 |
| Penyerahan Cindera Mata. |
BentengSumbar.com --- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sambangi Kampus IAIN Batu Sangkar dalam rangka membuka Kuliah Umum di IAIN Batusangkar, Jumat (18/03/2016). Sebagai nara sumber dalam kegiatan ini Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek yang juga merupakan mantan Penjabat Gubernur Sumatera Barat.
Kegiatan ini mengusung tema "Problematika, Peluang dan Tantangan Fiskal Sumatera Barat: Realisasi Pusat dan Daerah Bagi Peningkatan SektorPendidikan". Turut hadir Anggota DPR RI Beti Pasadique, Sekda Kabupaten Tanah Datar Hardiman, Ketua IAIN Batusangkar Kasmuri, Perwakilan Bupati/Walikota dan SKPD se -Sumatera Barat, Bupati Bengkalis serta dan Muspida Kabupaten Tanah Datar.
Ketua IAIN Batusangkar Kasmuri mengatakan saat ini STAIN Batusangkar telah bertransformasi menjadi IAIN Batusangkar, hal ini berlaku sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2015 pada tanggal 23 Desember 2015.
"Hal ini tidak terlepas dari peran Bapak Gubernur, Bapak Donny Moenek saat menjadi Pj. Gubernur, dan kepada semua pihak yang terlibat kami mengucapkan terimakasih," tambah Kasmuri.
Ketua IAIN melaporkan saat ini IAIN Batusangkar memiliki 4 Fakultas, 18 Jurusan, 1 Pasca Sarjana dengan 4 Jurusan.Tenaga pengajar di IAIN Batusangkar berjumlah 146 Dosen yang rata-rata berpendidikan S2, S3.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat IrwanPrayitno mengatakan, IAIN merupakan lembaga dibawah lembaga vertikal dalam pengelolaannya, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota tidak dapat memberikan bantuan termasuk dana hibah atau bansos karena kendala pembagian kewenangan, dimana IAIN menjadi kewenangan pusat bukan daerah, sementara itu anak-anak dan mahasiswa membutuhkan bantuan tersebut.
“Ini merupakan salah satu problema fiskal di Sumatera Barat,” ujar Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno menambahkan, problema klasik di Sumatera Barat adalah anggaran keuangan dalam pembangunan. PAD Kab/Kota se Sumatera Barat rata-rata hanya 5 % PAD, sedangkan 90% lebihnya berasal dari pusat, baik melalui DAK atau DAU.
“Kita tidak punya bagi hasil, royalty, pertambangan dan emas murni, sehingga pendapatan Kab/Kota hanya berkaitan dengan jasa hotel, dan restoran” teranya.
Selanjutnya Gubernur Sumatera Barat memberikan gambaran fiskal Sumatera Barat bahwa, 90% dana dari Pusat yang sudah dibagikan ke Kab/Kota di Sumatera Barat beserta dengan juklat dan juknis nya langsung dari Pusat dan kementerian yang mengatur kegiatan tersebut sehingga pembangunan dan inisiatif kepala daerah tidak punya ruang gerak, berbeda dengan pemerintah Provinsi yang mempunyai PAD 40-48%.
"Saya berharap, semoga melalui kuliah umum ini kita dapat menemukan solusi dan upaya untuk dapat memanfaatkan peluang dan inisiatif dalam pembangunan," harap Gubernur.
(Sumber: sumbarprov.go.id)
Kegiatan ini mengusung tema "Problematika, Peluang dan Tantangan Fiskal Sumatera Barat: Realisasi Pusat dan Daerah Bagi Peningkatan SektorPendidikan". Turut hadir Anggota DPR RI Beti Pasadique, Sekda Kabupaten Tanah Datar Hardiman, Ketua IAIN Batusangkar Kasmuri, Perwakilan Bupati/Walikota dan SKPD se -Sumatera Barat, Bupati Bengkalis serta dan Muspida Kabupaten Tanah Datar.
Ketua IAIN Batusangkar Kasmuri mengatakan saat ini STAIN Batusangkar telah bertransformasi menjadi IAIN Batusangkar, hal ini berlaku sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2015 pada tanggal 23 Desember 2015.
"Hal ini tidak terlepas dari peran Bapak Gubernur, Bapak Donny Moenek saat menjadi Pj. Gubernur, dan kepada semua pihak yang terlibat kami mengucapkan terimakasih," tambah Kasmuri.
Ketua IAIN melaporkan saat ini IAIN Batusangkar memiliki 4 Fakultas, 18 Jurusan, 1 Pasca Sarjana dengan 4 Jurusan.Tenaga pengajar di IAIN Batusangkar berjumlah 146 Dosen yang rata-rata berpendidikan S2, S3.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat IrwanPrayitno mengatakan, IAIN merupakan lembaga dibawah lembaga vertikal dalam pengelolaannya, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota tidak dapat memberikan bantuan termasuk dana hibah atau bansos karena kendala pembagian kewenangan, dimana IAIN menjadi kewenangan pusat bukan daerah, sementara itu anak-anak dan mahasiswa membutuhkan bantuan tersebut.
“Ini merupakan salah satu problema fiskal di Sumatera Barat,” ujar Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno menambahkan, problema klasik di Sumatera Barat adalah anggaran keuangan dalam pembangunan. PAD Kab/Kota se Sumatera Barat rata-rata hanya 5 % PAD, sedangkan 90% lebihnya berasal dari pusat, baik melalui DAK atau DAU.
“Kita tidak punya bagi hasil, royalty, pertambangan dan emas murni, sehingga pendapatan Kab/Kota hanya berkaitan dengan jasa hotel, dan restoran” teranya.
Selanjutnya Gubernur Sumatera Barat memberikan gambaran fiskal Sumatera Barat bahwa, 90% dana dari Pusat yang sudah dibagikan ke Kab/Kota di Sumatera Barat beserta dengan juklat dan juknis nya langsung dari Pusat dan kementerian yang mengatur kegiatan tersebut sehingga pembangunan dan inisiatif kepala daerah tidak punya ruang gerak, berbeda dengan pemerintah Provinsi yang mempunyai PAD 40-48%.
"Saya berharap, semoga melalui kuliah umum ini kita dapat menemukan solusi dan upaya untuk dapat memanfaatkan peluang dan inisiatif dalam pembangunan," harap Gubernur.
(Sumber: sumbarprov.go.id)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
