 |
| Mendagri Minta Satpol PP Berperan Dalam Pencegahan Faham Radikal. |
BentengSumbar.com --- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak aparat keamanan, Satpol PP, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk menjaga keamanan dan menciptakan situasi dan kondisi yang tenteram dan tertib, termasuk mencegah paham-paham radikal.
Kondisi sosial politik saat ini dihadapkan pada meningkatnya eskalasi konflik yang ditandai dengan terjadinya benturan dari berbagai kepentingan yang dilakukan antarkelompok masyarakat, kata Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan selaku pembina umum Satpol PP dan Satlinmas dalam apel siaga di Alun-alun Barat Kota Serang, Senin (15/2)
"Terutama konflik-konflik yang bersumber dari pemikiran-pemikiran radikal, sehingga menggerus rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Ini perlu dicermati bersama, membangun sinergi dan melakukan deteksi dini," kata Tjahjo Kumolo.
Mendagri juga meminta Satpol PP ikut berperan dalam melakukan pencegahan faham-faham radikal yang ada di lingkungan masyarakat, dengan melakukan tindakan-tindakan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar agar bisa bersinergi dalam melakukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan.
"Sinergi dan konektivitas antar daerah harus dibangun. Dulu ketika jaman orde baru deteksi dini sangat cepat dilakukan, ini harus kita bangun kembali dengan cepat menyampaikan perkembangan dan laporan dari tingkat RT, RW hingga tingkat provinsi," kata Tjahyo.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mencermati berbagai perkembangan masalah radikalisme, dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama berkedok kegiatan sosial, masalah terorisme serta persoalan-persoalan lainnya yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila serta UUD 1945.
Mendagri juga meminta gubernur dan para wali kota/bupati untuk mendorong jajaran dibawahnya agar proaktif memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, menciptakan situasi dan kondisi yang tenteram dan tertib serta melakukan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengawasan.
"Sehingga menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,"kata Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan salah satu tujuan dibentuknya Satpol PP, yaitu untuk membantu kepala daerah dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu dibentak-bentak, masyarakat jangan digusur dengan paksa. Tugas Satpol PP harus dekat dengan masyarakat dan memahami SOP," kata Mendagri.
Apel Siaga Satpol PP dan Satlinmas, dihadiri Gubernur Banten Rano Karno, pejabat Kemendagri serta para kepala Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta sekitar 1300 orang termasuk perwakilan unsur TNI dan Polri.
(Sumber: kemendagri.go.id)
Kondisi sosial politik saat ini dihadapkan pada meningkatnya eskalasi konflik yang ditandai dengan terjadinya benturan dari berbagai kepentingan yang dilakukan antarkelompok masyarakat, kata Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan selaku pembina umum Satpol PP dan Satlinmas dalam apel siaga di Alun-alun Barat Kota Serang, Senin (15/2)
"Terutama konflik-konflik yang bersumber dari pemikiran-pemikiran radikal, sehingga menggerus rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Ini perlu dicermati bersama, membangun sinergi dan melakukan deteksi dini," kata Tjahjo Kumolo.
Mendagri juga meminta Satpol PP ikut berperan dalam melakukan pencegahan faham-faham radikal yang ada di lingkungan masyarakat, dengan melakukan tindakan-tindakan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar agar bisa bersinergi dalam melakukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan.
"Sinergi dan konektivitas antar daerah harus dibangun. Dulu ketika jaman orde baru deteksi dini sangat cepat dilakukan, ini harus kita bangun kembali dengan cepat menyampaikan perkembangan dan laporan dari tingkat RT, RW hingga tingkat provinsi," kata Tjahyo.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mencermati berbagai perkembangan masalah radikalisme, dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama berkedok kegiatan sosial, masalah terorisme serta persoalan-persoalan lainnya yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila serta UUD 1945.
Mendagri juga meminta gubernur dan para wali kota/bupati untuk mendorong jajaran dibawahnya agar proaktif memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, menciptakan situasi dan kondisi yang tenteram dan tertib serta melakukan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengawasan.
"Sehingga menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,"kata Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan salah satu tujuan dibentuknya Satpol PP, yaitu untuk membantu kepala daerah dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu dibentak-bentak, masyarakat jangan digusur dengan paksa. Tugas Satpol PP harus dekat dengan masyarakat dan memahami SOP," kata Mendagri.
Apel Siaga Satpol PP dan Satlinmas, dihadiri Gubernur Banten Rano Karno, pejabat Kemendagri serta para kepala Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta sekitar 1300 orang termasuk perwakilan unsur TNI dan Polri.
(Sumber: kemendagri.go.id)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
