Pernyataan itu disampaikan oleh KH Nurul Arifin Husein ketika mengikuti acara "Ngaji Kebangsaan" yang digelar DPP PDI Perjuangan, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 21 Januari 2017.
Kata Gus Nuril, Negara telah meresmikan enam agama. Yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
"Maka sesuai dasar negara kita, Pancasila dan UUD 1945, tak boleh pengikuti agama resmi ini dikafirkan. Perlu ada penegasan atas hal itu," kata KH Nurul Arifin Husein.
Dia menilai negara harus hadir dan melakukan tindakan tegas pada orang yang senang mengkafirkan, baik yang seagama maupun yang tak seagama. Baginya, ketegasan negara penting untuk mengembalikan semua rakyat kepada komitmen kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut dia, kondisi Indonesia saat ini memang menggiurkan untuk dipecah. Dan sumbu paling pendek adalah dengan membenturkan agama. Kalau tak diantisipasi, akan menghancurkan segala sendi kebangsaan, yang sudah dikokohkan para pendiri bangsa.
"Ini tak bisa dibenarkan. Kita lihat, mulai penghinaan negara, presiden sebagai simbol kenegaraan, sampai ke bemper persatuan yakni ulama NU, ada gerakan neokhawarij, yang diusung Timur Tengah dan dibiayai beberapa negara," jelasnya.
"Ini tujuannya satu. Memecah-belah Indonesia. Tampak mana yang setia, dan mana pengkhianat yang akan menggantikan Pancasila dengan dasar syariah agama."
Dia juga meminta agara TNI dan Polri bekerja sama dan tak diam saja melihat fenomena itu. Secara khusus, dia meminta TNI tak terjebak pada aturan bahwa TNI hanya menghadapi ancaman dari luar. Hal demikian hanya akan membiarkan Kepolisian sendirian menghadapinya.
"Ketika ada ancaman, baik dari dalam maupun luar, TNI harus hadir. Tak boleh diam," tegasnya.
Dia menyerukan kepada semua elemen bangsa Indonesia, agar tak menoleransi keadaan saat ini yang karut marut. Dimana semua orang bisa dengan bebas dianggap bromocorah dan dikafirkan.
"Kalau tak mau dengan Pancasila, kami persilahkan kembali ke Arab dan negeri lain," tandasnya.
Ormas Lintas Agama di Bali Tolak FPI
Organisasi masyarakat (Ormas) lintas agama di Bali menyatukan tekad dalam apel Kebinekaan NKRI di Lapangan Niti Praja Lumintang Denpasar, untuk menolak Front Pembela Islam (FPI), Minggu, 22 Januari 2017. Mereka justru bertekad untuk lebih memantapkan kerukunan di Bali yang selama ini tidak pernah menimbulkan konflik.
Koordinator pemuda Ansor Perwakilan Bali, Amron mengatakan, umat lintas agama di Bali sejak ratusan tahun silam hidup harmonis, rukun berdampingan satu sama lainnya. Semua pihak lintas agama bertekad untuk lebih memantapkan kerukunan di Bali yang selama ini tidak pernah menimbulkan konflik.
"Kerukunan dan keharmonisan itu dapat dilihat jika salah satu umat beragama sedang merayakan hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri, Nyepi, Natal ataupun Imlek kami selalu bahu membahu untuk mengamankan peraayaan keagamaan tersebut," ujar Amron seusai mengikuti apel Kebinekaan tersebut, sebagaimana dilansir beritasatu.com.
Lebih jauh ia mengaku pihaknya menolak keberadaan FPI dengan alasan organisasi itu bisa merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terkait laporan anggota FPI ke Polda Bali beberapa waktu lalu, tentang tuduhan petugas keamanan desa adat (pecalang) di Bali melarang warga muslim untuk salat Jumat itu sepenuhnya tidak benar, tegasnya.
Sementara Ketua panitia apel kebinekaan tersebut Komang Mertayasa mengatakan, kegiatan itu untuk menyatukan agar menjadi kesepakatan bersama untuk menolak keberadaan FPI di Indonesia, khususnya Bali. Menurutnya, FPI jangan membuat terpecahnya NKRI dengan isu radikalisme, namun mari bersatu untuk tegakan keutuhan NKRI.
"Jika ada FPI saya jelas menolak keras, jangan mengadu domba atas nama agama, mari kita bersatu untuk Indonesia yang damai dan tentram," katanya. (beritasatu)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
