 |
| Wakil Walikota H Emzalmi Zaini bersama anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif menyerahkan bantuan kepada warga korban banjir. |
BentengSumbar.com --- Banjir yang melanda Kota Padang, Selasa (22/3/2016), akibat curah hujan yang lebat merupakan banjir terparah yang dialami kota ini dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, banjir kali ini merendam daerah yang biasanya tidak pernah terkena banjir. Data yang dirilis di laman Humas dan Protokoler Pemko Padang, sekitar lebih kurang 90.000 jiwa menjadi korban banjir.
Menurut Wakil Walikota Padang H Emzalmi Zaini, ada lima langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Pertama, Pemko Padang menetapkan masa tanggap darurat selama satu minggu. Kedua, dibentuk posko tingkat kota di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang.
Sedangkan untuk tingkat kecamatan, poskonya adalah di Kantor Camat masing-masing dan di tingkat kelurahan poskonya di Kantor Lurah masing-masing. Posko berfungsi untuk melakukan updating data semua yang terkena dampak banjir, baik itu masyarakat, sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rumah warga.
"Semua yang terkena dampak itu, perlu kita hitung, berapa kerugian. Data tersebut dihimpun di kelurahan, kemudian dikompilasi di kecamatan, dan direkapitulasi di posko tingkat kota," ujar Emzalmi, usai penyerahan bantuan BNK Kota Padang kepada warga korban banjir di Banda Luruih Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Rabu (23/3/2016).
Selain itu, jelasnya, posko juga berfungsi sebagai tempat informasi dan koordinasi di wilayah masing-masing. Jika posko berfungsi dengan baik, maka apapun keluhan masyarakat akan dapat diatasi ditingkat posko masing-masing. Seperti yang dikeluhkan warga di Banda Luruih soal jalan yang sudah ditimbun kemudian karena banjir terjadi pengikisan, maka perlu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang membuat program betonisasi.
"Sebab, jika jalan beton terkena air tidak terlalu bermasalah ketimbang jalan aspal. Untuk jalan Banda Luruih ini, yang cocok adalah betonisasi. Kita masukan ke dalam progres ke BNPB sebagai jalan yang terkena dampak banjir," terangnya.
Ketiga, upaya penanggulangan secara darurat, perlu peran serta masyarakat untuk bergontongroyong (goro) untuk membersihkan banda (kali kecil), mushalla, sarana pendidikan, taman kota yang rusak, dan jalan yang rusak. Itu cukup digorokan. Ada kemungkinan, untuk membersihkan dan memperbaiki yang rusak akibat banjir itu, akan dilakukan bhakti TNI besar-besaran.
"Peran serta masyarakat ini sangat diperlukan. Jangan menunggu, kita tidak boleh menunggu. Perlu kepedulian dan partisipasi masyarakat bersama-sama, sehingga penanggulangannya cepat," harapnya.
Keempat, penyebab banjir Kota Padang bukan karena luapan sungai, tetapi karena tingginya curah hujan, dan air permukaan yang tidak tersalurkan sampai ke hilir. Ini yang menyebabkan terjadinya genangan. Dampak terparah dirasakan oleh daerah yang berada dikerendahan. Di Koto Tangan, misalnya daerah Tunggul Hitam, Aia Pacah, Maransi, Lubuk Buaya, Pasir Djambak, dan Pasia Nan Tigo.
Apatah lagi, ungkap wawako Emzalmi, ketika curah hujan tinggi, air permukaan tidak tersalurkan ke saluran drainase, ini yang menyebabkan air mengenang. Sementara, banda-banda yang ada, seperti Banda Luruih dan Batang Maransi belum berfungsi.
"Walau jalan-jalan sudah diperlebar, seperti Alai-Baypass sudah diperlebar, tetapi ditutup ditasnya dan papan bagestingnya belum dibuka, ketika terjadi banjir, masuk sampah, akibatnya tersumbat. Ini juga menjadi penyebab banjir," cakapnya.
Untuk itu, ujar Emzalmi, perlu dilakukan pembenahan sistem drainase kota. Tahun ini, Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, dianggarkan dana, dan saat ini sudah proses lelang, untuk penyusunan detail engineering design (DED) sistem drainase Kota Padang. Artinya, membuat perencanaan drainase tidak bisa parsial, tidak bisa setempat, tapi harus menyeluruh.
"Mulai dari Batang Air, masuk ke saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan itu dimensinya harus diukur, berapa besar banda yang akan dibuat berdasarkan debit air yang muncul akibat curah hujan yang tinggi itu. DED itu sebagai pedoman kita dalam pengusulan pembangunan drainase," ujarnya.
Kelima, jika DED telah selesai, penanggulangan pasca bencana telah selesai, masyarakat telah pulih kembali, tugas berikutnya adalah menyusun DED itu menjadi program lima tahunan. Ini tugas Dinas PU. Namanya Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah (RIPJM) bidang drainase.
"Pembangunan drainase kota ini tidak bisa angek-angek cik ayam, tapi harus sustainable atau berkelanjutan. Makanya sistem tadi perlu. Jika perencanaan telah selesai, maka dibuatlah yang namanya RIPJM sistem drainase kota itu. Jika tahun ini selesai kita buat, maka pada tahun 2017 kita sudah tahu paket yang akan kita kerjakan, 2018 paketnya seperti ini, 2019 paketnya seperti ini, sampai 2022 selesai," jelasnya.
Perencanaan drainase dengan sistem RIPJM itu, jelas Emzalmi, sangat membantu percepatannya. Sebab, jika itu ada akan dapat dibantu oleh anggaran provinsi dan anggaran pusat dari Kementerian PU. RIPJM itu nanti perlu dibuatkan Peraturan Walikota (Perwako)-nya.
"Nah, inilah kemaren yang kita rumuskan ketika rapat di Rumah Dinas Walikota. Dan Insya Allah, kalau ini kita siapkan, progres penanganan jangka pendek secara darurat, progres penanganan jangka menengah kita benahi dan manfaatkan apa yang ada dan kita buat perencanaannya, dan progres jangka panjang ada sistem yang kita jalankan. Ini harus kita jadikan model, dan bekerja dengan sistem serta progres yang jelas," tutur Emzalmi.
Ia menegaskan, jika ini sudah jalan, maka sebesar apa pun curah hujan, jika sistem drainasenya sudah bagus, maka tidak terjadi seperti yang terjadi sekarang. Apatah lagi, 70 persen daerah Kota Padang berada pada ketinggian, sehingga apabila curah hujan tinggi air mengalir kepada kerendahan. Jika sistem drainase perkotaan sudah diperbaiki, maka banjir tahunan, banjir lima tahunan, dan banjir 20 tahunan tidak akan terjadi. (by)
Menurut Wakil Walikota Padang H Emzalmi Zaini, ada lima langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Pertama, Pemko Padang menetapkan masa tanggap darurat selama satu minggu. Kedua, dibentuk posko tingkat kota di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang.
Sedangkan untuk tingkat kecamatan, poskonya adalah di Kantor Camat masing-masing dan di tingkat kelurahan poskonya di Kantor Lurah masing-masing. Posko berfungsi untuk melakukan updating data semua yang terkena dampak banjir, baik itu masyarakat, sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rumah warga.
"Semua yang terkena dampak itu, perlu kita hitung, berapa kerugian. Data tersebut dihimpun di kelurahan, kemudian dikompilasi di kecamatan, dan direkapitulasi di posko tingkat kota," ujar Emzalmi, usai penyerahan bantuan BNK Kota Padang kepada warga korban banjir di Banda Luruih Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Rabu (23/3/2016).
Selain itu, jelasnya, posko juga berfungsi sebagai tempat informasi dan koordinasi di wilayah masing-masing. Jika posko berfungsi dengan baik, maka apapun keluhan masyarakat akan dapat diatasi ditingkat posko masing-masing. Seperti yang dikeluhkan warga di Banda Luruih soal jalan yang sudah ditimbun kemudian karena banjir terjadi pengikisan, maka perlu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang membuat program betonisasi.
"Sebab, jika jalan beton terkena air tidak terlalu bermasalah ketimbang jalan aspal. Untuk jalan Banda Luruih ini, yang cocok adalah betonisasi. Kita masukan ke dalam progres ke BNPB sebagai jalan yang terkena dampak banjir," terangnya.
Ketiga, upaya penanggulangan secara darurat, perlu peran serta masyarakat untuk bergontongroyong (goro) untuk membersihkan banda (kali kecil), mushalla, sarana pendidikan, taman kota yang rusak, dan jalan yang rusak. Itu cukup digorokan. Ada kemungkinan, untuk membersihkan dan memperbaiki yang rusak akibat banjir itu, akan dilakukan bhakti TNI besar-besaran.
"Peran serta masyarakat ini sangat diperlukan. Jangan menunggu, kita tidak boleh menunggu. Perlu kepedulian dan partisipasi masyarakat bersama-sama, sehingga penanggulangannya cepat," harapnya.
Keempat, penyebab banjir Kota Padang bukan karena luapan sungai, tetapi karena tingginya curah hujan, dan air permukaan yang tidak tersalurkan sampai ke hilir. Ini yang menyebabkan terjadinya genangan. Dampak terparah dirasakan oleh daerah yang berada dikerendahan. Di Koto Tangan, misalnya daerah Tunggul Hitam, Aia Pacah, Maransi, Lubuk Buaya, Pasir Djambak, dan Pasia Nan Tigo.
Apatah lagi, ungkap wawako Emzalmi, ketika curah hujan tinggi, air permukaan tidak tersalurkan ke saluran drainase, ini yang menyebabkan air mengenang. Sementara, banda-banda yang ada, seperti Banda Luruih dan Batang Maransi belum berfungsi.
"Walau jalan-jalan sudah diperlebar, seperti Alai-Baypass sudah diperlebar, tetapi ditutup ditasnya dan papan bagestingnya belum dibuka, ketika terjadi banjir, masuk sampah, akibatnya tersumbat. Ini juga menjadi penyebab banjir," cakapnya.
Untuk itu, ujar Emzalmi, perlu dilakukan pembenahan sistem drainase kota. Tahun ini, Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, dianggarkan dana, dan saat ini sudah proses lelang, untuk penyusunan detail engineering design (DED) sistem drainase Kota Padang. Artinya, membuat perencanaan drainase tidak bisa parsial, tidak bisa setempat, tapi harus menyeluruh.
"Mulai dari Batang Air, masuk ke saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan itu dimensinya harus diukur, berapa besar banda yang akan dibuat berdasarkan debit air yang muncul akibat curah hujan yang tinggi itu. DED itu sebagai pedoman kita dalam pengusulan pembangunan drainase," ujarnya.
Kelima, jika DED telah selesai, penanggulangan pasca bencana telah selesai, masyarakat telah pulih kembali, tugas berikutnya adalah menyusun DED itu menjadi program lima tahunan. Ini tugas Dinas PU. Namanya Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah (RIPJM) bidang drainase.
"Pembangunan drainase kota ini tidak bisa angek-angek cik ayam, tapi harus sustainable atau berkelanjutan. Makanya sistem tadi perlu. Jika perencanaan telah selesai, maka dibuatlah yang namanya RIPJM sistem drainase kota itu. Jika tahun ini selesai kita buat, maka pada tahun 2017 kita sudah tahu paket yang akan kita kerjakan, 2018 paketnya seperti ini, 2019 paketnya seperti ini, sampai 2022 selesai," jelasnya.
Perencanaan drainase dengan sistem RIPJM itu, jelas Emzalmi, sangat membantu percepatannya. Sebab, jika itu ada akan dapat dibantu oleh anggaran provinsi dan anggaran pusat dari Kementerian PU. RIPJM itu nanti perlu dibuatkan Peraturan Walikota (Perwako)-nya.
"Nah, inilah kemaren yang kita rumuskan ketika rapat di Rumah Dinas Walikota. Dan Insya Allah, kalau ini kita siapkan, progres penanganan jangka pendek secara darurat, progres penanganan jangka menengah kita benahi dan manfaatkan apa yang ada dan kita buat perencanaannya, dan progres jangka panjang ada sistem yang kita jalankan. Ini harus kita jadikan model, dan bekerja dengan sistem serta progres yang jelas," tutur Emzalmi.
Ia menegaskan, jika ini sudah jalan, maka sebesar apa pun curah hujan, jika sistem drainasenya sudah bagus, maka tidak terjadi seperti yang terjadi sekarang. Apatah lagi, 70 persen daerah Kota Padang berada pada ketinggian, sehingga apabila curah hujan tinggi air mengalir kepada kerendahan. Jika sistem drainase perkotaan sudah diperbaiki, maka banjir tahunan, banjir lima tahunan, dan banjir 20 tahunan tidak akan terjadi. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
