 |
| Muharlion, Ketua FPKS DPRD Kota Padang. |
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Padang, Muharlion mengharapkan, pemuda Kota Padang berperan dalam pembangunan di kota ini. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan generasi muda, sehingga keberadaan mereka betul-betul dirasakan.
"Kita terus mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang untuk itu. Pemuda harus didorong melakukan hal-hal yang menunjukan peran besar mereka dalam pembangunan kota ini," ujar Muharlion, Rabu, 30 November 2016, di ruangan Fraksi PKS DPRD Kota Padang.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD terus berupaya menganggarkan dana hibah untuk organisasi kepemudaan di daerah ini. Namun tentu, setiap bantuan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) harus ada verifikasi, artinya ada pengajuan dari organisasi induknya, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
"Nanti KNPI yang merekomendasikan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang akan menerima bantuan itu. Intinya, kegiatan kepemudaan ini kita dukung, kegiatan yang bersifat positif bagi generasi muda. Namun, kadang-kadang kesannya, sering kita meminta data kepada Dispora, item kegiatannya apa saja?" ungkapnya.
Mestinya, ujar Muharlion, sebelum pembahasan anggaran di DPRD, Dispora memanggil OKP-OKP yang ada untuk membicarakan itu. Demikian pula KNPI, sekali-sekali harus urung rembuk dengan Komisi IV.
"Tentunya dengan konsep yang jelas. Kalau jelas, kita bisa memperjuangkannya dengan Dispora. Apatah lagi, penganggaran kita saat ini berbasis data, yang harus masuk pada tahapan penganggaran, gak bisa naik dijalan," ujarnya. (by)
"Kita terus mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang untuk itu. Pemuda harus didorong melakukan hal-hal yang menunjukan peran besar mereka dalam pembangunan kota ini," ujar Muharlion, Rabu, 30 November 2016, di ruangan Fraksi PKS DPRD Kota Padang.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD terus berupaya menganggarkan dana hibah untuk organisasi kepemudaan di daerah ini. Namun tentu, setiap bantuan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) harus ada verifikasi, artinya ada pengajuan dari organisasi induknya, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
"Nanti KNPI yang merekomendasikan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang akan menerima bantuan itu. Intinya, kegiatan kepemudaan ini kita dukung, kegiatan yang bersifat positif bagi generasi muda. Namun, kadang-kadang kesannya, sering kita meminta data kepada Dispora, item kegiatannya apa saja?" ungkapnya.
Mestinya, ujar Muharlion, sebelum pembahasan anggaran di DPRD, Dispora memanggil OKP-OKP yang ada untuk membicarakan itu. Demikian pula KNPI, sekali-sekali harus urung rembuk dengan Komisi IV.
"Tentunya dengan konsep yang jelas. Kalau jelas, kita bisa memperjuangkannya dengan Dispora. Apatah lagi, penganggaran kita saat ini berbasis data, yang harus masuk pada tahapan penganggaran, gak bisa naik dijalan," ujarnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »