 |
| Wako Mahyeldi Berdialog Dengan Tokoh Masyarakat Kuranji, Amrizal Rengganis, Mantan Ketua FKAN Pauh IX Sebelum Penertiban. |
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang tidak lagi kompromi terkait pembebasan lahan jalur dua Jalan Bypass Padang. Belasan bangunan yang masih berdiri di atas lahan pembangunan pelebaran jalan tersebut dibongkar oleh petugas gabungan kepolisian, TNi dan Satuan Polisi Pamong Praja, Selasa (19/7).
"Pemko Padang sudah melakasanakan sesuai ketentuan konsolidasi termasuk memberikan toleransi terhadap warga yang masih punya masalah interen ," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo sesaat sebelum penertiban di Kantor Camat Kuranji.
Ia menambahkan, Pemko Padang ingin memperjelas mana yang menjadi hak warga dan mana yang menjadi kewajiban pemerintah. Bila ada warga yang meminta kejelasan agar datang kepada tim penyelesaian lahan di Balaikota atau langsung ke walikota.
"Masyarakat perlu kejelasan penyelesaian lahan miliknya, tugas pemerintah untuk mdnjelaskan dan memperjelasnya," ujarnya.
Penertiban dilakukan di sepanjang 3 Kilometer pada sejumlah titik yang masih terdapat bangunan pada jalur 40 meter by paas. Titik tersebut terdapat di kelurahan Korong Gadang, kelurahan Pasa Ambacang dan kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji, kelurahan Pisang Kecamatan Pauh dan beberapa titik di Kecamatan Koto Tangah.
Menurut, Walikota penertiban dilaksanakan dalan dua hari. Ditargetkan penertiban selesai dan pengerjaan pembangunan jalur dua Bypass dapat dilanjutkan.
"Saya optimis secepatnya jalur dua jalam Bypaas, masyarakat sangat mendukung pembangunan jalur dua by pass bisa selesai dalam tahun ini," imbuhnya
Sementara penertiban di lapangan langsung dipimpin Sekretaris Daerah Kota Padang Nasir Ahmad. Anggota dari Kepolisian Resort Kota (Polresra) bersama personil TNI dan Satuan Polisi Pamong juga bergerak sangat terkoordinir sshingga kondisi terkendali dan aman.
Tidak ada perlawanan berarti dari warga pemilik bangunan. Meskipun ada yang memcoba melawan petugas, namun akhirnya gagal dan bisa diberi pemahaman. (DU/Ch/Yz)
"Pemko Padang sudah melakasanakan sesuai ketentuan konsolidasi termasuk memberikan toleransi terhadap warga yang masih punya masalah interen ," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo sesaat sebelum penertiban di Kantor Camat Kuranji.
Ia menambahkan, Pemko Padang ingin memperjelas mana yang menjadi hak warga dan mana yang menjadi kewajiban pemerintah. Bila ada warga yang meminta kejelasan agar datang kepada tim penyelesaian lahan di Balaikota atau langsung ke walikota.
"Masyarakat perlu kejelasan penyelesaian lahan miliknya, tugas pemerintah untuk mdnjelaskan dan memperjelasnya," ujarnya.
Penertiban dilakukan di sepanjang 3 Kilometer pada sejumlah titik yang masih terdapat bangunan pada jalur 40 meter by paas. Titik tersebut terdapat di kelurahan Korong Gadang, kelurahan Pasa Ambacang dan kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji, kelurahan Pisang Kecamatan Pauh dan beberapa titik di Kecamatan Koto Tangah.
Menurut, Walikota penertiban dilaksanakan dalan dua hari. Ditargetkan penertiban selesai dan pengerjaan pembangunan jalur dua Bypass dapat dilanjutkan.
"Saya optimis secepatnya jalur dua jalam Bypaas, masyarakat sangat mendukung pembangunan jalur dua by pass bisa selesai dalam tahun ini," imbuhnya
Sementara penertiban di lapangan langsung dipimpin Sekretaris Daerah Kota Padang Nasir Ahmad. Anggota dari Kepolisian Resort Kota (Polresra) bersama personil TNI dan Satuan Polisi Pamong juga bergerak sangat terkoordinir sshingga kondisi terkendali dan aman.
Tidak ada perlawanan berarti dari warga pemilik bangunan. Meskipun ada yang memcoba melawan petugas, namun akhirnya gagal dan bisa diberi pemahaman. (DU/Ch/Yz)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
