 |
| Ditulis Oleh : Tommy TRD. |
SENTRAL dari semua tindakan politik adalah kekuasaan dan tidak pernah jauh dari itu. Banyak pakar politik menyimpulkan hal itu walaupun sejatinya tidak perlu menjadi pakar untuk mengetahui pernyataan itu. Kekuasaan adalah sebuah tujuan dan kebutuhan paling mendasar dari sebuah proses politik, dan kekuasaan pula lah yang memastikan sebuah rezim politik bisa tetap mengenggam kekuasaan itu.
Melalui tulisan kali ini saya ingin membawa para pembaca setia Benteng Sumbar untuk kembali bernostalgia ke zaman orde baru. Ya, ke Jenderal Besar H. M. Soeharto berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto adalah contoh yang sangat dekat dari sebuah kekuasaan absolut, dan saking absolutnya mampu berkuasa hingga 32 tahun, alias nyaris setengah dari usia kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Soeharto hingga bisa berkuasa begitu lama ? Mari kita coba telusuri satu per satu melalui berbagai peristiwa.
Kejadian petisi 50. Kejadian ini mungkin masih ada dalam ingatan orang-orang yang lahir sebelum era itu, atau masih teringat oleh orang-orang yang gemar membaca buku sejarah. Salah satu tokoh paling terkenal dari petisi 50 ini adalah polisi paling jujur se-Indonesia Raya, Jenderal Hoegeng. Apa yang dilakukan Soeharto terhadap Jenderal Hoegeng ? Pencekalan.
Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masanya PKI adalah salah satu dari 4 partai terbesar di Indonesia, dan sangat berpengaruh. Pengaruhnya lebih kurang layaknya Golkar pada zaman orde baru. Setelah PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang, Soeharto masih sangat memahami benar potensi yang dimiliki oleh kader-kader partai ini, sehingga tidak ada jalan lain, seluruh pengurus dan kader partai PKI dinyatakan sebagai tahanan politik, dan ada yang sampai menjalani hukuman mati.
Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Bagi orang-orang yang mengikuti kisah G30S/PKI, hampir tidak ada yang tidak mengenal nama Jenderal yang satu ini. Dipandang sangat berkarakter dan berkualitas tempur, sehingga namanya pun harum bagi rakyat Indonesia, apa yang dilakukan Soeharto terhadapnya ? Mutasi sebagai Duta Besar di Korea Selatan, sebelum akhirnya Jenderal tempur ini pensiun sebagai Kepala BP7 yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia tempur yang dimilikinya.
Pembentukan Golkar. Pada awal berdirinya, Golkar selalu menyatakan tidak merupakan sebuah partai politik. Namun kemudian berubah menjadi salah satu partai politik yang sangat dominan di Indonesia. Bahkan pada masa itu seluruh abdi negara adalah anggota partai Golkar. Sehingga Golkar menjelma menjadi partai politik terbesar dan termapan di Indonesia.
Berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, bisa disimpulkan kekuasaan yang hadir akibat dari proses politik, akan menjalani sebuah proses politisasi dalam mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Sebagai contoh di lingkup kecil, katakanlah sebuah partai politik bernama Partai Semua Kita (PSK), dalam mempertahankan kebutuhannya akan kekuasaan akan melakukan hal-hal serupa tapi tak sama seperti yang dilakukan oleh Soeharto di atas. Menanamkan nilai-nilai politik pada lembaga yang sebenarnya bukanlah lembaga politik. Apakah itu di lembaga penyalur bantuan untuk rakyat miskin, lembaga pemerintahan, lembaga keolahragaan, lembaga pers, lembaga yang mewadahi rumah-rumah ibadah seperti mesjid dan mushalla, lembaga adat atau di lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW.
Hal ini halal mereka lakukan karena merekalah pemilik kekuasaan politik, yang kemudian mereka gunakan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan dan berujung pada kekuasaan absolut. Selain itu politik adalah sebuah hal yang bersifat serba hadir, atau dalam perspektif ilmu politik dikatakan ubiquitous. Artinya setiap tindakan manusia itu bermakna politik, jadi tidak berpolitik pun sama dengan berpolitik. Kekuasaan politik yang mereka miliki, menjadikan orang-orang yang membutuhkan pemerintahan (faktanya semua orang pasti membutuhkan pemerintahan) terpaksa untuk ikut bergabung. Kenapa ? Karena jika tidak mengikuti bisa jadi tidak akan mendapatkan bantuan sosial, bisa jadi tidak akan terpilih menjadi ketua rumah ibadah, bisa jadi tidak akan terpilih menjadi ketua lembaga olahraga, bisa jadi tidak akan mendapatkan promosi karir, dan banyak lainnya. Pada bentuk yang lebih ekstrim, anda bisa mengalami hal yang pernah saya alami, yaitu percobaan pencekalan terhadap tulisan saya di media massa dan media sosial oleh seorang pejabat yang berkuasa di kota yang terkenal sangat musyawarah mufakat.
Jika pembaca sekalian bertanya, “apakah yang saya sampaikan di atas adalah sebuah fakta ? Jika memang fakta, kenapa tidak ada yang membahas atau memprotes mengenai hal itu ?” Baik, melalui tulisan ini juga akan saya tuliskan penjelasannya. Dalam ilmu pengetahuan, ada sebuah istilah yang disebut “tacit knowledge” dalam bahasa Indonesia kita menyebutkan sebuah pengetahuan yang tidak berwujud berupa data, tulisan, dokumen dan lain-lain. Tacit knowledge adalah sebuah pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan-pengamatan tertentu, berupa tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa ditangkap oleh seorang peneliti atau pengamat. Contoh sederhana:
• Tidak ada PNS yang mengaku sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah, namun dari gerak-gerik, sikap dan kata-katanya, kita bisa menangkap dia seorang tim sukses atau bukan.
• Tidak ada PNS yang megaku sebagai anggota partai politik, namun melalui gerak-gerik, sikap dan kata-katanya, kita bisa tahu apakah dia anggota partai politik tertentu atau bukan.
• Hampir sebagian besar pejabat yang saat ini diangkat dalam jabatannya adalah bagian dari timses, semua orang mengetahui itu, tapi apakah ada berupa data ? Bisa saja ada, bisa juga tidak. Tapi apakah masyarakat tahu ? Tentu saja tahu.
Jadi jelas dari penjelasan saya di atas, bahwa bisa jadi kita kembali ke masa orde baru. Bahkan lebih orde baru dibandingkan orde baru itu sendiri. Adakah PNS yang bisa mendapatkan jenjang karir tertinggi tanpa menjadi anggota Golkar pada zaman Orde Baru ? Yang ada, jika anda bertentangan dengan Golkar anda dibredel dan dicekal. Semoga tidak terjadi di Kota Padang.
Wassalam...
Melalui tulisan kali ini saya ingin membawa para pembaca setia Benteng Sumbar untuk kembali bernostalgia ke zaman orde baru. Ya, ke Jenderal Besar H. M. Soeharto berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto adalah contoh yang sangat dekat dari sebuah kekuasaan absolut, dan saking absolutnya mampu berkuasa hingga 32 tahun, alias nyaris setengah dari usia kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Soeharto hingga bisa berkuasa begitu lama ? Mari kita coba telusuri satu per satu melalui berbagai peristiwa.
Kejadian petisi 50. Kejadian ini mungkin masih ada dalam ingatan orang-orang yang lahir sebelum era itu, atau masih teringat oleh orang-orang yang gemar membaca buku sejarah. Salah satu tokoh paling terkenal dari petisi 50 ini adalah polisi paling jujur se-Indonesia Raya, Jenderal Hoegeng. Apa yang dilakukan Soeharto terhadap Jenderal Hoegeng ? Pencekalan.
Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masanya PKI adalah salah satu dari 4 partai terbesar di Indonesia, dan sangat berpengaruh. Pengaruhnya lebih kurang layaknya Golkar pada zaman orde baru. Setelah PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang, Soeharto masih sangat memahami benar potensi yang dimiliki oleh kader-kader partai ini, sehingga tidak ada jalan lain, seluruh pengurus dan kader partai PKI dinyatakan sebagai tahanan politik, dan ada yang sampai menjalani hukuman mati.
Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Bagi orang-orang yang mengikuti kisah G30S/PKI, hampir tidak ada yang tidak mengenal nama Jenderal yang satu ini. Dipandang sangat berkarakter dan berkualitas tempur, sehingga namanya pun harum bagi rakyat Indonesia, apa yang dilakukan Soeharto terhadapnya ? Mutasi sebagai Duta Besar di Korea Selatan, sebelum akhirnya Jenderal tempur ini pensiun sebagai Kepala BP7 yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia tempur yang dimilikinya.
Pembentukan Golkar. Pada awal berdirinya, Golkar selalu menyatakan tidak merupakan sebuah partai politik. Namun kemudian berubah menjadi salah satu partai politik yang sangat dominan di Indonesia. Bahkan pada masa itu seluruh abdi negara adalah anggota partai Golkar. Sehingga Golkar menjelma menjadi partai politik terbesar dan termapan di Indonesia.
Berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, bisa disimpulkan kekuasaan yang hadir akibat dari proses politik, akan menjalani sebuah proses politisasi dalam mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Sebagai contoh di lingkup kecil, katakanlah sebuah partai politik bernama Partai Semua Kita (PSK), dalam mempertahankan kebutuhannya akan kekuasaan akan melakukan hal-hal serupa tapi tak sama seperti yang dilakukan oleh Soeharto di atas. Menanamkan nilai-nilai politik pada lembaga yang sebenarnya bukanlah lembaga politik. Apakah itu di lembaga penyalur bantuan untuk rakyat miskin, lembaga pemerintahan, lembaga keolahragaan, lembaga pers, lembaga yang mewadahi rumah-rumah ibadah seperti mesjid dan mushalla, lembaga adat atau di lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW.
Hal ini halal mereka lakukan karena merekalah pemilik kekuasaan politik, yang kemudian mereka gunakan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan dan berujung pada kekuasaan absolut. Selain itu politik adalah sebuah hal yang bersifat serba hadir, atau dalam perspektif ilmu politik dikatakan ubiquitous. Artinya setiap tindakan manusia itu bermakna politik, jadi tidak berpolitik pun sama dengan berpolitik. Kekuasaan politik yang mereka miliki, menjadikan orang-orang yang membutuhkan pemerintahan (faktanya semua orang pasti membutuhkan pemerintahan) terpaksa untuk ikut bergabung. Kenapa ? Karena jika tidak mengikuti bisa jadi tidak akan mendapatkan bantuan sosial, bisa jadi tidak akan terpilih menjadi ketua rumah ibadah, bisa jadi tidak akan terpilih menjadi ketua lembaga olahraga, bisa jadi tidak akan mendapatkan promosi karir, dan banyak lainnya. Pada bentuk yang lebih ekstrim, anda bisa mengalami hal yang pernah saya alami, yaitu percobaan pencekalan terhadap tulisan saya di media massa dan media sosial oleh seorang pejabat yang berkuasa di kota yang terkenal sangat musyawarah mufakat.
Jika pembaca sekalian bertanya, “apakah yang saya sampaikan di atas adalah sebuah fakta ? Jika memang fakta, kenapa tidak ada yang membahas atau memprotes mengenai hal itu ?” Baik, melalui tulisan ini juga akan saya tuliskan penjelasannya. Dalam ilmu pengetahuan, ada sebuah istilah yang disebut “tacit knowledge” dalam bahasa Indonesia kita menyebutkan sebuah pengetahuan yang tidak berwujud berupa data, tulisan, dokumen dan lain-lain. Tacit knowledge adalah sebuah pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan-pengamatan tertentu, berupa tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa ditangkap oleh seorang peneliti atau pengamat. Contoh sederhana:
• Tidak ada PNS yang mengaku sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah, namun dari gerak-gerik, sikap dan kata-katanya, kita bisa menangkap dia seorang tim sukses atau bukan.
• Tidak ada PNS yang megaku sebagai anggota partai politik, namun melalui gerak-gerik, sikap dan kata-katanya, kita bisa tahu apakah dia anggota partai politik tertentu atau bukan.
• Hampir sebagian besar pejabat yang saat ini diangkat dalam jabatannya adalah bagian dari timses, semua orang mengetahui itu, tapi apakah ada berupa data ? Bisa saja ada, bisa juga tidak. Tapi apakah masyarakat tahu ? Tentu saja tahu.
Jadi jelas dari penjelasan saya di atas, bahwa bisa jadi kita kembali ke masa orde baru. Bahkan lebih orde baru dibandingkan orde baru itu sendiri. Adakah PNS yang bisa mendapatkan jenjang karir tertinggi tanpa menjadi anggota Golkar pada zaman Orde Baru ? Yang ada, jika anda bertentangan dengan Golkar anda dibredel dan dicekal. Semoga tidak terjadi di Kota Padang.
Wassalam...
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
