 |
| Surya Jufri Bitel. |
BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah 58.000 warga Kota Padang belum melakukan rekam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang menargetkan penyelesaian rekam e-KTP pada Juni 2017.
Sementara itu, DPRD Kota Padang terus mendorong percepatan penyelesaian administrasi kependudukan di Kota Padang termasuk pembuatan e-KTP. Ketua Panitia Khusus (pansus) III DPRD Padang terkait belanja langsung, Surya Jufri mengatakan, memang saat ini pemerintah terkendala persoalan tinta pembuatan KTP-e yang tidak mencukupi kebutuhan, namun nanti akan dilihat usulan anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Padang 2016.
"Kami kan saat ini sedang membahas APBDP, jadi nanti akan dilihat. Apalagi ini sifatnya mendesak, tentu akan diperjuangkan penganggarannya," katanya.
Menurutnya, jika ada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pembuatan KTP-e itu termasuk proses tender serta mekanismenya, tentu nanti bisa dimasukan anggaran untuk persoalan tinta KTP-e itu bisa diakomodir.
Apalagi persoalan itu terkait kepentingan masyarakat Kota Padang dan admministrasi kependudukan yang harus segera diselesaikan.
"Jika memungkinkan, nanti akan kami bahas dalam rapat internal Pansus III," tegasnya.
Kepala Disdukcapil Padang Wedistar menyampaikan, pihaknya memprediksi kebutuhan tinta pembuatan KTP-e atau tinta reborn untuk masyarakat daerah itu ialah sebanyak 140 tinta dengan nilai anggaran sekitar Rp600 juta.
Ditambah pula untuk kebutuhan menjemput blanko pembuatan KTP-e ke pemerintah pusat sebanyak 12 kali perjalanan sehingga secara keseluruhan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan Padang.
Ia menyebutkan, selama 2016, Disdukcapil Padang hanya mendapatkan lima botol tinta dan empat di antaranya telah dikembalikan ke Payakumbuh dan Pariaman karena pihaknya sempat melakukan peminjaman ke dua daerah tersebut.
"Terakhir kami sempat pula mengusulkan kembali ke provinsi untuk penambahan tinta, namun hanya dipenuhi delapan tinta saja," sebutnya.
Menurutnya, secara keseluruhan kebutuhan 140 tinta yang belum terpenuhi tersebut ialah untuk menyelesaikan perekaman dan pembuatan 58.000 KTP-e warga setempat dengan target akhir penyelesaian pada Juni 2017.
Ia berharap, persoalan yang terjadi saat ini khususnya kekurangan tinta pembuatan KTP-e itu dapat terpenuhi melalui APBDP 2016.
"Di satu sisi, wali kota sudah tanda tangan untuk kegiatan ini, namun tetap saja belum jadi prioritas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jadi mudah-mudahan saja ada solusinya di DPRD Padang," ujarnya. (by)
Sementara itu, DPRD Kota Padang terus mendorong percepatan penyelesaian administrasi kependudukan di Kota Padang termasuk pembuatan e-KTP. Ketua Panitia Khusus (pansus) III DPRD Padang terkait belanja langsung, Surya Jufri mengatakan, memang saat ini pemerintah terkendala persoalan tinta pembuatan KTP-e yang tidak mencukupi kebutuhan, namun nanti akan dilihat usulan anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Padang 2016.
"Kami kan saat ini sedang membahas APBDP, jadi nanti akan dilihat. Apalagi ini sifatnya mendesak, tentu akan diperjuangkan penganggarannya," katanya.
Menurutnya, jika ada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pembuatan KTP-e itu termasuk proses tender serta mekanismenya, tentu nanti bisa dimasukan anggaran untuk persoalan tinta KTP-e itu bisa diakomodir.
Apalagi persoalan itu terkait kepentingan masyarakat Kota Padang dan admministrasi kependudukan yang harus segera diselesaikan.
"Jika memungkinkan, nanti akan kami bahas dalam rapat internal Pansus III," tegasnya.
Kepala Disdukcapil Padang Wedistar menyampaikan, pihaknya memprediksi kebutuhan tinta pembuatan KTP-e atau tinta reborn untuk masyarakat daerah itu ialah sebanyak 140 tinta dengan nilai anggaran sekitar Rp600 juta.
Ditambah pula untuk kebutuhan menjemput blanko pembuatan KTP-e ke pemerintah pusat sebanyak 12 kali perjalanan sehingga secara keseluruhan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan Padang.
Ia menyebutkan, selama 2016, Disdukcapil Padang hanya mendapatkan lima botol tinta dan empat di antaranya telah dikembalikan ke Payakumbuh dan Pariaman karena pihaknya sempat melakukan peminjaman ke dua daerah tersebut.
"Terakhir kami sempat pula mengusulkan kembali ke provinsi untuk penambahan tinta, namun hanya dipenuhi delapan tinta saja," sebutnya.
Menurutnya, secara keseluruhan kebutuhan 140 tinta yang belum terpenuhi tersebut ialah untuk menyelesaikan perekaman dan pembuatan 58.000 KTP-e warga setempat dengan target akhir penyelesaian pada Juni 2017.
Ia berharap, persoalan yang terjadi saat ini khususnya kekurangan tinta pembuatan KTP-e itu dapat terpenuhi melalui APBDP 2016.
"Di satu sisi, wali kota sudah tanda tangan untuk kegiatan ini, namun tetap saja belum jadi prioritas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jadi mudah-mudahan saja ada solusinya di DPRD Padang," ujarnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »