![]() |
Budawan Gelar Jumpa Pers Usai Pertemuan Dengan DPRD Sumbar. |
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim menyatakan dukungan terhadap berdirinya SKPD Dinas Kebudayaan, terpisah dan berdiri sendiri. DPRD akan melakukan kajian, seiring dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Daerah yang saat ini tengah dibahas DPRD.
“Saat ini tengah dilakukan pembahasan perangkat daerah dan usulan ini akan ditindaklanjuti. Pada prinsipnya, DPRD sangat mendukung dibentuknya Dinas Kebudayaan sebagai satu SKPD yang berdiri sendiri,” tegasnya dihadapan tokoh-tokoh dan pemerhati kebudayaan Sumatera Barat, Senin, 3 Oktober 2016, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
Kedatangan budayawan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah provinsi membentuk Dinas Kebudayaan yang terpisah dan berdiri sendiri. Mereka menilai bahwa provinsi itu membutuhkan Dinas Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas rancangan peraturan daerahnya oleh DPRD setempat.
"Kebudayaan merupakan jiwa dari suatu daerah, karena saat ini masyarakat minangkabau sudah terlena dan bergelut dengan peradaban modern," kata budayawan Syofwan Karim di Padang, Senin.
Ia menambahkan pihaknya mendukung jika DPRD Sumbar dapat mengesahkan Dinas Kebudayaan menjadi satu institusi sendiri, karena selama ini belum ada lembaga khusus yang memperhatikan masalah kebudayaan.
Urusan kebudayaan, menurutnya, dalam sistem pemerintahan merupakan urusan wajib, namun belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk hal tersebut.
"Selama ini hanya digabung dengan urusan lainnya, seperti dengan Dinas Pendidikan, sehingga program-program kebudayaan itu sendiri tidak berjalan dengan baik khususnya di Sumbar," ujar Syofyan yang juga merupakan Wakil Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau tersebut.
Ia mengemukakan bahwa pada zaman sekarang teknologi sudah menguasai kebudayaan Minangkabau, untuk itu dengan adanya Dinas Kebudayaan nantinya dapat membangkitkan kembali nilai luhur dari kebudayaan Minangkabau.
Budayawan Darman Moenir menambahkan, kebudayaan sesungguhnya merupakan jiwa dari kehidupan sosial manusia. Berbagai bentuk seni dan kreasi hanyalah merupakan artifak dari kebudayaan tersebut. Selama ini, persoalan budaya sering tumpang tindih karena tidak adanya instansi tersendiri.
“Untuk itu, sudah saatnya provinsi Sumatera Barat membentuk Dinas Kebudayaan seperti di beberapa daerah lain,” ujarnya.
Budayawan lainnya, Yulizal Yunus mengatakan hal senada yakni Dinas Kebudayaan sangat dibutuhkan dan akan menjadi sangat mungkin dilaksanakannya karena ada peluang.
Selama ini, budayawan sangat resah dengan semakin ditinggalkannya budaya oleh masyarakat khususnya anak muda.
"Kejahatan sekarang sudah meraja lela, dan itu sangat erat kaitannya dengan budaya Minangkabau, karena budaya Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berpedoman pada Al Quran," lanjutnya.
Ia juga berharap nantinya DPRD Sumbar dapat menyetujui adanya Dinas Kebudayaan itu, agar nilai-nilai luhur budaya Minangkabau dapat bangkit kembali dan meningkatkan pembangunan Sumbar. (jhon)
“Saat ini tengah dilakukan pembahasan perangkat daerah dan usulan ini akan ditindaklanjuti. Pada prinsipnya, DPRD sangat mendukung dibentuknya Dinas Kebudayaan sebagai satu SKPD yang berdiri sendiri,” tegasnya dihadapan tokoh-tokoh dan pemerhati kebudayaan Sumatera Barat, Senin, 3 Oktober 2016, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
Kedatangan budayawan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah provinsi membentuk Dinas Kebudayaan yang terpisah dan berdiri sendiri. Mereka menilai bahwa provinsi itu membutuhkan Dinas Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas rancangan peraturan daerahnya oleh DPRD setempat.
"Kebudayaan merupakan jiwa dari suatu daerah, karena saat ini masyarakat minangkabau sudah terlena dan bergelut dengan peradaban modern," kata budayawan Syofwan Karim di Padang, Senin.
Ia menambahkan pihaknya mendukung jika DPRD Sumbar dapat mengesahkan Dinas Kebudayaan menjadi satu institusi sendiri, karena selama ini belum ada lembaga khusus yang memperhatikan masalah kebudayaan.
Urusan kebudayaan, menurutnya, dalam sistem pemerintahan merupakan urusan wajib, namun belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk hal tersebut.
"Selama ini hanya digabung dengan urusan lainnya, seperti dengan Dinas Pendidikan, sehingga program-program kebudayaan itu sendiri tidak berjalan dengan baik khususnya di Sumbar," ujar Syofyan yang juga merupakan Wakil Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau tersebut.
Ia mengemukakan bahwa pada zaman sekarang teknologi sudah menguasai kebudayaan Minangkabau, untuk itu dengan adanya Dinas Kebudayaan nantinya dapat membangkitkan kembali nilai luhur dari kebudayaan Minangkabau.
Budayawan Darman Moenir menambahkan, kebudayaan sesungguhnya merupakan jiwa dari kehidupan sosial manusia. Berbagai bentuk seni dan kreasi hanyalah merupakan artifak dari kebudayaan tersebut. Selama ini, persoalan budaya sering tumpang tindih karena tidak adanya instansi tersendiri.
“Untuk itu, sudah saatnya provinsi Sumatera Barat membentuk Dinas Kebudayaan seperti di beberapa daerah lain,” ujarnya.
Budayawan lainnya, Yulizal Yunus mengatakan hal senada yakni Dinas Kebudayaan sangat dibutuhkan dan akan menjadi sangat mungkin dilaksanakannya karena ada peluang.
Selama ini, budayawan sangat resah dengan semakin ditinggalkannya budaya oleh masyarakat khususnya anak muda.
"Kejahatan sekarang sudah meraja lela, dan itu sangat erat kaitannya dengan budaya Minangkabau, karena budaya Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berpedoman pada Al Quran," lanjutnya.
Ia juga berharap nantinya DPRD Sumbar dapat menyetujui adanya Dinas Kebudayaan itu, agar nilai-nilai luhur budaya Minangkabau dapat bangkit kembali dan meningkatkan pembangunan Sumbar. (jhon)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »