan struktural, yang dilakukan dengan cara membereskan atau membenahi akar stuktural korupsi. Biasanya terdapat dua pilihan di sini, yaitu melalui pembangunan sistem tatakelola pemerintahan yang baik dan penindakan hukum tanpa pandang bulu. Kedua, pendekatan kultural, yaitu melalui penanaman nilai-nilai integritas atau dengan cara yang lebih cepat, yaitu revolusi mental.
Soal revolusi mental ini sudah sejak sebelum dilantik, telah dicetuskan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Hal ini sudah disampaikan melalui visi-misi Nawacita di masa kampanye pemilihan Presiden 2014 dan kemudian ditegaskan sekali lagi pada momen pelantikan di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senayan, Jakarta, pada hari Senin 20 Oktober 2014.
Dalam acara pelantikan tersebut, Presiden Jokowi dengan bersemangat menyampaikan pidato pertamanya, yang mengedepankan pentingnya mewujudkan Trisakti Bung Karno yaitu, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Arah ideologis tersebut akan diimplementasikan melalui Nawacita.
Menyadari bahwa korupsi adalah persoalan yang cukup akut, dibutuhkan berbagai kreativitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Salah satu pendekatan struktural yang didorong dalam pemerintahan Jokowi adalah melalui penyederhanaan perizinan, sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi. Hal ini dapat dilakukan mulai dari tingkat kementerian hingga tingkat kelurahan atau desa. Melalui penyederhanaan izin, maka akan terjadi peningkatan berbagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Langkah-langkah seperti ini pun sudah bisa menekan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.
Di ranah penindakan, menyadari pentingnya tatakelola pemerintahan yang baik, peran ideal seorang pemimpin negara adalah memberikan keleluasaan pada instrumen-instrumen penegakan hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk bekerja tanpa intervensi. Ketimbang mempengaruhi figur-figur yang kemudian terpilih sebagai pimpinan KPK misalnya, adalah lebih tepat untuk memfasilitasi proses pemilihan para pimpinannya dalam kerangka tata laksana yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Dengan menjaga independensi dan kredibilitas sistem hukum di Indonesia, Presiden dapat lebih berkonsentrasi untuk melakukan pembenahan di wilayah yang menjadi otoritasnya, yaitu reformasi birokrasi. Revolusi mental adalah bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, yang hanya akan efektif jika dipimpin langsung oleh pemimpin yang konsekuen. Pemimpin yang berpikir, berbicara dan bertindak dengan cara yang konsisten. Oleh karena itulah, Presiden menganggap penting untuk mendidik putra-putrinya untuk belajar hidup mandiri tanpa mengandalkan jabatan yang diembannya.
Jika pada putra-putrinya Presiden dapat bersikap tegas, maka sudah barang tentu hal serupa juga berlaku bagi pejabat atau mereka yang merasa memiliki akses terhadap kekuasaan. Bagaimanapun, adagium Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely masih relevan. Sangat mungkin, ada oknum-oknum yang mencoba-coba mencatut nama Presiden untuk kepentingan tertentu secara pribadi ataupun kelompok.
Demi mengingatkan dan mencegah terjadinya pencatutan namanya, Presiden Jokowi, melalui akun twitter @jokowi, pada hari Kamis, 21 Januari 2016 mengingatkan dengan tegas, “Siapapun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan atau proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus disampaikan – Jkw”.
Pesan singkat ini, jelas bukan sebuah kalimat yang multitafsir. Presiden sudah memberi contoh bahwa tidak akan mentolerir cara-cara pencatutan yang demikian. Ketegasan Presiden Jokowi ini adalah bentuk peringatan kepada semua pihak. Masyarakat pun diminta untuk mengabaikan orang-orang yang mengaku dekat ataupun diutus oleh Presiden Jokowi untuk meminta jabatan atau proyek. (Sumber: presidenri.go.id)
Soal revolusi mental ini sudah sejak sebelum dilantik, telah dicetuskan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Hal ini sudah disampaikan melalui visi-misi Nawacita di masa kampanye pemilihan Presiden 2014 dan kemudian ditegaskan sekali lagi pada momen pelantikan di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senayan, Jakarta, pada hari Senin 20 Oktober 2014.
Dalam acara pelantikan tersebut, Presiden Jokowi dengan bersemangat menyampaikan pidato pertamanya, yang mengedepankan pentingnya mewujudkan Trisakti Bung Karno yaitu, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Arah ideologis tersebut akan diimplementasikan melalui Nawacita.
Menyadari bahwa korupsi adalah persoalan yang cukup akut, dibutuhkan berbagai kreativitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Salah satu pendekatan struktural yang didorong dalam pemerintahan Jokowi adalah melalui penyederhanaan perizinan, sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi. Hal ini dapat dilakukan mulai dari tingkat kementerian hingga tingkat kelurahan atau desa. Melalui penyederhanaan izin, maka akan terjadi peningkatan berbagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Langkah-langkah seperti ini pun sudah bisa menekan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.
Di ranah penindakan, menyadari pentingnya tatakelola pemerintahan yang baik, peran ideal seorang pemimpin negara adalah memberikan keleluasaan pada instrumen-instrumen penegakan hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk bekerja tanpa intervensi. Ketimbang mempengaruhi figur-figur yang kemudian terpilih sebagai pimpinan KPK misalnya, adalah lebih tepat untuk memfasilitasi proses pemilihan para pimpinannya dalam kerangka tata laksana yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Dengan menjaga independensi dan kredibilitas sistem hukum di Indonesia, Presiden dapat lebih berkonsentrasi untuk melakukan pembenahan di wilayah yang menjadi otoritasnya, yaitu reformasi birokrasi. Revolusi mental adalah bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, yang hanya akan efektif jika dipimpin langsung oleh pemimpin yang konsekuen. Pemimpin yang berpikir, berbicara dan bertindak dengan cara yang konsisten. Oleh karena itulah, Presiden menganggap penting untuk mendidik putra-putrinya untuk belajar hidup mandiri tanpa mengandalkan jabatan yang diembannya.
Jika pada putra-putrinya Presiden dapat bersikap tegas, maka sudah barang tentu hal serupa juga berlaku bagi pejabat atau mereka yang merasa memiliki akses terhadap kekuasaan. Bagaimanapun, adagium Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely masih relevan. Sangat mungkin, ada oknum-oknum yang mencoba-coba mencatut nama Presiden untuk kepentingan tertentu secara pribadi ataupun kelompok.
Demi mengingatkan dan mencegah terjadinya pencatutan namanya, Presiden Jokowi, melalui akun twitter @jokowi, pada hari Kamis, 21 Januari 2016 mengingatkan dengan tegas, “Siapapun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan atau proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus disampaikan – Jkw”.
Pesan singkat ini, jelas bukan sebuah kalimat yang multitafsir. Presiden sudah memberi contoh bahwa tidak akan mentolerir cara-cara pencatutan yang demikian. Ketegasan Presiden Jokowi ini adalah bentuk peringatan kepada semua pihak. Masyarakat pun diminta untuk mengabaikan orang-orang yang mengaku dekat ataupun diutus oleh Presiden Jokowi untuk meminta jabatan atau proyek. (Sumber: presidenri.go.id)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
