 |
| Iswanto Kwara. |
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Iswanto Kwara menegaskan, penerapan parkir meter di beberapa titik di Kota Padang terkesan setengah hati. Menurutnya, penerapan parkir meter tanpa ada sosialisasi dilakukan terlebih dahulu.
"Kita tentu suport setiap program pemko. Namun kita lihat tidak ada sosialisasi dalam penerapan parkir meter ini, sehingga terkesan setengah hati dan tidak maksimal," ungkapnya ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat, 30 September 2016.
Lucunya, jelas Iswanto, saat ini justru lebih banyak mengutip secara langsung, ketimbang menggunakan kartu. Apatah lagi, permasalahan antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Padang sampai saat ini belum selesai.
"Justru saya lihat lebih banyak juru parkir yang memungut langsung ketimbang menggunakan kartu. Ditambah lagi permasalahan juru parkir dengan Dishubkominfo belum selesai bagaimana hitung-hitungannya dengan pihak ketika mengenai gaji dan segela macamnya," tegas Iswanto.
Soal lahan parkir, ungkap Iswanto Kwara lagi, sudah disiapkan. Cuma yang sudah disiapkan itu tidak berjalan. Garis-garis yang telah dibuat di lahan parkir itu juga tidak dipakai. Orang malah parkir, baik motor ataupun mobil masih dengan cara lama.
"Masih cara lama. Juru parkir dan orang parkir masih dengan cara lama saya lihat. Mau sampai kapan dibiarkan seperti itu?" tanyanya.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Padang Deddi Hanidal ketika dikonfirmasi menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh sekelompok orang. Persoalan yang selama ini menghalangi penerapan parkir meter harus tuntas.
"Negara tidak boleh kalah oleh sekelompok orang. Harus tuntas dan itu harus terlaksana. Perkembangannya, untuk peredaran kartu sudah. Tinggal saat ini juru parkir. Juru parkir yang sudah mendaftar sama kita sekitar 24 orang. Persoalannya saat ini, juru parkir itu ditakut-takuti orang," ujarnya.
Ia mengatakan, lahan untuk pengelolaan parkir meter itu merupakan lahan pemko berupa jalan. Dishubkominfo juga akan melakukan pembicaraan dengan pemilik toko di sekitar kawan itu.
"Ya, milik negara. Toko-toko yang ada disekitar sana juga ada batas lahannya. Cuma kami juga akan berbicara dengan pemilik toko itu. Setelah selesai persoalan juru parkir, baru kita bicara dengan pemilik toko," tuturnya. (by)
"Kita tentu suport setiap program pemko. Namun kita lihat tidak ada sosialisasi dalam penerapan parkir meter ini, sehingga terkesan setengah hati dan tidak maksimal," ungkapnya ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat, 30 September 2016.
Lucunya, jelas Iswanto, saat ini justru lebih banyak mengutip secara langsung, ketimbang menggunakan kartu. Apatah lagi, permasalahan antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Padang sampai saat ini belum selesai.
"Justru saya lihat lebih banyak juru parkir yang memungut langsung ketimbang menggunakan kartu. Ditambah lagi permasalahan juru parkir dengan Dishubkominfo belum selesai bagaimana hitung-hitungannya dengan pihak ketika mengenai gaji dan segela macamnya," tegas Iswanto.
Soal lahan parkir, ungkap Iswanto Kwara lagi, sudah disiapkan. Cuma yang sudah disiapkan itu tidak berjalan. Garis-garis yang telah dibuat di lahan parkir itu juga tidak dipakai. Orang malah parkir, baik motor ataupun mobil masih dengan cara lama.
"Masih cara lama. Juru parkir dan orang parkir masih dengan cara lama saya lihat. Mau sampai kapan dibiarkan seperti itu?" tanyanya.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Padang Deddi Hanidal ketika dikonfirmasi menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh sekelompok orang. Persoalan yang selama ini menghalangi penerapan parkir meter harus tuntas.
"Negara tidak boleh kalah oleh sekelompok orang. Harus tuntas dan itu harus terlaksana. Perkembangannya, untuk peredaran kartu sudah. Tinggal saat ini juru parkir. Juru parkir yang sudah mendaftar sama kita sekitar 24 orang. Persoalannya saat ini, juru parkir itu ditakut-takuti orang," ujarnya.
Ia mengatakan, lahan untuk pengelolaan parkir meter itu merupakan lahan pemko berupa jalan. Dishubkominfo juga akan melakukan pembicaraan dengan pemilik toko di sekitar kawan itu.
"Ya, milik negara. Toko-toko yang ada disekitar sana juga ada batas lahannya. Cuma kami juga akan berbicara dengan pemilik toko itu. Setelah selesai persoalan juru parkir, baru kita bicara dengan pemilik toko," tuturnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
